Atalia Praratya Kritik Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

Golkar's Atalia Praratya: Kritik Pemakaran Dana APBN untuk Memperbaiki Ponpes Al Khoziny Pakai Pemerintah

Atalia Praratya, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, mengkritik rencana pemerintah untuk menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Negara) untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Menurut Atalia, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai terlihat bahwa lembaga yang lalai dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.

Atalia menilai bahwa proses penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji ulang dengan hati-hati. Menurutnya, saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut.

"Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," paparnya.

Atalia juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko.

"Saya ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara pembaikatan Ponpes Al Khoziny dengan memperbaiki bangunan-bangunan pesantren lain. Kita harus melihat kebijakan yang lebih adil dan transparan, agar tidak terjadi kesenjangan," ujarnya.

Atalia juga menyebutkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, telah menyatakan bahwa dana perbaikan Ponpes Al Khoziny akan digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut juga akan diperoleh dari pihak swasta.

"Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," ungkap Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta.

Dalam keseluruhan, Atalia Praratya mengingatkan bahwa proses penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Pemerintah harus menegakkan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa semua lembaga keagamaan mendapatkan perlakuan yang sama.
 
Golkar ini kayaknya juga peduli dengan masalah pendidikan, tapi gue masih merasa kurang yakin kalau dia benar-benar ingin memperbaiki keseluruhan masalah pesantren, bukan hanya Al Khoziny aja ๐Ÿค”. Dan siapa tahu nanti ada korupsi lagi, kayaknya kita harus lebih teliti lagi dengan cara penggunaan APBN ini ๐Ÿ˜
 
Kalau kan ponpes al khoziny ini ada masalah, kenapa golkar di sini ngerasa bisa ngajukan solusi? Kalau tidak transparan sih, bagaimana kita tahu kalau dana itu benar-benar untuk memperbaiki bangunan ponpes atau apa lagi. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan? Atalia ini benar-benar penasaran dengan proses penggunaan APBN di sini ๐Ÿค”
 
ada kayak gak ada pertimbangan tentang dampak kebijakan ini? apalagi kala ini sesebuah lembaga punya masalah, tapi gak semua lembaga yang sama bisa dipilih untuk mendapat bantuan? harusnya tidak terjadi kesenjangan disini
 
kira-kira apa yang terjadi di sini adalah pemerintah punya rencana untuk menggunakan APBN untuk memperbaiki ponpes al khoziny tapi salah satu anggota DPR Fraksi Golkar bernama atalia praratya mengkritik soal itu. dia bilang bahwa mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil agar tidak ada kesenjangan antara lembaga yang lalai dengan yang lain. dia juga ingin menegakkan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa semua lembaga mendapatkan perlakuan yang sama. ini bukan hanya tentang ponpes al khoziny tapi juga tentang peran pemerintah dalam melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan ๐Ÿค”
 
Ponpes Al Khoziny itu kayaknya memang kesalanan besar, tapi siapa tahu kalau ada faktor lain yang tidak kita ketahui di balik tragedi itu ๐Ÿ˜Š. Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam penggunaan dana APBN, jangan sampai ada kesenjangan antara lembaga keagamaan yang memang sudah tua dan berisiko. Minta-minta agar semua lembaga pendidikan agama mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada yang terketinggali ๐Ÿ˜Š
 
gampang aja dipahami ya, kalau ada dana bantuan untuk Ponpes Al Khoziny tapi tidak semua lembaga keagamaan mendapatkannya sama-sama... harusnya ada aturan yang jelas dan adil, jangan sampai ada kesenjangan ya ๐Ÿ˜Š
 
Dampak dari pemakaran dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny buat keseimbangan keuangan negara ๐Ÿค”. Kalau tidak ada kontrol yang ketat, nanti saja lembaga-lembaga lain juga mengambil keuntungan dari dana tersebut ๐Ÿ˜’. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan APBN dilakukan dengan transparansi dan adil, agar tidak ada kesenjangan terhadap masyarakat ๐ŸŒŸ.
 
๐Ÿค” aku pikir kalau golkar bisa membantu memperbaiki masalah pesantren tapi juga harus ada transparansi, siapa yang akan memanfaatkan dana tersebut dan apa saja yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua lembaga keagamaan mendapatkan perlakuan yang sama. ๐Ÿ™
 
๐Ÿ˜ Ada yang bikin aku penasaran, ya. Kalau ponpes Al Khoziny sudah lama tidak baik, kenapa dana APBN digunakan untuk memperbaikinya aja? Kenapa golkar dan pemerintah punya prioritas seperti ini? ๐Ÿค”
 
gabunya kewajiban pemerintah memperbaiki bangunan-bangunan pesantren tua itu... tapi nih, ada perbedaan lagi ya? ponpes Al Khoziny dibantu dulu, sementara banyak sekolah lainnya yang juga tua dan berisiko tidak mendapatkan bantuan. siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? ๐Ÿค”
 
Saya pikir ini keterangannya yang salah, kalau kita lihat dari aspek ekonomi, penyelenggaraan ponpes harus bertanggung jawab sendiri, tapi sebenarnya ada yang lalai dan membutuhkan bantuan. Saya rasa kalau pemerintah mau membantu, tapi harus jelas siapa yang mendapatkan bantuan itu dan bagaimana cara penggunaan dana tersebut ๐Ÿ’ฏ
 
ini kalau aku sederhana aja sih, kalau dana apbn digunakan untuk memperbaiki ponpes al khoziny apa kira kira 10% dari pengeluaran pemerintah masih bisa disalurkan ke pesantren2 lainnya ayo kita bayangin kalau golkar mengambil keputusan yang sama dengan atalia, tapi malah memilih untuk tidak melakukannya apa artinya ada kepercayaan antara golkar dan kementerian PU yang serasa salah dari awal ๐Ÿค”
 
pikirannya benar-benar nggak adem, dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny itu harus jelas banget sih, apalagi kala-kala ada kesenjangan sama-sama lembaga lainnya, misalnya sekolah atau rumah ibadah yang juga perlu dibantu. tapi apa yang terjadi sih, pemerintah gak bisa memberikan jawaban yang jelas banget... ๐Ÿค”
 
Kalau golkar ini terus-terusan bikin masalah, siapa tahu aja kena 'bawa' oleh oposisinya. Tapi ya, harusnya dulu pemerintah coba teliti lagi apa yang dimaksudkan dengan penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny. Kalau ada kesalahan, siapa tahu aja korban mau melaporkan kepolisian ya ๐Ÿ˜
 
Dulu kala ponpes di Indonesia masih aman banget ๐Ÿ˜Š. Kini sudah banyak yang mengalami musibah, kayaknya pemerintah harus ambil tindakan yang tepat dan transparan. Mencoba cari tahu apa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab bisa jadi solusi ya ๐Ÿค”.
 
kembali
Top