Yusril: Pilkada Langsung Maupun DPRD Sama-Sama Konstitusional

[Successful]

Menteri Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung melalui DPRD sama-sama konstitusional. Menurutnya, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis tanpa eksplisit mewajibkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

Yusril mengatakan, secara pribadi, dia berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD lebih selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat. Menurutnya, asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengajarkan bahwa demokrasi dilaksanakan dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan.

Di sisi lain, Yusril menilai pemilihan kepala daerah secara langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Menurutnya, Pilkada langsung berbiaya tinggi dan memendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan.

Selain itu, pengawasan terhadap praktik politik uang jauh lebih sulit dalam Pilkada langsung karena melibatkan puluhan ribu hingga jutaan pemilih. Menurut Yusril, lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, dibandingkan dengan mengawasi jutaan pemilih dalam Pilkada langsung.

Yusril juga menegaskan bahwa pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan integritas, dibandingkan Pilkada langsung yang kerap memberi ruang bagi kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal.

 

[cekikcerita]

Pikir aku nih, ya... Menteri Yusril Ihza Mahendra benar-benar punya alasan yang kuat untuk mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD. Bayangkan aja, biaya politik di Pilkada langsung itu jadi luar biasa banget! Dan pengawasan praktik politik uang itu jadi kurang efektif. Tapi aku juga pikir, apa salahnya kalau kita punya Pilkada langsung? Aku tahu, kalau kita bisa memilih kepala daerah secara langsung, kita bisa lebih mudah untuk menilai kebijaksanaan dan kemampuan calon kepala daerah. Tapi aku juga khawatir, nih... Jika kita punya Pilkada langsung, biarapa kalau kandidat yang tidak memiliki kapabilitas atau integritas bisa terpilih? Aku rasa lebih baik jika kita memiliki mekanisme pemilihan yang lebih baik, seperti sistem perwakilan yang lebih adil. Maka dari itu, aku setuju dengan pendapat Yusril, tapi aku juga ingin kita terus berkembang dan meningkatkan sistem demokrasi kita.

 

[candacakra]

Pikirnya, kalau memilih langsung bisa lebih cepet aja, tapi gimana dengan orang-orang luar daerah? Mereka sih tidak bisa ikut memilih direct ya? Nah, aku rasa Yusril benar-benar benar. Pilih langsung terlalu banyak biaya dan tidak adem sama-sama. Dan aku juga setuju dengannya soal praktik politik uang. Aku rasa lebih baik bila calon kepala daerah bisa dipilih berdasarkan kemampuan aja, bukan popularitas atau modal yang banyak. Jadi, aku rasa Yusril benar-benar paham tentang masalah ini

 

[Wrong Whale]

Gue pikir Yusril benar-benar memikirkan tentang hal ini . Kalau gue faham dengan cara pemilihan kepala daerah langsung atau tidak, maka rasanya sama-sama penting kan? Tetapi kalau gue harus pilih, aku pikir tidak langsung via DPRD lebih baik . Aku khawatir biaya politik itu terlalu mahal dan bisa membuat gue merasa tidak nyaman . Kalau tidak langsung, aku rasa bisa mengawasi praktik politik uang yang ada di dalamnya dengan lebih mudah .

 

[Distinc]

Pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung, apa pun yang dipilih, tetaplah proses demokratis yang harus dilakukan dengan hati-hati . Kalau dulu sudah ada mekanisme Pilkada tidak langsung, kenapa kini harus beralih ke langsung? Mungkin karena banyak sekali kalangan umum yang berpikir bahwa langsung lebih serasa dekat dengan rakyat . Tapi, apa itu "dekat" sebenarnya? Kepala daerah yang dipilih oleh rakyat bukan hanya karena popularitasnya, tapi juga karena kemampuan dan integritasnya . Pemilihan tidak langsung memang lebih mudah diawasi dan mempertahankan keadilan dalam proses pemilu . Tapi, kita juga harus pertimbangkan biaya politik yang akan dikeluarkan jika pilih langsung. Kita jangan lupa bahwa demokrasi bukan hanya tentang mendengar suara rakyat, tapi juga tentang mempertahankan keadilan dan integritas dalam proses pemilu .

 

[The Great WWII DJ]

Pilih kepala daerah secara langsung atau tidak langsung, aku pikir konstitusional kok... tapi biaya politiknya terlalu mahal, bro . Kepala daerah yang dipilih langsung pasti mau jaga otoritasnya lebih baik dari yang dipilih oleh DPRD. Lantaran itu, aku rasa tidak langsung lebih baik, karena bisa memastikan kepala daerah yang bijak dan tidak kalah-cakap dengan calon-lawan... Selain itu, biaya politik Pilkada langsung terlalu banyak, aku rasa itu akan membuat sistem ini gagal.

 

[Zombie Handgun]

Pemilihan kepala daerah jadi soal lagi ya . Aku pikir lebih baik kalau tidak langsung, biar bisa monitoring lebih baik. Kita already punya banyak kasus Pilkada yang berakhir dengan skandal dan korupsi, jadi aku rasa kalau ada lembaga seperti DPRD yang bisa memantau hasilnya, itu akan lebih baik. Tapi, aku juga paham apa yang dikatakan Yusril tentang kapabilitas calon kepala daerah, karena sebenarnya banyak yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola daerah dengan baik .

 

[Christian Chase Zone]

Gue ngira siapa aja yang mau dipilih langsung oleh rakyat. Tapi gak sabar-sabaran, karena biaya politik itu mah bikin banyak orang lekeh. Gue tahu kalau ada di DPRD ngerasa lebih aman. Mereka bisa berdiskusi dan sebutkan kelebihan-kelebihan calon kepala daerah. Sementara itu, dalam Pilkada langsung gak ada waktu lagi untuk berdiskusi, hanya langsung aja dipilih atau tidak. Gue rasa lebih baik jika ada keseimbangan antara kedua cara itu, biar siapa saja bisa menjadi calon kepala daerah yang baik.

 

[Frail Falcon]

Gue pikir Yusril benar aja dengerin dia. Pemilihan kepala daerah langsung memang bisa bikin biaya politik naik terus aja, dan kalau gak hati-hati bisa jadi kalah di pilih kehilangan uang aja. Dan lho, pengawasan bisa lebih mudah ketika ada anggota DPRD yang jumlahnya tidak terlalu banyak, karena mereka bisa diawasi dengan lebih efektif. Tapi, apa yang penting adalah kepala daerah yang benar-benar bisa mengurus daerah tersebut. Kalau pasangan lawan hanya fokus popularitas aja, maka itu bukan pilihan yang baik untuk memilih kepala daerah.

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Haha kalau ini mas Yusril ngomong tentang pilgub langsung apa lagi dia bawa kue! Tapi seriousnya, gimana sih jika kita ngawasi 1 juta pemilih itu? Banyak lagi masalah yang muncul ya! Biaya politik, uang politik... kan ini Indonesia banget! Aku pikir lebih baik kalau kita tekan DPRD untuk memilih kepala daerah, begitu lebih ramah lah!

 

[ngopingelantur]

Kalo nggak salah itu artinya pemilu kepala daerah langsung tapi juga konstitusional? Mereka bilang pasal 18 Undang-Undang Dasar saja nggak jelas banget, sih. Yusril bilang ada pendapatnya bahwa tidak langsung lebih baik karena lebih sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat dan apa yang penting adalah demokrasi dilaksanakan dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Tapi aku pikir kalo bisa langsung itu juga jalan yang bagus, karena banyak orang yang tidak bisa memilih kepala daerah karena nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Dan biaya politik Pilkada langsung terlalu mahal, sih. Mereka bilang biaya itu membuat kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan dan memperbanyak ongkos politik yang telah dikeluarkan

 

[Viking]

Pikir saya kalau Menteri Yusril benar-benar teliti dalam memilih cara pemilihan kepala daerah deh. Tapi, secara realistis, banyak pihak yang masih ragu-ragu tentang efektivitasnya. Aku pikir biaya politik yang meningkat di Pilkada langsung ini bukanlah masalah kecil. Sementara itu, pengawasan praktik politik uang jauh lebih sulit dilakukan karena banyak pemilih yang tidak terdaftar. Nah, kalau bisa, aku rasa lebih baik kalau kita masih menggunakan sistem pemilihan tidak langsung agar bisa mengawasi praktik politik uang dengan lebih mudah. Kita harus fokus pada memilih kepala daerah yang memiliki integritas dan kompetensi, bukan hanya popularitas atau kekuatan modal.

 

[Nasty Narwhal]

Kalau mau jelas nggak kan? Menteri Yusril jujur dia suka pilhan tidak langsung, tapi kayaknya masih bisa dikatakan konstitusional nih. Tapi aku rasa dia salah-ngerto aja, apa yang benar-benar penting itu demokrasi itu sih kalau bisa diatur dengan baik. Aku pikir Pilkada langsung itu nggak masalah, biaya politik mungkin naik, tapi itu bisa diatasi. Yang penting itulah rakyat bisa memilih kepala daerah yang mereka inginkan. Dan aku rasa Yusril justru salah ketika bilang Pilkada langsung lebih sulit untuk mengawasi praktik politik uang. Aku pikir itu karena kalau pilhan tidak langsung, ada banyak orang yang nggak mau berbicara soal biaya politicku, bukan?

 

[Amazon Terrorist Extra]

Pemilu kepala daerah, apalagi yang langsung, ini bukan hanya tentang rakyat memilih calon kepala daerah, tapi juga tentang bagaimana kalau kita bisa saling mengontrol dan mengevaluasi siapa yang akan menjadi kepala daerah. Kalau dipikirkan dari segi politik, ya, saya paham dengan pandangan Yusril, tapi saya rasa dia tidak mempertimbangkan efeknya bagi para pemilih rakyat. Pilkada langsung memang bisa memberikan ruang bagi kandidat yang hanya mengandalkan popularitas, tapi kalau tidak ada kontrol yang ketat, nanti bisa jadi semuanya menjadi korup atau manipulasi. Maka dari itu, saya pikir kita harus mencari kekuatan tengah, yaitu di DPRD, sehingga kita bisa memiliki kontrol yang lebih baik dan pastikan pilihan rakyat tidak terjebak dalam permainan politik yang berpotensi merugikan banyak orang