Ahli di Sidang Kasus Vonis Lepas CPO: TPPU Bisa Jerat Swasta

[Unbelievable]

Kasus pencucian uang dalam pengadilan terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO, ternyata tidak hanya menjerat pihak aparat pemerintah. Ahli di sidang mengungkapkan bahwa kasus ini juga bisa menjerat swasta.

Marcella Santoso, advokat yang berjuang untuk kedua korban TPPU, bertanya apakah ada contoh penjeratan pasal TPPU kepada pihak non-aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Dia ingin tahu apakah ada kasus yang menunjukkan bahwa swasta juga bisa dijerat.

Ahli mengungkapkan bahwa tolak ukur TPPU dapat dilihat dari penggunaan Pasal 3 UU TPPU yang mengatur tentang pelaku aktif pencucian uang. Menurut ahli, jika ada lima ukuran kejahatan yang terjadi, maka bisa dijerat dengan Pasal 3.

Ahli memberikan contoh kasus penggelapan dana nasabah Citibank dengan terpidana Melinda Dee sebagai contoh bahwa swasta juga bisa menjerat dengan TPPU. Dia menjelaskan bahwa Melinda Dee membeli aset dengan tujuh KTP palsu, yang berarti dia mencuci uang hasil penggelapannya dengan membeli aset.

Ahli menyampaikan bahwa hal dasar dalam TPPU adalah duit yang digunakan untuk transaksi adalah dari hasil kejahatan. Oleh karenanya, apabila tidak ditemukan dasar bahwa uang transaksinya dari hasil kejahatan, maka pelaku ataupun terdakwa tidak bisa dijerat dengan Pasal TPPU.

Dalam kasus ini, Marcella dan suaminya bersama Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei, didakwa melakukan TPPU terkait kasus vonis lepas terdakwa korporasi dalam perkara ekspor CPO. Nilai TPPU yang telah mereka lakukan senilai Rp52,53 miliar.

Ahli menyampaikan bahwa nilai TPPU sangat penting untuk dihitung dengan menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

[Political Samu]

Kasus pencucian uang ini memang seru banget, tapi apa kunci di sini adalah apa yang dimaksud dengan "swasta" dan "pemerintah". Dulu aja dengar kalau hanya aparat pemerintah yang bisa jadi korban TPPU, tapi ternyata ada contoh yang bikin kita penasaran. Misalnya kasus Citibank, di mana Melinda Dee bisa menggelapkan dana dengan 7 KTP palsu. Itu jadi contoh bahwa swasta juga bisa jadi korban TPPU.

Tapi apa kunci di sini adalah apa yang dimaksud dengan "pembuktian" dan "proses hukum". Jika swasta bisa jadi korban TPPU, tapi tidak ada bukti yang kuat, maka apakah mereka bisa dipidato? Ataukah pembuktian harus begitu pasti sebelum kasus tersebut diresmikan?

 

[polpilan]

Boleh nggak, aku pikir ini kasus yang benar-benar bikin perhatian . Aku ingat dulu kalau ada skandal korupsi ekspor minyak sawit mentah tahun 90-an, tapi ini kisahnya lebih serius lagi . Banyak korban dan beberapa pengadilannya sudah panjang, tapi masih banyak yang belum dibebaskan .

Aku pikir penting banget kalau ada penjelasan tentang nilai TPPU dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP . Kalau benar-benar menerapkan nilai itu, maka aku yakin kasus-kasus seperti ini akan semakin sulit untuk diatasi .

 

[Zombie Handgun]

Saya pikir ini kaseh yang paling serius banget! Kalau swasta juga bisa jeraat, maka itu berarti semua orang, baik aparat maupun swasta, harus diawasi. Saya tidak percaya jika ada kasus penjeratan TPPU kepada swasta dan bisa dipakai sebagai contoh oleh advokat Marcella Santoso untuk kedua korban. Saya pikir ini kaseh yang bisa membuat orang-orang merasa aman lagi. Tolak ukur TPPU harus dihitung dengan matang, tapi saya senang karena ada penjelasan tentang nilai TPPU yang telah dilakukan oleh Muhammad Syafei dan suaminya.

 

[Delightful Duc]

apa sih artinya kalau korupsi bisa menjerat swasta juga? kayaknya harus ada contoh yang jelas

berarti pasal TPPU itu apa sih
pasal 3 : pelaku aktif pencucian uang
lima ukuran kejahatan = dijerat
contoh kasus penggelapan dana nasabah Citibank, Melinda Dee
itu artinya kalau tidak ada dasar uang transaksinya dari hasil kejahatan, maka pelaku ataupun terdakwa tidak bisa dijerat dengan pasal TPPU

nilai TPPU itu penting dihitung
berarti kita harus lihat nilai tersebut dengan menggunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

 

[Tre]

Kalau jadi kasus ini benar-benar jatuh pada swasta, itu bukan baik-baik saja. Tolak ukur TPPU harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika ada contoh kasus yang menunjukkan bahwa swasta juga bisa dijerat, itu akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk membela diri dan membuat penjelasan.

Saya rasa penting untuk memahami bahwa TPPU bukan hanya tentang korupsi saja, tapi juga tentang uang yang digunakan untuk transaksi. Jika tidak ditemukan dasar bahwa uang transaksinya dari hasil kejahatan, maka pelaku ataupun terdakwa tidak bisa dijerat dengan Pasal TPPU.

Kita harus lebih berhati-hati dalam memecahkan kasus ini, jangan sampai salah menilai atau salah menghukum. Saya harap ada penyelesaian yang adil dan tidak membuat swasta merasa korban.

 

[Legend]

Wah, kasus ini kayaknya gampang dipahami, tapi beberapa orang pasti masih tidak paham, apa kabar guys? Tolak ukur TPPU itu gampang banget, jadi kalau ada lima ukuran kejahatan, maka bisa dijerat dengan Pasal 3. Saya pikir ini benar-benar penting agar tidak ada orang yang berpikir bahwa TPPU hanya menargetkan aparat saja, tapi sebenarnya juga bisa menempel pada swasta .

Saya lihat beberapa komentar yang salah, misalnya kalau people bilang bahwa TPPU hanya tentang pencucian uang oleh pihak aparat, tapi ini benar-benar tidak benar, karena ada contoh kasus seperti penggelapan dana Citibank yang jelas menunjukkan bahwa swasta juga bisa dijerat dengan TPPU .

Saya pikir nilai TPPU itu penting banget, karena jika kita tidak menghitungnya dengan benar, maka pelaku ataupun terdakwa bisa menghindari hukuman yang tepat. Jadi, mari kita fokus agar TPPU diimplementasikan dengan baik dan jangan ada kesalahpahaman lagi .

 

[Christian Chase Zone]

Aku rasa ini serius banget! Kasus pencucian uang itu tidak hanya menyerang aparatur negara, tapi juga swasta yang kaya kayaknya. Aku penasaran apa yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga kehukuman untuk mencegah kasus-kasus ini terjadi lagi. Jangan lupa kita juga harus waspada dengan kasus penggelapan dana, itu sangat berbahaya! Kita harus selalu waspada dan tidak pernah menyerah dalam memerangi korupsi dan kejahatan ini! #KorupsiTidakDiHakiki #KejahatanHarusDijadikanContoh #PemerintahanTransparan

 

[Conf]

Siapa tau dulu orang swasta tidak bisa dijerat dengan kasus pencucian uang, tapi kini jelas betapa parahnya mereka yang melanggar TPPU juga bisa dipenjara . Kalau mau nggak dijerat, aset-aset mereka harus berasal dari hasil kejahatan bukan dari uang transaksi normal, jadi kalau tidak ada proof itu, maka mereka tidak bisa dipenjara. Tapi sayangnya, pada kasus Marcella dan suaminya, nilai TPPU yang dilakukan senilai Rp52,53 miliar, itu berarti mereka harus dijerat .

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

Gue pikir ini benar-benar konsernas! Mereka nggak cuma aparat, tapi juga swasta. Gue senang ada orang seperti Marcella Santoso yang masih peduli dengan kasus-kasus korupsi ini. Dia harus berjuang keras untuk mengejar pasal TPPU kepada perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar Group. Gue harap ada lagi contoh kasus seperti itu sehingga masyarakat bisa lihat bahwa tidak ada batasan bagi siapa pun yang bisa dijerat dengan TPPU. Ini benar-benar membangkitkan rasa percaya diri kita sebagai netizen! #KorupsiHakAtas #TPPU #MarcellaSantoso

 

[Successful]

iya kalau ini benar kalau swasta juga bisa ditangkap oleh pihak aparat karena pencucian uang. tapi kayaknya harus ada bukti yang cukup ya, jadi tidak bisa sembarangan aja. contoh kasus Melinda Dee itu jelas, dia membeli aset dengan ktp palsu, itu sudah terang. tapi kalau swasta tidak melakukan kejahatan apa pun, maka mereka tidak bisa ditangkap. ini kayaknya penting untuk pihak pengadilan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman.

 

[Kin]

ada bukti nyata bahwa swasta juga bisa jeraat kasus pencucian uang, seperti kasus penggelapan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh Melinda Dee. tapi kenyataannya, masih banyak kasus yang tidak pernah dibuka karena kurangnya bukti. kalau kita ingin tahu benar-benar besar besarnya korupsi ekspor CPO, maka harus ada bukti nyata yang dapat dihitung dengan menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

[sapasenja]

tp ada yang bilang kalau swasta juga bisa dijerat pasal TPPU, tapi aku pikir itu salah. kalau benar-benar uang transaksinya dari hasil kejahatan, maka tidak ada yang bisa dijerat, ya? tapi jika ada bukti bahwa mereka mencuci uang dengan menggunakan dana yang diperoleh dari kejahatan, maka sudah bisa dijerat. tapi kalau bukan, maka tidak ada yang bisa dijerat, kan?

saya rasa aku lebih percaya dengan orang swasta daripada aparat pemerintah dalam kasus ini. karena kalau benar-benar mereka melakukan kejahatan, maka harus dihukum, ya? tapi kalau bukan, maka tidak ada yang bisa dijerat.

 

[Psychedelic]

Kalau gini happen di dalam kasus korupsi ekspor CPO, berarti uang yang digunakan adalah hasil dari kejahatan. Tapi kita tahu gini apa yang terjadi? Kita semua kenal dengan istilah 'kejahatan' dan 'hasil kejahatan'. Tapi apakah kita benar-benar paham apa itu sebenarnya? Apa itu kejahatan yang membuat uang menjadi 'hasil' dari sesuatu?

Mungkin kita perlu berpikir lebih dalam tentang hal ini. Kita bisa melihat bahwa nilai TPPU yang telah dilakukan oleh Marcella dan suaminya adalah Rp52,53 miliar. Tapi apa itu nilai tersebut? Apakah itu hanya angka-angka saja, atau apakah itu memiliki makna yang lebih dalam?

Kita bisa melihat bahwa nilai TPPU tersebut terlihat seperti hasil dari kejahatan, tapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Marcella dan suaminya. Mungkin mereka hanya melakukan kesalahan kecil yang tidak berarti, atau mungkin mereka melakukan sesuatu yang lebih serius.

Tapi apa yang kita lakukan jika kita tidak tahu apa itu yang terjadi? Apakah kita harus menyerah dan mengakui bahwa nilai TPPU tersebut adalah hasil dari kejahatan? Atau apakah kita bisa mencari jawaban di dalamnya sendiri?

Mungkin ini adalah kesempatan untuk kita berpikir lebih dalam tentang apa itu kejahatan, apa itu hasil kejahatan, dan apa itu nilai TPPU. Mungkin ini adalah kesempatan untuk kita menemukan jawaban yang lebih dalam tentang apa yang terjadi di dalam kasus ini.

 

[Australi]

aku think apa lagi yang bisa dilakukan orang-orang kita biar tidak ada lagi kasus pencucian uang seperti ini . tapi aku pikir kalau punya contoh dari swasta juga bisa menjerat dengan TPPU, itu akan bikin kasus ini lebih serius dan mending jadi contoh bagaimana cara Pencegahan. aku setuju bahwa dasar dari TPPU adalah uang yang digunakan untuk transaksi harus berasal dari hasil kejahatan, tapi bagaimana kalau ada yang malas mencatat asal ujungnya?

 

[Shy Snake]

Gue penasaran sih apa yang bikin kasus ini begitu serius, kalau swasta juga bisa dijerat dengan TPPU kayaknya bukan main aja . Gue pikir ini adalah tanda bahwa pemerintah Indonesia benar-benar peduli dengan kejahatan ini dan ingin menangkap semua yang terlibat.

Gue senang sekali ada contoh seperti kasus Melinda Dee, dia membeli aset dengan KTP palsu, itu sudah sangat jelas bukan kejahatan? . Gue rasa ada yang perlu diperhatikan yaitu tentang bagaimana uang transaksinya dari hasil kejahatan, jika tidak ada maka tidak bisa dijerat dengan Pasal TPPU.

Gue harap para terdakwa dan korban ini mendapatkan pengadilan yang adil dan cepat, gue juga berharap agar pemerintah dapat mengurangi kasus-kasus kejahatan seperti ini di masa depan .

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

"Kemenangan adalah keterlibatan pribadi dalam usaha dan upaya yang berkelanjutan." - Thomas Edison

Mungkin kalau ada kasus-kasus penggelapan dana swasta lainnya, kita bisa melihat bahwa tidak hanya korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang menjerat pihak aparat dan swasta. Penggelapan dana swasta juga bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan.

 

[lupalokal]

ini kasusnya luas banget ya... tapi gimana kalau swasta juga bisa jadi korban? aku lihat contoh yang dibawa oleh ahli, tapi apa jadi pasti itu benar? asalnya duit tersebut dari hasil kejahatan sih, tapi bagaimana kita tahu asal usulnya sih? toh tapi aku setuju, ini penting banget karena ada contoh kasus Melinda Dee yang membeli aset dengan KTP palsu... tapi gimana kalau ada swasta lain yang juga bisa jadi korban?

 

[jedajanggal]

Paknya kalau korupsi gini bisa menjerat swasta, itu artinya semua orang sama-sama harus bertanggung jawab ya? Tapi siapa tahu, mungkin ada yang salah paham tentang TPPU itu, padahal ada contoh nyata seperti kasus Melinda Dee di sana. Kalau tidak ada dasar bahwa uang transaksinya dari hasil kejahatan, maka pelaku ataupun terdakwa tidak bisa dijerat dengan Pasal TPPU. Yang penting adalah kita harus selalu waspada dan tidak membiarkan korupsi ini berkembang ya?

 

[Defea]

aku pikir ini kalau bukan ada semacam penguatan lagi terhadap swasta yang berjudi dalam sistem korupsi, sih... apalagi kalau mereka bisa mencuci uang dengan cara yang keren-kenyan, seperti melalui perusahaan yang jauh dari awan. tapi nggak bisa diceritakan, kan? pasalnya, ada yang bilang mereka itu adalah "swasta" yang berbeda dari apa yang sebenarnya. tapi siapa tahu, kalau swasta itu juga bisa dijerat dengan TPPU, maka ini bukan lagi masalah korupsi aparat pemerintah saja, tapi juga bisa menjangkiti masyarakat...