Anggota DPR Beri Tenggat 30 Hari Kemenhut Ungkap Illegal Logging

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni masih belum memberikan penjelasan yang jelas tentang siapa pemilik kayu-kayu yang terbawa banjir di wilayah Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh. Komisi IV DPR RI telah memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Kemenhut untuk mengungkap dalang praktik pembalakan liar atau illegal logging yang menyebabkan bencana banjir tersebut.

Bertempat di Rapat Kerja Komisi IV dengan Kemenhut beberapa waktu lalu, Riyono menyatakan bahwa adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau orang sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut. Hasil Raker nomor tiga disebutkan bahwa Kemenhut diminta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tambang ilegal.

Kerusakan alam yang masif hingga menewaskan ratusan orang di Sumatra membawa duka nasional. Setelah bancana berlalu pun, banyak daerah yang masih terisolasi dan belum mampu dijangkau oleh bantuan pemerintah dan relawan. Kerugian material yang disebabkan bencana ini bisa mencapai Rp10 triliun lebih, baik infrastruktur ataupun sektor ekonomi.

Riyono juga menyatakan bahwa Rapat Kerja memberikan gambaran, paparan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni belum sepenuhnya memuaskan wakil rakyat. Angka dan data lapangan perlu divalidasi, faktanya kerusakan bencana ini sangat besar. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan, tapi tugas Kemenhut harus juga cepat.

Riyono menekankan pentingnya Kemenhut mengungkap dalang illegal logging tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, bersamaan dengan dimulainya kembali Masa Sidang DPR RI 2026. Jangan sampai dalam Raker 2026 belum ketemu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sehingga bencana besar ini.
 
Mana aja yang salah sama Kemenhut yah? Apa-apa yang harus mereka jelaskan, lagi-lagi tidak ada jawaban yang jelas. Kalau punya ujaran pelanggaran, apa dia nanti buktikan siapa yang bertanggung jawab? Tadi pernah aja lihat di TV, banjir-banjir itu bikin rakyat panik, kayaknya harus ada cara agar gak terulang lagi. Dan kerugian yang besar itu, sepertinya Kemenhut nanti mau ngomong apa siapa?
 
Siapa nih yang bilang bahwa korupsi tidak ada di Indonesia? Itu juga salah! Pemilik kayu-kayu itu pasti punya hubungan dengan orang penting, jadi biar bisa terbawa banjir dan tanah longsor. Itu bukan hanya korupsi, tapi juga praktik balakan liar yang jujur-jujurnya tidak ada di Indonesia. Kita harus waspada, karena siapa nih yang punya kepentingan dengan hutan kita pasti akan mencari cara untuk memanfaatkannya. Menteri Kehutanan harus cepat dan jujur mengungkap dalangnya, jangan sampai semua korupsi di dalam Kemenhut terus berkecamuk! 🚨
 
Kapok, benar apa yang terjadi di Indonesia? Masih punya perusahaan yang tidak takut banjir dan longsor itu, kan? Nah kalau mau tahu siapa yang bertanggung jawab, aku pikir Kemenhut harus bisa memberikan penjelasan jelas. Tenggat waktu 30 hari sudah lama, kenapa belum ada hasilnya? Mereka harus bisa menangkap dalang praktik pembalakan liar itu, tapi sekarang masih banyak daerah yang belum bisa dijangkau, sih.
 
oh iya.. benci banjir di sumut, sumbar dan aceh itu sangat buat hati 😩.. apa yang terjadi sama kemenhut ini? kenapa gak mau ngomong siapa pemilik kayu kayunya 😒. itu sebenarnya masalah besar lah, karena banjir itu bisa jadi bencana besar lagi di masa depan. dan kalau gak ada tindakan yang tepat, gak bisa mencegah kebakaran hutan dan tanah longsor lainnya 🌳💦. kita harus sabar dan menunggu pengembangan dari kemenhut ini.. tapi juga kita harus memastikan agar mereka tidak terlalu lama lagi dalam ngomong-nomong 🕰️.
 
aku nih.. sih aku malah sibuk aja, terus lupa ke thread ini 😅. tapi kalau aku bisa memberikan pendapat, aku rasa Kemenhut harus segera memberitahu siapa pemilik kayu-kayu itu. rasanya banyak korupsi di dalamnya, biar tidak ada yang salah lagi 🤔. dan kalau mau tahu siapa dalang praktik pembalakan liar itu, mungkin bisa mulai dari perusahaan-perusahaan besar yang punya perizinan ilegal. aku rasa ini bukan masalah kecil aja, tapi bencana alam besar yang dapat dipahami semua orang 🌎.
 
ini kayaknya kalau pemerintah lama tidak benar-benar transparan tentang masalah hutan dan banjir, padahal ini sangat berdampak terhadap masyarakat di Sumatra Utara, Sumbar, dan Aceh. mereka harus lebih jelas mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan seperti ini. rasanya kayaknya pemerintah masih belum benar-benar serius dengan masalah ini, terutama kalau kita lihat dari kecepatan evakuasi dan bantuan yang diberikan kepada korban banjir. tapi siapa tahu setelah Masa Sidang DPR RI 2026 lebih banyak informasi yang keluar tentang dalang praktik pembalakan liar ini 😒
 
Wah kalau ngapain Kemenhut? Belum ngebawa jujur apa-apa tentang siapa pemilik kayu-kayu yang banjir deh di Sumut, Sumbar, dan Aceh 🤔🌳. Kerusakan alam yang masif dan banyak korban, tapi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belum ngebawa jujur apa-apa 😐. 30 hari waktu Komisi IV DPR RI diberikan untuk mengungkap dalang praktik pembalakan liar atau illegal logging, tapi apakah ada kemajuan ya? 🕰️👀. Penting Kemenhut cepat ngebawa jujur dan mulai tindak, jangan sampai dalam 2026 belum ketemu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sehingga bencana besar ini 😬.
 
🤔 Wah, kayaknya mantan kawan aku, Mantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RI itu masih nggak memberikan penjelasan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas banjir besar di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Aku rasa ini penting banget, biar kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan alam itu. 🌳

Aku tahu kalau Kemenhut Raja Juli Antoni sudah memberikan beberapa penjelasan, tapi aku nggak percaya, karena jadi nuansa politik gampang banget. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan alam itu, biar kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah hal seperti ini terulang kembali. 🤝

Aku rasa ini penting banget bagi kita semua, tidak hanya dari segi keamanan, tapi juga dari segi lingkungan hidup. Aku harap Kemenhut bisa memberikan penjelasan yang jelas dan tepat waktu tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan alam itu. 🙏
 
Kalau aku dilihat, kayak tahun '90-an lagi banget 😭. Aku ingat banjir di Medan tahun 1998, hancur banget infrastruktur dan banyak yang kehilangan rumah. Tapi aku masih ingat, pemerintah kala itu punya reaksi sama2nya, yaitu tidak jelas tentang siapa yang bertanggung jawab. Sekarang, juga gampang-ganteng ya 🙄.

Aku rasa perlu Kemenhut jujur sekarang juga, karena kalau tunda lagi, bencana seperti ini bisa berkepanjangan lama dan bawa banyak korban lebih banyak 😩. Dan aku tidak ingin melihat lagi daerah-daerah yang masih terisolasi dan belum mampu dijangkau oleh bantuan pemerintah dan relawan. Aku harap Menteri Kehutanan bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang siapa pemilik kayu-kayu yang terbawa banjir, sehingga kita bisa mengatasi kerusakan alam ini dengan cepat 💪.
 
Gak percaya sih kalau semuanya ada di Sumut, Sumbar, dan Aceh bisa terjadi karena illegal logging juga, ya? Sepertinya Mas Raja Juli Antoni masih nggak mau ngomong tentang siapa-siap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebenci banjir itu. Kalau gini, kalau tidak ada penjelasan yang jelas, toh bagaimana caranya kita bisa percaya bahwa Kemenhut sudah tega-tega dengan kasus ini?
 
kembali
Top