Adik JK Jerat, Korupsi PLTU Kalbar Bikin Negara Rugi Rp 1,3 T!

P

pixeltembok

New member
**PLTU Kalbar Bungkam, Kerugian Negara Capai Rp 1,3 Triliun**

Jakarta - Kasus korupsi terbesar dalam sejarah industri listrik Indonesia telah dibongkar oleh Kortas Tipikor Bareskrim Polri. Dugaan penipuan dan manipulasi kontrak proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalbar yang melibatkan beberapa perusahaan ternama, termasuk adik dari Jusuf Kalla, telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun.

Menurut Direktur Penyidikan Kortas Tipikor Polri, Toto Suharyanto, perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juli 2025 menunjukkan bahwa kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai USD 62.410.523,20 dan Rp 323.199.898 juta.

"Kerugian negara adalah total loss senilai USD 62.410.523,20 dan Rp 323.199.898 juta. Kira-kira Rp 1,3 triliun," ucap Toto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (6/10/2025).

Polisi menemukan bahwa proyek PLTU Kalbar yang dimulai pada tahun 2008 telah mangkrak karena adanya permainan pengaturan kontrak. Para penanggap kekuasaan (KSO) PT BRN dan Alton diduga lolos dalam lelang ulang proyek tersebut tanpa memenuhi syarat teknis maupun administrasi.

"Artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan, setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan sehingga ini terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sampai dengan tahun 2018 itu sejak tahun 2008 sampai 2018 itu diadendum," ujar Cahyono dalam konferensi pers.

Toto menyebut PT Praba Indopersada, perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana utama proyek tersebut, tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek. Namun, para penanggap kekuasaan (KSO) PT BRN dan Alton mendapatkan pembayaran proyek dengan cara tidak sah.

"Para penanggap kekuasaan telah memperoleh pembayaran proyek melalui KSK PT Praba Indopersada yang tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek tersebut," jelas Toto.

Kasus korupsi ini membawa empat tersangka, yaitu Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar (FM), Halim Kalla (HK) selaku Presiden Direktur PT BRN yang juga adik dari Jusuf Kalla, RR selaku Dirut PT BRN, dan HYL selaku PT Praba. Para tersangka belum ditahan.

Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar dalam sektor listrik Indonesia. Dugaan penipuan dan manipulasi kontrak proyek telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.
 
"Saya tidak bisa percaya dengan besarnya kerugian negara ini! Rp 1,3 triliun hanya karena kecerobohan beberapa orang? Padahal PLTU Kalbar itu sudah dibangun sejak tahun 2008 dan harus berjalan hingga tahun 2018. Sama sekali tidak ada yang salah dengan proyek ini, hanya saja ada penanganan yang tidak efektif oleh para pejabat di PLN waktu itu. Korupsi memang menjadi masalah besar di Indonesia, tapi kita juga harus mengetahui bahwa korupsi ini bukanlah milik 'masyarakat' secara keseluruhan. Justru beberapa orang yang korup dan menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi mereka."
 
"Berita korupsi di PLTU Kalbar lagi nih! Emang gini aja, kita keluarin duit ratusan triliun buat pembangunan listrik tapi malah ke mana-mana? Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab dan mengambil tindakan nyata untuk mencegah korupsi di sektor listrik. Saya berharap para tersangka itu ditangkap dan diproses sesuai hukum."
 
"Wahai sahabat-sahabatku, ini kasus korupsi yang sangat memalukan! Tapi apa yang bisa kita harapkan dari sistem kapitalis yang seringkali mengutamakan keuntungan individu daripada kepentingan publik? Jika kita ingin melihat perubahan nyata, maka kita harus berani menggoyang dasar-dasar struktural yang memungkinkan korupsi seperti ini terjadi. Dan itu artinya kembali lagi kepada teori Marxis tentang konflik antarakelas sosial dan pentingnya revolusi sosialis untuk mengubah sistem ekonomi kapitalis yang timpang."
 
"Benarkah kasus PLTU Kalbar bisa dibongkar dengan begitu cepat? Saya ragu karena ini menyangkut korupsi yang melibatkan beberapa tokoh politik, termasuk adik dari Jusuf Kalla. Kami butuh kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana penipuan dan manipulasi kontrak bisa terjadi dalam proyek pembangunan PLTU. Kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun ini sangatlah besar dan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia."
 
"Gila banget, koruptor-koruptor ini mau bilang-bilang sih PLTU Kalbar bungkam, tapi sebenarnya mereka cuma buta huruf dan suka jalan sendiri! Apalagi adik Jusuf Kalla terlibat dalam kasus korupsi ini, kayaknya dia ingin ngejar-ngejet abangnya dengan cara-cara gak sopan. Sama aja kayak Mainan Jaya yang udah beberapa kali kena tindakan hukum tapi masih neko-nekonya! Mari kita dukung pihak berwajib untuk menangkap koruptor-koruptor ini dan memulihkan kerugian negara!"
 
Saya pikir kasus korupsi PLTU Kalbar ini sungguh memalukan! Kerugian negara Rp 1,3 triliun itu bukan hanya biaya yang terkait dengan proyek pembangkit listrik, tapi juga biaya reputasi bangsa kita. Saya bertanya-tanya, apa yang dilakukan para pejabat di PLN dan BPK untuk mencegah korupsi ini? Mengapa mereka tidak mendeteksi adanya penipuan dan manipulasi kontrak sejak awal? Saya rasa perlu ada reformasi dalam lembaga-lembaga negara untuk memastikan bahwa keuangan negara digunakan dengan bijak.
 
"Wah, korupsi di PLTU Kalbar lagi? Ini bukti bahwa korupsi masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kerugian Rp 1,3 triliun hanya karena kesalahan-kesalahan teknis dan administrasi yang sengaja ditimbulkan oleh para penanggap kekuasaan (KSO) PT BRN dan Alton. Ini harus disikapi dengan tegas dan cepat, tidak seperti beberapa kasus korupsi lainnya sebelumnya. Mari kita tunggu langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini dan memberi ganti rugi kepada negara."
 
"Wah, kasus korupsi PLTU Kalbar ini membuat saya terkejut! Ruginanya negara sudah mencapai Rp 1,3 triliun. Bayangkan saja, uang milyaran rupiah hilang karena kesalahan para penanggap kekuasaan dan pengurus proyek itu sendiri. Saya tahu, korupsi ini telah menjadi masalah besar di negeri kita, tapi kasus ini seperti 'peleburan' semua korupsi sebelumnya. Apakah anak-anak muda generasi penerus masih bisa yakin bahwa uang negara akan digunakan untuk kepentingan yang baik? Saya punya rasa malu dan marah terhadap hal ini. Mereka harus bertanggung jawab atas kerugian negara ini!"
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top