Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, dia akan mengecek status hukum lahan Meikarta yang akan dibangun rusun subsidi ke Kementerian PKP. Ara menjelaskan, penjelasan dari KPK bisa menjadi jaminan bagi kelanjutan proyek itu.
"Tinggalkan kesempatan untuk bisa terhadir dan menyiapkan perumahan," ujar Ara di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Dia menyebut kejelasan status hukum lahan Meikarta harus ada agar masyarakat benar-benar memiliki rumah.
Ara juga mengaku sudah menemui warga di sekitar lokasi dan mengunjungi beberapa tempat seperti sekolah, rumah sakit, pasar, serta kawasan industri. Dia menyatakan bahwa lahan tersebut harus bebas dari masalah agar masyarakat benar-benar memiliki rumah.
Di sisi lain, KPK telah memastikan lahan yang akan digunakan Kementerian PKP di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, untuk rusun subsidi tidak memiliki kaitan hukum. KPK mengatakan lahan itu berstatus "clear and clean".
Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, sudah inkrah. Dan dalam perjalanan penyidikan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta.
KPK juga memberi dukungan atas upaya Kementerian PKP membangun rusun subsidi di kawasan Meikarta. Dia menyatakan bahwa program tersebut dapat membantu rakyat dan harus dilakukan dengan benar untuk menghindari masalah hukum.
"Tinggalkan kesempatan untuk bisa terhadir dan menyiapkan perumahan," ujar Ara di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Dia menyebut kejelasan status hukum lahan Meikarta harus ada agar masyarakat benar-benar memiliki rumah.
Ara juga mengaku sudah menemui warga di sekitar lokasi dan mengunjungi beberapa tempat seperti sekolah, rumah sakit, pasar, serta kawasan industri. Dia menyatakan bahwa lahan tersebut harus bebas dari masalah agar masyarakat benar-benar memiliki rumah.
Di sisi lain, KPK telah memastikan lahan yang akan digunakan Kementerian PKP di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, untuk rusun subsidi tidak memiliki kaitan hukum. KPK mengatakan lahan itu berstatus "clear and clean".
Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, sudah inkrah. Dan dalam perjalanan penyidikan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta.
KPK juga memberi dukungan atas upaya Kementerian PKP membangun rusun subsidi di kawasan Meikarta. Dia menyatakan bahwa program tersebut dapat membantu rakyat dan harus dilakukan dengan benar untuk menghindari masalah hukum.