Yusril: Pilkada Langsung Maupun DPRD Sama-Sama Konstitusional

[echokilat]

Pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung melalui DPRD, apakah itu sama-sama konstitusional? Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung melalui DPRD tetaplah konstitusional.

Norma Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyatakan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis tanpa mengatur eksplisit mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan demikian, kedua pilihan tersebut diakui sama-sama konstitusional.

"Kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD, dua-duanya adalah konstitusional," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

Secara pribadi, Yusril berpandangan pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD justru lebih selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Asas ini mengajarkan bahwa demokrasi tidak dijalankan oleh setiap orang berdasarkan pemikirannya sendiri-sendiri, melainkan melalui hikmat kebijaksanaan dan dilaksanakan dalam lembaga permusyawaratan (MPR) dan perwakilan (DPR dan DPRD).

Musyawarah hanya mungkin dilakukan melalui badan atau lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Inilah filosofi bernegara yang dirumuskan oleh para Founding Fathers, namun dalam era reformasi sering kali kita lupakan.

Sementara itu, dari sisi implementasi, Yusril menilai pemilihan kepala daerah secara langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.

Pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak.

 

[rindurame]

Aku pikir Yusril itu naksir juga dengan konsep tidak langsung melalui DPRD. Kalau benar-benar memperhatikan falsafah kedaulatan rakyat, kita harus membiarkan calon kepala daerah dipilih oleh masyarakat langsung, bukan melalui orang-orang yang hanya mengakui mereka karena popularitas atau uang. Kita perlu lebih teliti dalam menganalisis kebaikan dan keterburukan dari setiap pilihan itu. Mungkin kalau kita lakukan dengan benar-benar memperhatikan prinsip demokrasi, maka pemilihan langsung melalui DPRD bukanlah jalan tengah antara kebebasan rakyat dan kemudahan implementasi

 

[jedajanggal]

Pikirnya sama kayak bikin rakyat harus beli tiket masuk ke pasar pemerintah juga . Biaya politik jadi mahal banget! Siapa yang punya uang banyak itu bakal jadi calon kepala daerah, bukan karena rakyat memilihnya . Dan musyawarah di DPRD justru lebih baik biar calon tidak terlalu populer tapi sekarang udah nggak ada akses ke uang yang besar .

 

[Fantastic]

Haha, ya kan kalau bisa langsung aja, siapa yang nggak suka, tapi realitanya biaya politik itu masih jadi masalah, gini kayak di balik layar: Pilkada langsung jadi omong-omong, tapi sebenarnya masih banyak biaya, uang-politik yang terus-menerus keluar, gak bakal ada calon dengan kapasitas yang asli, hahaha!

 

[rasaremeh]

Gak sabar kan, gak ada yang bisa ditebakin dari jawaban Yusril, tapi aku rasa dia salah lagi. Pemilihan kepala daerah secara langsung memang memiliki keuntungan, seperti membuat calon yang paling baik dipilih karena kemampuan dan sisi lain yang lebih penting dibandingkan populeritas atau uang banyak. Tapi, biaya politik dalam pilgada langsung terlalu mahal banget, kan? Aku rasa di masa lalu, kita harus mulai dengan mengembangkan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, jadi yang dipilih adalah orang yang paling berpengalaman dan bisa mengelola daerah dengan baik. Maukah aku salah?

 

[pixeltembok]

Gue pikir konsep ini agak rumit lho, tapi kalau kita analisis dari sudut pandang demokrasi, aku pikir tidak langsung melalui DPRD juga bisa jadi lebih baik . Jika calon kepala daerah dipilih secara langsung, biar populernya atau uang banyak gak menjadi faktor utama, tapi hasilnya apakah benar-benar mewakili keinginan rakyat atau tidak? Kalau di DPRD, ada kemungkinan ada manipulasi atau teka-teki yang bisa dilakukan. Aku pikir lebih baik jika calon kepala daerah dipilih melalui proses yang lebih transparan dan jujur .