Alasan Purbaya Tak Ingin Pakai Skema Burden Sharing dengan BI

Menteri Keuangan, Yudhi Sadewa, mengatakan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memakai skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). Ia menyatakan bahwa biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai dengan pakemnya.

Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah dan bank sentral memiliki peran masing-masing dan tidak harus dipisahkan. Hal ini bertujuan agar pemerintah atau politik tidak mempengaruhi kebijakan BI yang memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas moneter.

Ia berpendapat bahwa skema burden sharing seolah-olah mencampurkan pemerintah dengan bank sentral. Artinya, bank sentral memonetisasi kebijakan fiskal. Purbaya juga menyatakan bahwa dari istana, tidak pernah ada permintaan untuk menggunakan skema tersebut.

Skema burden sharing ini melibatkan partisipasi bank sentral dan Kementerian Keuangan dalam membagi biaya bunga utang Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. BI menanggung setengah dari biaya bunga SBN itu dengan cara menambahkan bunga ke rekening pemerintah yang tersimpan di bank sentral.

Namun, Purbaya menyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan BI ke rekening pemerintah lewat penambahan bunga masih akan dikalkulasi.
 
Oke laen, aku pikir skema burden sharing ini nggak perlu di tambahkan lagi kan? Sudah ada peran keduanya, bank sentral dan pemerintah, jadi apa yang dibutuhkan adalah kerja sama yang seimbang. Aku rasa Menteri Purbaya benar-benar ingin mengatasi masalah ini dengan cara yang cerdas. Skema burden sharing ini nggak perlu membuat perbedaan antara bank sentral dan pemerintah, tapi lebih seperti keduanya bekerja sama untuk tujuan yang sama.
 
Gak percaya banget, soal skema burden sharing ini... Apakah gak ada konsekuensi jangka panjang kalau moneter jalan sendiri? Bagaimana caranya BI bisa jadi bebas dari tekanan pemerintah? Sumbernya gimana, gimana caranya kita tahu bahwa BI tidak dipengaruhi oleh istana? Mereka malah bilang sifat moneter di pihak moneter jalan sendiri, tapi gak ada jaminan bahwa ini benar-benar terlaksana...
 
Skema burden sharing itu nggak baik kan? Menteri Keuangan itu sudah bilang nangnya ingin tidak menggunakan skema tersebut, tapi apa yang pasti adalah biaya bunga SBN itu perlu ditangani. BI harus bertanggung jawab atas kebijakan moneter, tapi juga tidak bisa diharapkan untuk mengambil beban seluruh pemerintah.

Bayangkan jika BI memilih untuk menanggung semua biaya bunga SBN itu, itu akan membuat monetary policyBI kalah dalam mencegah inflasi. Dan jika pemerintah yang menginvestasikan dana tersebut nanti keuntungan tidak akan ada, karena itu adalah investasi berisiko tinggi.

Namun, dari segi politik, skema burden sharing itu seperti mencampurkan bank sentral dengan pemerintah. Menteri Keuangan itu sudah bilang bahwa BI harus bebas untuk membuat kebijakan moneter tanpa dipengaruhi oleh pemerintah. Tapi sebenarnya, bagaimana caranya BI bisa memastikan bahwa kebijakan moneter itu tidak terpengaruh oleh pemerintah?
 
Skema burden sharing itu kayaknya harus dihindari deh 🙅‍♂️. Jika skema ini terus digunakan, maka kita bakal kesulitan dalam mengontrol inflasi nanti. BI harus bebas berekonomi sendiri, jadi biar bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan moneter di Indonesia.

Lihat saja perbedaan antara BI dan Fisik Pemerintahan, mereka memiliki tujuan yang berbeda. BI fokus pada stabilitas moneter, tapi kalau skema burden sharing terus digunakan, maka pemerintah akan mempengaruhi kebijakan BI. Itu tidak baik, karena bisa jadi makin meningkatin inflasi.

Berikut ini data menarik dari skema burden sharing yang ada di Indonesia:
- 2020: Biaya bunga SBN yang diterbitkan pemerintah adalah Rp 12,3 triliun.
- 2022: Biaya bunga SBN yang diterbitkan pemerintah adalah Rp 23,9 triliun.
- Jika skema burden sharing terus digunakan, maka BI bakal kehabisan modal dalam beberapa tahun depan. Itu bukan enak untuk perekonomian kita.

Jadi, saya setuju dengan Menteri Keuangan itu, skema burden sharing harus dihentikan.
 
skrg kan skema burden sharing itu juga sering bikin kerusuhan di kalangan masyarakat? jadi siapa yang bilang biar moneter sendiri aja nggak peduli sama lagi, tapi kalau gini bikin stabilitas moneternya apa? kalau biar pemerintah dan BI bisa bebas bikin kebijakan tanpa dipengaruhi politik, mungkin nanti tidak ada kebijakan yang baik lagi kan?
 
Gampang nih, birokratnya kampus dengan sendirinya :D. Menteri Keuangan Yudhi Sadewa itu kalau mau nggak pakai skema burden sharing dengar enak sekali. Sama aja kayak banget di Indonesia, semua orang nggak suka ditangani oleh pemerintah. Sementara bank sentral itu sendiri, kaya gini: "Aku nggak peduli dengan birokrasi, aku bakal buat kebijakan aku sendiri". Nah, kan jadi aja sederhana kayaknya.
 
Makasih bro 😊, aku rasa skema burden sharing ini salah strategi. Karena biar moneter bisa bebas dalam mengatur kebijakan, tapi siapa tahu gini-bini lagi ada koreksi. Aku rasa perlu ada kompromi, misalnya BI dapat menanggung 40% dari biaya bunga SBN dan pemerintah ambil 60%. Demikian bisa mencegah pemerintah mempengaruhi kebijakan BI 🤝.
 
Gue penasaran kenapa jadi cuma cuma Menteri Keuangan yang punya pendapat tentang ini? Apakah Menteri Keuangan ini punya pengalaman memanaged bank sentral? Gue rasa sih skema burden sharing itu bagus, kalau tidak ada konflik antara pemerintah dan BI. Jadi, kalau biaya bunga SBN itu ditanggung oleh BI saja, apakah itu akan berdampak pada stabilitas moneter?
 
Gue penasaran sih apa artinya skema burden sharing itu? Makin susah dipahami deh, kayaknya biar nggak ada kesalahpahaman nanti. Kalau benar tujuannya agar pemerintah dan BI jadi sendirian aja dalam mengelola keuangan negara, tapi gue still ragu sih... Bagaimana caranya jika keuangan negara terus saja masuk masalah? Skema burden sharing itu kayaknya masih perlu diadopsi kan, untuk mencegah krisis moneter lagi nanti. Dan apa artinya kalau BI sendirian menangani biaya bunga SBN itu? Gue bingung sih...
 
Skema burden sharing... eh, apa lagi yang bisa salah kan? 🤷‍♂️ Nah, kayaknya Menteri Keuangan Yudhi Sadewa mau buat tampil 'independen' deh, tapi sih tidak ada artinya aja... BI masih harus membayarnya, sementara pemerintah hanya nunggu duit yang dijanjikan. 🤑 Dan apa dengan peran Menteri Keuangan itu sendiri? Sih seperti 'penyelamat' moneter juga deh? 🤔
 
Wah, ini kayaknya skema burden sharing itu nggak bisa dipungut... kayaknya jadi tidak ada lagi ya? Saya pikir jika pemerintah dan BI tidak perlu dihubungin, maka hasilnya pasti lebih baik... tapi aku sih ragu kalo nanti BI langsung mengutamakan kepentingan sendiri aja.
 
Gue pikir apa sih maksudnya dari skema burden sharing ini. Apa sih arti nih ketika pemerintah dan bank sentral harus dipisahkan? Nah, gue lihat kalau ada banyak yang tidak setuju dengan ide Menteri Keuangan ini. Gue sendiri rasa konsepnya agak susah dipahami. Tapi apa sih yang salah dengan ide menanggung biaya bunga utang SBN sendirian oleh bank sentral? Konon nih ada masalah dengan kepentingan fiskal...
 
Makasih banget gue tahu skema burden sharing itu apa sih. Gue pikir ini kaya biar pemerintah dan BI bisa sama-sama menanggung beban. Tapi, apa keuntungan dari ini? Kalo BI banyak menanggung beban, apakah ini bakal membuat moneter di Indonesia lebih stabil? Gue khawatir ini bikin perbedaan antara BI dan pemerintah makin jauh, kalau punya masalah dengan biaya bunga, siapa yang harus ditanggung? Gue rasa ini harus dibahas lebih lanjut di sekolah, kan kita mahasiswa sudah nggak percaya sama aja skema burden sharing ini... 🤔
 
kembali
Top