Yusril: Pilkada Langsung Maupun DPRD Sama-Sama Konstitusional

Aku pikir kalau ada aturan baru, biar lebih baik lagi! Jadi, bisa dipilih langsung tapi masih ada penyesuaian agar tidak terjadi hal-hal negatif seperti praktik politik uang. Misalnya, bisa ada aturan untuk melihat siapa yang mempunyai sumber dana yang cukup atau siapa yang memiliki kemampuan mengelola dana. Dengan demikian, bisa jadi hasilnya lebih adil dan transparan 🙌
 
Pemilihan kepala daerah itu nggak cuma tentang demokrasi, tapi juga tentang biaya dan praktik politik yang kaya banget 🤑. Jika dipilih langsung oleh rakyat, mungkin bisa menghindari biaya politik yang tinggi, tapi nggak pasti bisa menghilangkan praktik uang yang berlebihan. Sumber dana dari masyarakat itu sendiri bisa jadi sudah terbatas kan? 🤔. Nah, saya pikir lebih baik jika DPRD saja yang menentukan calon kepala daerah, jadi tidak ada masalah biaya dan bisa lebih fokus pada proses demokrasi yang seimbang. Tapi, saya juga setuju bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung bisa menjadi alternatif yang lebih baik, kita harus mencari solusi yang tepat banget, bukan hanya milih satu aja 😊.
 
Pemilu kepala daerah itu sebenarnya tidak terlalu sulit, kalau kita lihat pasal 18 UUD 1945, memang tidak ada aturan khusus bagaimana cara dipilih. Tapi dari prakteknya, siapa yang dipilih langsung atau melalui DPRD itu nggak masalah, apa aja demokrasi kok.

Aku pikir Yusril benar-benar cerdas banget, dia bilang biaya politik yang tinggi di Pilkada langsung tidak menjadi masalah karena uang itu berasal dari masyarakat sendiri. Tapi aku masih ragu-ragu dengan praktik politik uang yang bisa menghambat demokrasi. Mungkin kita perlu buat aturan yang lebih ketat agar praktik itu tidak terjadi.
 
Kalo aku dibilang "Back in my day..." 🙄, aku rasa masih ada cara lain untuk memilih kepala daerah yang lebih baik ya? Mau langsung atau tidak, apa artinya kita harus melibatkan banyak orang dan biaya yang tinggi. Aku ingat kapan-kapan di masa lalu, kita bisa memilih kepala daerah dengan cara yang sederhana, hanya butuh beberapa orang tua jamat dan penduduk setempat untuk menetapkan siapa yang akan jadi kepala daerah. Dan ini tidak ada biaya yang mahal, aja cuma sedikit uang dari dana desa. Tapi sekarang, kalo aku lihat, semuanya menjadi komplen. Biayanya besar dan banyak korupsi terjadi. Aku rasa perlu ada cara yang lebih baik lagi... 😔
 
Maksud Yusril sengaja ngerasa konstitusional, tapi siapa tahu kunci di balik ini apa aja, gak ada proof ya. Saya pikir biaya politik tinggi itu karena kalau langsung dipilih oleh rakyat, mau nggak ikut campur urusan ekonomi? Apalagi kalau kita lupa bahwa banyak daerah yang sudah gagal dalam menyelesaikan masalah keuangan, siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Saya juga sengaja tidak terlalu setuju dengan ide Yusril tentang praktik politik uang, tapi mungkin itu bisa diatasi kalau kita bisa memperbaiki sistem hukum dan demokrasi di Indonesia sendiri.
 
kembali
Top