Golkar's Atalia Praratya: Kritik Pemakaran Dana APBN untuk Memperbaiki Ponpes Al Khoziny Pakai Pemerintah
Atalia Praratya, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, mengkritik rencana pemerintah untuk menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Negara) untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Menurut Atalia, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai terlihat bahwa lembaga yang lalai dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.
Atalia menilai bahwa proses penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji ulang dengan hati-hati. Menurutnya, saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut.
"Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," paparnya.
Atalia juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko.
"Saya ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara pembaikatan Ponpes Al Khoziny dengan memperbaiki bangunan-bangunan pesantren lain. Kita harus melihat kebijakan yang lebih adil dan transparan, agar tidak terjadi kesenjangan," ujarnya.
Atalia juga menyebutkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, telah menyatakan bahwa dana perbaikan Ponpes Al Khoziny akan digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut juga akan diperoleh dari pihak swasta.
"Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," ungkap Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta.
Dalam keseluruhan, Atalia Praratya mengingatkan bahwa proses penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Pemerintah harus menegakkan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa semua lembaga keagamaan mendapatkan perlakuan yang sama.
Atalia Praratya, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, mengkritik rencana pemerintah untuk menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Negara) untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Menurut Atalia, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai terlihat bahwa lembaga yang lalai dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.
Atalia menilai bahwa proses penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji ulang dengan hati-hati. Menurutnya, saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut.
"Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," paparnya.
Atalia juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko.
"Saya ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara pembaikatan Ponpes Al Khoziny dengan memperbaiki bangunan-bangunan pesantren lain. Kita harus melihat kebijakan yang lebih adil dan transparan, agar tidak terjadi kesenjangan," ujarnya.
Atalia juga menyebutkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, telah menyatakan bahwa dana perbaikan Ponpes Al Khoziny akan digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut juga akan diperoleh dari pihak swasta.
"Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," ungkap Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta.
Dalam keseluruhan, Atalia Praratya mengingatkan bahwa proses penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Pemerintah harus menegakkan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa semua lembaga keagamaan mendapatkan perlakuan yang sama.