Bahlil Akan Koordinasi Dengan Purbaya Soal Bea Keluar Batu Bara, Tidak Boleh Sepihak Satu Kementerian
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penetapan tarif Bea Keluar (BK) untuk komoditas batu bara tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian secara sepihak. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa.
"Bahwa Kementerian ESDM sedang melakukan penghitungan untuk menentukan rentang harga batu bara yang akan dikenakan tarif progresif. Skema yang dirancang akan menyesuaikan bea dengan kondisi ekonomi pasar," katanya.
Tidak ada kebijakan yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh satu kementerian, kata Bahlil. Ia ingin menjaga prinsip keadilan dalam menentukan tarif BK untuk komoditas batu bara.
"Dikenakan tarif apabila harga batu baranya itu ekonomis. Misalkan 100 sampai 150 [dolar], itu contoh. Itu dikenakan berapa. Di atas 150 dolar, berapa?" tegasnya.
Bahlil ingin menghindari situasi di mana pengusaha mendapatkan keuntungan tanpa membayar pajak, serta pemerintah tidak dapat menikmati penerimaan negara yang sehat dari sektor pajak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penetapan tarif Bea Keluar (BK) untuk komoditas batu bara tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian secara sepihak. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa.
"Bahwa Kementerian ESDM sedang melakukan penghitungan untuk menentukan rentang harga batu bara yang akan dikenakan tarif progresif. Skema yang dirancang akan menyesuaikan bea dengan kondisi ekonomi pasar," katanya.
Tidak ada kebijakan yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh satu kementerian, kata Bahlil. Ia ingin menjaga prinsip keadilan dalam menentukan tarif BK untuk komoditas batu bara.
"Dikenakan tarif apabila harga batu baranya itu ekonomis. Misalkan 100 sampai 150 [dolar], itu contoh. Itu dikenakan berapa. Di atas 150 dolar, berapa?" tegasnya.
Bahlil ingin menghindari situasi di mana pengusaha mendapatkan keuntungan tanpa membayar pajak, serta pemerintah tidak dapat menikmati penerimaan negara yang sehat dari sektor pajak.