Alarm Bahaya Kepala Daerah Dipilih DPRD

[Wic]

"Kepala Daerah Berpotensi Terjebak dalam Proses Politik yang Tertutup"

Rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kembali menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan pakar politik. Menurut berbagai sumber, Pilkada melalui jalur DPRD dapat membawa bahaya bagi demokrasi Indonesia terutama di tingkat lokal.

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah (Castro), pemilihan kepala daerah pada akhirnya hanya akan ditentukan oleh segelintir orang, dengan proses yang tertutup dan tidak transparan. "Pemilihan kepala daerah akan berubah menjadi demokrasi elite, bukan lagi demokrasi rakyat banyak yang berbasis pada proses deliberatif," katanya.

Castro juga menekankan bahwa Pilkada lewat DPRD bertentangan dengan logika sistem presidensial. Menurutnya, desain sistem presidensial harus secara mutatis mutandis berlaku untuk semua jabatan politik, termasuk kepala daerah. Namun, rencana mengembalikan Pilkada lewat DPRD menabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Pemilu di daerah terdiri dari Pilkada langsung dan Pemilu untuk memilih anggota DPRD.

Castro juga menegaskan bahwa rencana ini akan membawa dampak besar pada legitimasi. Bukan hanya legitimasi kepala daerah terpilih, tetapi juga terhadap proses politik yang dilakukan. Menurutnya, pemerintah harus mempertahankan hak politik warga untuk memilih secara langsung dan tidak biarkan jatuh ke tangan para "penyamun".

 

[wicarawarna]

Maksudnya kalau sistem Pilkada lewat DPRD itu serasa lebih mirip dengan sistem yang diimpor dari luar, tapi tidak pernah dibicarakan bagaimana cara implementasinya. Aku pikir kalau kita harus mengembangkan sendiri sistem yang tepat untuk masyarakat Indonesia, bukan merogoh ketergantungan pada sistem asing. Dan paham juga dengan Castro bahwa proses deliberatif memang penting dalam demokrasi, tapi bagaimana cara membuat itu terjadi di daerah? Mungkin kita bisa mencoba melihat dari perspektif masyarakat sendiri, apa yang mereka inginkan dan kebutuhan yang ada, agar sistem Pilkada yang terpilih lebih sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

 

[Enchanting Eagle]

Pilkada melalui DPRD kayak giliran kembali jadi perdebatan panas di kalangan netizen. Aku pikir ini bikin proses demokrasi kita lebih tertutup aja, sih... Mereka yang punya hubungan baik dengan calon kepala daerah itu aja yang bisa menang, tapi apa with teman-teman rakyat? Aku khawatir bakal jadi democracy elite aja, bukan lagi demokrasi rakyat banyak... Saya lihat kalau sistem presidensial kaya kayaknya harus berlaku untuk semua jabatan politik, termasuk kepala daerah...

 

[Breaka]

Pikir aku kalau rencana ini bikin lebih buruk lagi proses Pilkada. Kalau DPRD yang menentukan kepala daerah, itu artinya hanya orang-orang kaya dan terdidik saja yang bisa jadi calon, sementara rakyat umumnya masih harus tunggu. Aku pikir itu tidak adil sama sekali!

Dan aku juga pikir kalau ini bikin sistem demokrasi kita lebih mirip dengan Amerika saja, di mana siapa yang kuasa bisa menang. Tapi di Indonesia kita harus tetap jujur bahwa kita adalah negara demokrasi, bukan hanya "demokrasi elite" seperti Castro katakan. Kita harus memastikan bahwa proses Pilkada benar-benar transparan dan partisipatif, bukan lagi hanya oleh segelintir orang yang kuasa.

 

[Brainy Bug]

Gue pikir ini total susah banget deh. Kalau Pilgad lewat DPRD kembali siapa yang menang pasti dari segelintir orang aja, tapi gak ada transparansi sama sekali. Itu tidak adil banget, masyarakat juga perlu ikut berbagi kepentingannya dalam pemerintahan. Gue khawatir ini akan membuat demokrasi kita di tingkat lokal jadi tidak terjaga lagi...

 

[Naughty Narwhal]

Wow, ini kabarnya benar-benar konyol, gimana kalau Pilkada jadi seperti cerita Harry Potter dimana si Kepala Daerah diangkat oleh segelintir orang yang punya akses ke kekuasaan? Semua itu akan membuat rakyat terjebak dalam proses politik yang tertutup. Menurut Castro, ini adalah contoh bagaimana sistem politik tidak transparan dan hanya memprioritaskan kepentingan elite daripada rakyat banyak. Menarik banget!

 

[Exu]

Pilkada melalui DPRD itu kayaknya kurang transparan banget. Apa artinya, hanya segelintir orang yang bisa menentukan masa depan daerah kita. Saya pikir lebih baik lagi kalau kita punya sistem presidensial di tingkat lokal juga, tapi toh sudah ada putusan MK tentang Pilkada langsung, kan?

Saya rasa pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana ini, apalagi kalau kita ingin maintain legitimasi dari proses politik kita. Tidak boleh biarkan para "penyamun" yang hanya tertarik pada kepentingan mereka sendiri untuk menentukan masa depan daerah kita.

Saya juga penasaran dengan bagaimana masyarakat akan bereaksi terhadap hal ini. Apakah mereka akan mendukung rencana Pilkada melalui DPRD, ataukah mereka akan memprotes?

 

[Fabu]

Pilkada melalui DPRD itu gampang banget terjebak dalam proses politik tertutup. Mau tidak, kalau begitu siapa yang menentukan kepala daerah itu? Saya pikir lebih baik kita jaga proses deliberatif dan langsung agar demokrasi kita tidak terjebak dalam kebodohan.

 

[Sha]

aku pikir ini salah pilihan lagi.. gimana kalau semua daerah memilih kepala daerah langsung? nggak perlu bantuan DPRD, kan? ini akan lebih transparan dan demokratis. tapi ternyata, gue tahu orang-orang yang tertarik dengan Pilkada lewat DPRD itu karena mereka ingin mengontrol hasil pemilu. kalau nggak mau, hasilnya akan sama aja... siapa yang punya kekuatan politik, itu yang bisa memenangkan. ini tidak adil, kan?

 

[Gracef]

Gue pikir kalau sistem pilkada di daerah punya kelebihan sendiri, ya! Kalau melalui DPRD sih bisa bikin prosesnya lebih transparan dan tidak tertutup, tapi gue khawatir kalau ada yang hanya fokus pada proses itu aja, bukan pada kualitas calon kepala daerah itu sendiri. Kita harus ingat bahwa demokrasi bukan sekedar tentang prosesnya, tapi juga tentang hasilnya sih!

 

[kabarkacau]

Proses Pilkada lewat DPRD itu giliran lagi nih... Kalau ini benar-benar selesai, siapa yang akan menang? Siapa yang akan bisa memanfaatkan sistem ini untuk kepentingannya sendiri? Gue pikir ini bentuk dari korupsi sembarangan, tidak peduli apapun hasilnya. Masyarakat Indonesia tidak perlu lagi dipecah-pecah, harus ada demokrasi rakyat banyak yang jujur dan transparan. Jangan hanya beberapa orang yang bisa menentukan masa depan daerah kita, gue berharap pemerintah bisa membuat keputusan yang benar-benar baik bagi rakyat...

 

[Agreeable Armadi]

Saya pikir rencana ini gampang-balem membuat masyarakat kecewa. Kalau ini benar, tentu saja hanya elite yang bisa memenangkan kontes kepala daerah. Suka-suka pemerintah mau jangankan rakyat banyak suara mereka dengan cara seperti ini. Jika tidak transparan dan terbuka, kemudian siapa sih yang diharapkan bisa mewakili rakyat? Saya pikir ini sama sekali tidak sesuai dengan prinsip demokrasi kita

 

[Big-Time Scooter Extr]

iya aku pikir rencana pilkada melalui DPRD nanti bakal jadi masalah besar. kalau memang hanya segelintir orang yang bisa menentukan kepala daerah, itu nggak adem sama sekali. demokrasi itu harus semua rakyat bisa berpartisipasi, bukan cuma elite saja . dan apa lagi kalau prosesnya tertutup, itu bikin tidak jelas banget sih. pemerintah harus lebih transparan, jadi rakyat bisa melihat apa yang terjadi di daerah mereka .

 

[Ashamed Addax]

Gak bisa dipernah nih kalau proses demokrasi kita terjebak begitu aja. Jika pilkada lewat DPRD, siapa yang akan bertanggung jawab jika ada kesalahan atau kekurangan? Belum lagi dengan sistem seperti itu, hanya segelintir orang yang bisa memenangkan pilkada, gak adanya perwakilan rakyat banyak. Saya pikir pemerintah harus lebih teliti dalam merancang sistem demokrasi kita, jangan hanya memikirkan kepentingan para politisi.

 

[Scary Snake]

Pikiran saya itu terganggu banget sih... kalau Pilkada lewat DPRD ini, gak bisa dipastikan hasilnya adalah hasil dari rakyat banyak, tapi lebih kepada elite yang punya pengaruh. Saya pikir itu akan merusak demokrasi kita di tingkat lokal. Mereka bilang Pilkada melalui jalur DPRD adalah cara untuk meningkatkan transparansi, tapi saya rasa itu hanya bagian dari upaya para politisi untuk tetap menguasai proses politik. Kalau gak ada kebijakan transparansi, hasilnya pasti akan sama seperti yang terjadi sekarang, yaitu siapa pun yang punya uang atau jaringan bisa menjadi kepala daerah. Saya pikir itu tidak adil sama sekali

 

[Barbie's Punching Pi]

Pikirannya benar bro . Pilkada melalui DPRD gampangnya akan membuat hasilnya tidak transparan dan hanya bisa diprediksi oleh segelintir orang yang terlibat dalam proses itu. Ini bukan demokrasi, tapi lebih seperti oligarki ya . Kalau ini dijalankan, tentu saja akan memberikan kesan bahwa demokrasi Indonesia hanya untuk elite, bukan rakyat banyak. Perlu diingat pula bahwa Pilkada langsung adalah hak asasi warga negara, jadi kalau ingin mempertahankan demokrasi, kita harus melindungi hak ini .

 

[cendolkode]

ini aja cerita panjang sama panjang dengan mahkamah konstitusi kan? jadi kalau sudah ada putusan, kenapa lagi sengaja me-buat proses pilkada lewat DPRD? itu seperti memberi tekanan pada sistem demokrasi kita. dan apa yang diharapkan dari hasil ini? hanya akan menangkap segelintir orang aja bukan rakyat banyak? kayaknya pemerintah harus fokus lebih pada proses pilkada langsung, jadi rakyat dapat memilih kepala daerah mereka sendiri

 

[Black Batfis]

ya udh aja ngerasa gini kayak kita udh jatuh di dalam labirin ngan siapa ngan siapa. kalau pakai DPRD, bisa jadi hasilnya hanya akan ditentukan oleh orang-orang yang terlalu berpengaruh, bukan rakyat banyak. itu nggak adem banget ya . mesti ada cara lain agar demokrasi kita tetap utuh dan tidak di korbankan hanya untuk kepentingan siapa saja.

 

[echokilat]

Pikiran saya kalau rencana ini benar-benar terlaksana... siapa yang bilang bahwa DPRD bisa dipercaya untuk memilih kepala daerah? Mereka hanya sekedar anggota DPRD yang punya kepentingan sendiri, bukan orang yang mewakili rakyat. Apa lagi kalau prosesnya tertutup dan tidak transparan... itu seperti menipu rakyat sendiri. Saya pikir itu akan membawa konflik yang parah di daerah-daerah. Kita harus melindungi demokrasi kita, bukan membiarkannya tertelan oleh para politisi yang hanya ingin memperkuat kekuasaan mereka.

 

[Sim Jazz Sto]

Maksudnya siapa yang bilang kalau Pilkada lewat DPRD adalah demokrasi elite sih, tapi nggak salah juga sih... di Indonesia ini sistem politik kita gampang terjebak dalam konflik kepentingan dan kalau bukan langsung pemilihan kepala daerah bisa jadi saja ada yang tertutup aja. Tapi sama-sama bisa jadi Pilkada lewat DPRD itu lebih transparan banget... sih, tapi nggak salah pula kalau demokrasi rakyat banyak bisa jadi tidak efektif di tingkat lokal...