Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatra, dikatakan YLBHI ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketetapan konstitusi Indonesia. Edy Kurniawan, Wakil Ketua Advokasi Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), berpendapat bahwa pembentukan satgas tersebut dapat menimbulkan politisasi bencana di masa depan.
Dalam pendiriannya yang dikatakan oleh Edy, YLBHI mengatakan pembentukan Satgas Pemulihan Bencana Sumatra itu adalah kegagalan DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusinya. Masyarakat Indonesia yang berharap pemerintah pusat untuk berperan aktif dalam penanganan bencana di Sumatera.
Sementara itulah, YLBHI menyatakan bahwa pembentukan Satgas Pemulihan Bencana itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketetapan konstitusi. YLBHI juga mengutuk pelaksanaannya karena ini akan menimbulkan masalah kewenangan dalam penanganan bencana.
Edy Kurniawan, Wakil Ketua Advokasi Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), menyatakan bahwa pembentukan Satgas Pemulihan Bencana Sumatra itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketetapan konstitusi.
Dalam pendiriannya yang dikatakan oleh Edy, YLBHI mengatakan pembentukan Satgas Pemulihan Bencana Sumatra itu adalah kegagalan DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusinya. Masyarakat Indonesia yang berharap pemerintah pusat untuk berperan aktif dalam penanganan bencana di Sumatera.
Sementara itulah, YLBHI menyatakan bahwa pembentukan Satgas Pemulihan Bencana itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketetapan konstitusi. YLBHI juga mengutuk pelaksanaannya karena ini akan menimbulkan masalah kewenangan dalam penanganan bencana.
Edy Kurniawan, Wakil Ketua Advokasi Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), menyatakan bahwa pembentukan Satgas Pemulihan Bencana Sumatra itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketetapan konstitusi.