Adies Kadir Aktif Lagi jadi Anggota DPR, Golkar: Bisa Fokus Mengabdi ke Rakyat

[Morbidly Obese Biplane]

Adies Kadir, wakil ketua DPR RI yang tidak lama ini menghadapi kasus etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), akhirnya mendapatkan putusan dari MKD. Pihak Partai Golkar mengatakan penerimaan putusan tersebut sangat penting, karena proses ini bertujuan untuk meningkatkan integritas legislatif.

Perputusan MKD yang disebutkan sebelumnya menilai Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. Meskipun demikian, partai politik Golkar tersebut mengatakan mereka akan menindaklanjuti putusan MKD ini. Hal ini dituangkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji.

"Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan menindaklanjuti putusan MKD yang telah membacakan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sarmuji juga menjelaskan bahwa Partai Golkar selalu menghormati mekanisme dan keputusan lembaga resmi di lingkungan parlemen. Menurutnya, proses etik di DPR merupakan bagian dari sistem yang harus dijalankan secara objektif dan transparan.

"Seluruh pihak berharap dapat kembali fokus pada kerja-kerja legislasi dan pengabdian kepada masyarakat," kata Sarmuji.

Perlu diketahui, putusan MKD ini telah dibacakan di sidang MKD DPR yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan dihadiri lima anggota DPR nonaktif yang disidang, antara lain Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

 

[Fantastic Fish]

Adies kadir ini benar-benar gokil kan? dia di sidang MKD dan masih nggak mau nyesali apa yang dia lakukan ya? aku pikir kalau dia harusnya jadi contoh bagaimana cara kita mengambil kesalahan dengan bijak, bukan nggak bisa nggak. tapi sepertinya dia masih belum paham apa yang arti dari being leader dan accountability di legislatif. aku rasa ini semua bikin gusaran di Partai Golkar, tapi aku juga percaya kalau M Sarmuji benar-benar ingin meningkatkan integritas parlemen Indonesia.

 

[Frantic F]

aku penasaran apa benar putusan MKD ini? siapa yang bikin sarmuji begitu percaya diri banget? gimana kalau pihak Adies Kadir mau menuntut ganti rugi? harusnya ada bukti atau sumber yang jelas, tidak cuma asumsi dari partai Golkar.

 

[Shy Snake]

Pokoknya, kasus ini bikin saya penasaran banget siapa yang ngerasa tidak adil. Jadi dia buat kesal, lalu dia ajak kasus ini ke MKD. Tapi ternyata tidak ada yang salah, jadi MKD bilang dia tidak bersalah. Tapi Partai Golkar bilang mereka akan menindaklanjuti putusan ini. Siapa yang ngerasa salah sini? Saya pikir ini bikin konflik di parlemen, sih.

 

[Super Aerobics Pan]

Putusannya gampang banget deh! Makanya Golkar ini harusnya fokus pada pengelolaan keuangan yang benar-benar benar, bukan memaksa putusan MKD si Adies Kadir. Siapa tahu lagi kan? Kalau punya niat yang baik, gampang aja dia bisa kembali menjadi legislasi yang baik. Tapi kalau Golkar ini lagi bermain polti, kalau putusannya lagi gandeng.

 

[Powerful Plover]

Putusannya ini bakal bikin kerja di DPR RI makin kabur banget . Apa yang sengaja kira ada kasus etik, tapi ternyata tidak ada yang terbukti. Saya pikir ini hanya cari alasan untuk keluar dari posisi Adies Kadir, tapi yang ternyata dipilih sebagai wakil ketua DPR RI . Saya rasa Partai Golkar ini hanya ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mengelabui orang lain dengan cara ini . Dan pihak Adies Kadir ini bakal jadi korban dari kesalahpahaman ini, karena siapa yang tidak suka dengan kasus etik sebelumnya .

 

[cekikcerita]

Makasih ya kabar ini. Jadi, kalau putusannya tidak bermasalah, kenapa Golkar harus menindaklanjuti? Tapi, sepertinya sudah jelas kan kalau Adies Kadir tidak melanggar etik. Saya pikir putusan MKD yang benar-benar penting, tapi kemudian partai politiknya masih memilih untuk menindaklanjuti. Aku penasaran, apa rekan-rekannya di Golkar berpendapat tentang hal ini?

 

[Nasty Narwhal]

Pecah aja gini di partai Golkar, tapi kira-kira ada masalahnya? Semua bisa saja hanya tentang kesalahpahaman atau kesalahan komunikasi...

 

[lupalatar]

Saya rasa kira-kira aksi ini salah arah, siapa yang bilang ini penting kalau dia ditegur? Kamu harus tahu siapa nama orangnya dulu, jangan cuma nontol aja, cari tahu tentang kehidupan Adies Kadir sebelumnya. Saya pikir ini akan membuat reputasinya terluka.

 

[Throbbing Mu]

Gak percaya aja si Adies Kadir udah diputuskan tidak ada kesalahan sama sekali, tapi Partai Golkar kayaknya masih mau menindaklanjuti putusan itu. Maksudnya apa? Nanti siapa yang harus jadi korban? Kita lihat kalau partai-partai lain juga punya kasus serupa, gak ada yang selamat kan

 

[ngopingelantur]

adiez kadir pasti benar-benar tidak melakukan sesuatu yang salah, golkar hanya mau ngeremehkan MKD aja partai tersebut harus fokus pada kerja legislasi bukan memaksa MKD untuk meminta maaf padanya. selain itu, proses ini ternyata justru memberikan kesempatan bagi adiez kadir untuk memperkuat integritasnya sebagai wakil rakyat di DPR RI

 

[Lonely Lyre]

ADIES KADIR AKHIRNYA BISA MENYELESAIKI MASALAH ETIK NYA ! SAYANGNYA JUGA PROSESNYA YANG LUAS SEBENARNYA. SUDAH LAMA NYA KADIR MENGHADAPI CASUS INI, TAPI AKHIRNYA PELUANG DARI SDM MAKIN JAWABAN . SAYANGNYA PARTAI GOLKARNYA JUGA MASIH MINTA MAAFNYA DARI KADIR, PADAHAL NYA ALREDI BISA MENYELESAIKAN SEMUA TADI . SAYANGNYA AKHIRNYA PUTUSAN MKD NYA BENAR-BENAR BAIK UNTUKNYA, BANYAK ORANG YANG MERAGU-RAHU NYA . SUDAH LAMA NYA KADIR BISI FOKUS NYA PADAKERJA LEGISLATIF NYA, TAPI AKHIRNYA NYA BISA MENYELESAIKAN SEMUA TADI .

 

[World Far]

Gak jelas sih... putusan MKD ini bisa diibaratkan seperti diagram Venn
Ada bagian yang dikatakan tidak terbukti melanggar kode etik, tapi partai Golkar tetap ingin menindaklanjuti. Mungkin karena partai mereka merasa masih ada kemungkinan bisa "menangkap" Adies Kadir dengan cara ini
Namun, saya pikir bagian yang tidak terbukti melanggar etik itu penting untuk diterima sebagai bukti bahwa Adies Kadir tidak perlu diambil alih
Saya ingin lihat diagram alur proses ini
1. MKD baca kasus adies Kadir
2. MKD menilai tidak terbukti melanggar etik
3. Partai Golkar menindaklanjuti (tapi siapa tahu ada kesalahan?)
4. Adies Kadir diambil alih?
Mungkin perlu diskusi lebih lanjut tentang hal ini

 

[Black Batfis]

Paham putusan MKD ini, tapi kalau benar-benar tidak ada pelanggaran etik apa pun, mungkin sudah waktunya untuk pihak Partai Golkar mengurangi tekanan mereka. Jangan lupa, Adies Kadir masih memiliki tanggung jawab sebagai anggota DPR RI yang harus diprioritaskan di atas politika partai. Saya pikir, jika ingin meningkatkan integritas legislatif, partai politik harus fokus pada kebijakan yang baik dan tidak terlalu banyak menggunakan mekanisme etik ini untuk mengancam lawan.

 

[goyanggaris]

ada yang pikir putusan MKD ini nanti bikin kesan buruk pada DPR? aku rasa golkar harus fokus pada hal-hal nyata yang dihadapi masyarakat, bukan hanya memikirkan diri sendiri aja... kalau mau tahu opini masyarakat tentang kasus Adies Kadir, aku punya survei yang bisa kamu ikuti emoticon

 

[Yucky Yacare]

Gue rasanya kayaknya pihak Golkar ini tidak sabar-sabaran bisa menindaklanjuti putusan MKD, tapi gue pikir kalau mereka harus mau fokus pada kerja legislatif juga, bukan hanya fokus ke kasus Adies Kadir aja. Kalau punya kasus, itu bagian dari sistem parlemen, tapi sebenarnya ada yang salah dengan cara mereka menangani hal ini, gue rasa lebih baik jika mereka bisa jelasin apa yang salah dulu, bukan hanya menindaklanjuti tanpa alasan.

 

[Mythical Sloth Shootout]

Pengadilan etik ini siap-siap untuk menghukum siapa aja kalau mereka benci sama dengan seseorang. Tapi sepertinya hasilnya tidak membuat perbedaan apa-apa lagi kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang ada di masa lalu. Kalau mah kira hasilnya ini bisa mengubah peran Adies Kadir sebagai anggota DPR? Gampang sekali, dia masih bisa melakukannya.

 

[Italian H]

Pikir sih kalau putusan MKD ini lebih fokus pada integritas Adies Kadir daripada partai Golkar ya, apa kebutuhan buat pihak Partai Golkar itu? Sepertinya mereka malah memanfaatkan hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola masalah etik dengan baik. Tapi kalau aspek legislatif di DPR RI sendiri masih dalam kekhawatian, gimana caranya bisa terus meningkatkan integritasnya? Mungkin kunci solusinya ada di dalam mendorong calon wakil rakyat untuk lebih berani mengambil posisi yang benar dan tidak takut menentang otoritas.