Alasan Kemlu Tak Semua WNI di Kamboja-Myanmar Ditampung KBRI

A

Average Alpaca

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Kamboja dan Myanmar, melakukan skrining terhadap setiap WNI sebelum diberikan akses ke fasilitas milik pemerintah. Alasan tersebut bukan hanya karena beberapa WNI di kedua negara tersebut berstatus korban penipuan dan judi online.

Menurut Plt Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Heni Hamidah, ada sejumlah WNI yang terlibat dan menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau aktivitas ilegal lainnya. Oleh karena itu, Kemlu harus melakukan asesmen yang hati-hati dan berdasarkan hasil asesmen aparat penegak hukum.

Heni juga menjelaskan bahwa pemberian bantuan dan fasilitasi oleh pemerintah dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan hasil asesmen aparat penegak hukum, agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar berstatus korban.

Sayangnya, ada beberapa WNI yang tidak mendapatkan bantuan yang diinginkan karena kondisi perbatasan Thailand-Myanmar yang merupakan daerah konflik bersenjata aktif. Namun, KBRI secara aktif berkoordinasi dengan otoritas setempat serta jejaring lokal untuk memastikan para WNI dapat memperoleh tempat penampungan yang aman dan bantuan yang diperlukan.

Kemlu selalu memastikan agar para WNI di kedua negara tersebut mendapatkan penampungan atau shelter yang layak, meski tidak di dalam fasilitas KBRI.
 
Maksudnya kan, kalau akses ke fasilitas pemerintah harus dipantau terlebih dahulu? Sebenarnya bukan masalah kalau WNI korban penipuan dan judi online, tapi apa yang salah dengan WNI yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang?

Tunggu dulu, aku lihat laporan tentang kehilangan warga negara Indonesia di Kamboja dan Myanmar, tahun 2020-2023 ada sekitar 1.000 WNI yang hilang, tapi kemudian kembali ke Indonesia, masih ada sekitar 200 orang yang hilang lagi. Yang menariknya, dari 2.000 WNI yang datang ke Kamboja dan Myanmar, hanya 500-600 orang yang berhasil melaporkan diri.

Lalu aku lihat data tentang aktivitas perdagangan orang di Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Ternyata, perbedaan jumlah aktivitas perdagangan orang antara dua negara tersebut sangat besar, yaitu 300 persen! Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita bisa mengakui dan membantu WNI yang terlibat dalam aktivitas ilegal?

Dulu aku melihat data dari Kementerian Luar Negeri tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada WNI di Kamboja dan Myanmar. Menurut data tersebut, sebanyak 60% dari total bantuan yang diberikan adalah untuk para korban penipuan dan judi online, sementara 40% lagi adalah untuk WNI yang terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya.

Tapi sayangnya, aku tidak menemukan informasi tentang kehilangan data terkait jumlah WNI yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Mungkin bisa ditelusuri di forum atau media sosial yang ada?
 
Gue pikir kalau gojiknya Kemlu kudu jaga privasi aja, tapi sekarang aksi skrining itu malah bikin WNI khawatir. Jika WNI korban penipuan online, kenapa harus skrining dulu? Gue ngerasa ini mirip aja dengan klaim pemerintah tentang keamanan yang selalu jadi diskusi panas. Gue harap Kemlu bisa jaga privasi dan ngelajari cara yang lebih baik dalam membantu WNI, bukan coba-coba aje kudu skrining dulu! 🤔
 
aku rasa kementerian luar negeri ini benar-benar sibuk banget dengarkan status warga negara indonesia di kamboja dan myanmar... serupa adegan itu kayak ngejar hewan yang melarikan diri dari kebun binatang... tapi aku rasa kementerian luar negeri ini harus fokus pada hal penting bukan? aku bayangkan kalau aku sedang bermekel di tempat perbatasan, aku tidak akan mau nunggu akses ke fasilitas pemerintah karena aku takut aku akan terjerumus dalam masalah... tapi aku rasa kementerian luar negeri ini harus lebih cepat dan cerdas dalam menangani hal ini... dan yang paling serupa, aku rasa ada yang salah kalau pemerintah tidak memberikan bantuan kepada warga negara indonesia yang benar-benar membutuhkannya... tapi aku rasa kementerian luar negeri ini harus lebih teliti dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan... 🤔👀
 
Saya kayaknya perlu diingat kembali betapa pentingnya peran Kemlu dalam melindungi WNI di luar negeri... Kalo dulu ketika saya ke Thailand, saya ingat masih bisa bebas bereksplor, sekarang wajib skrining dulu aja... dan siapa tahu sih ada yang ngerjain TPPO juga... kayaknya Kemlu harus jujur sama WNI, tidak ada kebaikan tanpa syarat... tapi saya senang melihat KBRI already aktif berkoordinasi dengan otoritas setempat... tapi wajib ada tempat penampungan yang layak aja...
 
Kalau apa lagi kemudian kita harus membawa paspor dan dokumen-dokumen yang banyak sekali... 🙄 Bagaimana caranya asesmen itu bisa jadi? Siapa nih yang tahu pasti siapa WNI yang menjadi TPPO atau aktivitas ilegal lainnya? Beliau malah memberitahu kita kalau bantuan pemerintah dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan hasil asesmen aparat penegak hukum... jadi bagaimana caranya dia bisa yakin siapa yang benar-benar korban? 🤔
 
🤔 Kalo skrining itu apa? Mereka tahu siapa aja korban online yang berstatus benar-benar korban? Banyak juga korban yang tidak korup... 🙄 Fasilitas milik pemerintah sih untuk siapa aja? Saya rasa harus ada konsultasi lebih dengan WNI itu sendiri, apa kebutuhan mereka nanti. Dulu kalinya, WNI itu punya komunitas sendiri, jadi gak perlu skrining yang begitu formal... 🤷‍♂️
 
ada kabar gembira kalo kemlu ngawinisi pelindungn WNI di kamboja & myanmar!! aku pikir itu wajib banget kalau wni mau ng tinggal di luar negeri, tapi kemlu harus hati-hati dan ngawinisi asemen aparat penegak hukum juga, soalnya ada wni yang nggak jujur tentang status mereka 🤷‍♂️. aku senang sekali kalo bantuan dari pemerintah bisa dialihkan ke tempat yang aman dan nyaman untuk WNI yang benar-benar korban penipuannya 😊. tapi, gimana kalau perbatasan thailand-myanmar masih konflik? aku harap kemlu ngawinisi koordinasi dengan otoritas lokal dan jejaring lokal agar WNI bisa mendapatkan bantuan yang tepat 🙏.
 
Aku pikir ini makin berat lagi bagi WNI di luar negeri, kayaknya harus lebih berhati-hati sebelum memperoleh bantuan dari pemerintah. Kalau di masa lalu aku bisa berjalan kaki dari Jakarta ke Bali, sekarang harus terbang, waktunya yang panjang banget! 🛬💨

Aku ingat kalau di tahun 90-an kamu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah tanpa perlu menunjukkan identitas, sekarang kayaknya harus ada skrining terlebih dahulu. Aku rasa ini salah arah, kalau aku berstatus korban penipuan, aku tidak ingin lagi ditanya banyak-banyak! 🤦‍♀️

Sayangnya, kondisi di Thailand-Myanmar masih kabur, seperti di era 2003, gempa bumi yang merusak banyak infrastruktur. Aku harap pemerintah bisa segera memperbaiki situasi ini agar WNI dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. 🤞
 
omong omongan ini kayaknya salah arah nih... jadi siapa yang korban penipuan judi online punya masalahnya bukan kasusnya korban penipuan itu sendiri? kenapa kamu harus memilih antara korban dan pelaku? kalau benar-benar ada korban, toh asesmen yang hati-hati kembali ke tempatnya, ya?
 
🤔 aku pikir kemlu harus lebih cepat dan tepat sasaran dalam melakukan skrining terhadap wni di kamboja dan myanmar. kalau ini banyak wni yang ada status korban penipuan dan judi online, kenapa tidak membuat tim kemlu di kedua negara tersebut bekerja sama dengan otoritas setempat untuk melacak dan menangkap pelaku tindak pidana? 🚔

dan aku rasa pemerintah harus lebih transparan dalam memberikan informasi tentang skrining terhadap wni. kalau wni tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan identitinya, bagaimana mereka bisa memutuskan apakah mereka benar-benar korban atau tidak? 🤷‍♀️

dan aku juga pikir kemlu harus lebih fokus pada memberikan bantuan dan fasilitas kepada wni yang benar-benar membutuhkannya. kalau ada wni yang tidak mendapatkan bantuan karena kondisi perbatasan, itu tidak adil. 🤦‍♀️
 
Wow 😮 kalau asesmen Kemlu terus berjalan lancar kan masalah korban WNI di Kamboja dan Myanmar pasti bisa diatasi dengan baik! Interesting bagaimana KBRI selalu berkoordinasi dengan otoritas setempat juga 🤝
 
ini kayaknya kerja Kemlu kayak gila aja... siapa yang bilang ada korban penipuan dan judi online di Kamboja & Myanmar itu? toh malah lakukan skrining terlebih dahulu sih... kayak gak ada yang cuman ke sana untuk korban?

dan siapa yang bilang ada WNI yang jadi pelaku tindak pidana perdagangan orang? gimana caranya sih mereka tahu sih? toh malah asesmen saja aja kayaknya... ngga perlu kan, kalau nggak bisa tahu sih

dan sayangnya kondisi perbatasan Thailand-Myanmar yang aktif itu, kayaknya WNI lagi kesepian aja... tidak bisa mendapatkan bantuan karena "keamanan" sih? toh KBRI malah berkoordinasi dengan otoritas setempat... gimana caranya sih mereka bisa dipercaya?
 
🚨👥 Wah, kayaknya Kementerian Luar Negeri Indonesia harus banget berhati-hati ketika melindungi Warga Negara Indonesia di Kamboja dan Myanmar ya... Ada yang terlibat dengan perdagangan orang dan aktivitas ilegal, jadi kan tidak bisa langsung memberikan bantuan... 🤕 Dan ada juga kondisi perbatasan Thailand-Myanmar yang sibuk konflik senjata, jadi WNI punya kesempatan untuk mendapatkan tempat penampungan yang aman. 🏠👍
 
Gue pikir itu jangan cuma sekedar skrining aja, ada sesuatu yang tersembunyi di balik hal ini 🤔. WNI yang harus skrining siapa-siapa? Apakah hanya korban penipuan dan judi online, atau ada yang lain? Gue rasanya ada sesuatu yang tidak beres... mungkin ada hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kamboja dan Myanmar yang bikin kita harus skrining siapa-siap 🤑.
 
kalo mau tahu benar apa yang terjadi kalo Indonesia ngerjain bantuan bagi korban penipu online di kamboja dan Myanmar, aku pikir ada sesuatu yang kurang jelas. kalau asesmen yang dilakukan oleh kemlu selalu "hati-hati" dan berdasarkan hasilnya, itu beda dengan kalo hanya karena beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang yang meminta bantuan. siapa nih yang mengawasi agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran? aku pikir ada sesuatu yang dipaksakan dari belakang... 😒
 
ini serius gue sengaja buat skrining sebelum diberi akses ke fasilitas milik pemerintah kan? aku nggak tahu apa yang salah aku tujuannya buat aman dan jujur sih, tapi gimana kalau aku mau menerima bantuan tanpa perlu bereskan sih? gue rasa itu serasa seperti dibuli, tapi setelah ngecek lagi, gue lihat akses ke fasilitas pemerintah itu harus diuji terlebih dahulu. kan benar-benar ada yang berstatus korban penipuan dan judi online ya 🤷‍♂️. tapi gimana kalau ada yang benar-benar korban sih? aku rasa gue butuh dijelasin lebih lanjut tentang apa aja yang harus diuji sih, jadi aku nggak salah kecuali kalau aku tidak bisa menerima bantuan ya 🤔
 
Maksudnya siapa tahu ada juga WNI yang jadi pelaku TPPO ya? kalau aku tidak salah, ada beberapa kasus penggunaan paspor palsu oleh WNI yang beraksi di luar negeri. kemudian punya masalah dengan kepolisian setempat. gak mau nggak kayaknya mereka harus bertanggung jawab atas tindakan sendiri. tapi apa yang penting, kami KBRI harus siap menghadapi situasi seperti ini dan menawarkan bantuan kepada WNI yang benar-benar membutuhkannya 🤝
 
ini gue pikir kayaknya kamu harus teliti aja siapa yang mau bantu, tapi juga jangan asal nge-ratilasi. misalnya, ada warga negara kita yang ber status korban penipuan, tapi dia terus nggak bisa di-bantu karena ada masalah lain. gue pikir itu sama-sama penting banget. mungkin sebaiknya kamu harus membuat daftar atau something, sehingga kamu bisa lihat siapa yang benar-benar butuh bantuan dan siapa yang tidak.

dan gue juga pikir pemerintah kita harus jujur aja tentang apa yang mereka lakukan, tapi tidak asal nggak ngatakan. misalnya, ada beberapa warga negara kita yang terlibat dalam aktivitas ilegal, tapi kamu harus bisa membantu mereka untuk kembali ke jalur yang benar. jadi, gue pikir itu penting banget agar semua orang bisa hidup dengan damai. 😊
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top