YLBHI Sebut Akar Serakahnomics Adalah UU Ciptaker

[Australi]

Pemerintah Prabowo Subianto menghadapi kritik ketat dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, yang menilai pemerintah tidak konsisten dalam menyikapi praktik "serakahnomics". Meskipun pemerintah sering mengutuk praktik ini, namun YLBHI melaporkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto justru mengedepankan pendekatan militeristik dalam sejumlah kebijakan strategis.

Menurut Isnur, praktik serakahnomics bermula dari produk hukum yang lahir di era pemerintahan sebelumnya, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Namun, pemerintah Prabowo Subianto tidak memperbarui undang-undang ini untuk menghilangkan praktik serakahnomics.

"Undang-undang Cipta Kerja adalah contoh utama kebijakan yang melahirkan praktik serakahnomics," kata Isnur. "Dalam batubara ada nol persen royalti, itu sangat tidak adil." Selain UU Cipta Kerja, YLBHI juga menyoroti UU Minerba yang dinilai bermasalah.

YLBHI memperbarui kritiknya pada pemerintah Prabowo Subianto dan mengatakan bahwa pemerintah justru mengedepankan pendekatan militeristik dalam berbagai kebijakan. Contohnya adalah pelibatan TNI dalam proyek-proyek strategis seperti food estate di Merauke, kerjasama BP Batam dengan TNI di Rempang, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

"Kita melihat justru hukum secara diam-diam, terus dan konsisten diarahkan untuk pemerintahan yang bersifat militeristik," ucapnya Isnur.

 

[Plain Puma]

Pemerintah itu sih benar-benar bikin aku penasaran kan? Mereka sering ngutuk praktik serakahnomics, tapi ternyata mereka justru mengedepankan pendekatan militeristik dalam sejumlah kebijakan strategis. Aku rasa ini adalah contoh nyata bagaimana pemerintah bisa berbicara dengan bicara yang lain, tapi dalam prakteknya mereka masih bisa bersikap sama sekali.

Aku pikir ini benar-benar mengecewakan. Mereka harus memperbarui undang-undang Cipta Kerja dan UU Minerba untuk menghilangkan praktik serakahnomics, bukan hanya ngutuk aja. Dan itu tidak cuma itu aja, tapi juga pelibatan TNI dalam proyek-proyek strategis yang dianggap berbau militeristik ini. Aku rasa ini perlu diawasi lebih dekat.

Aku sedih banget dengan situasi ini. Aku harap pemerintah bisa jadi lebih transparan dan tidak hanya ngutuk aja, tapi juga melakukan tindakan nyata untuk menghilangkan praktik serakahnomics. Kita perlu memantau dan memaksa agar pemerintah menjadi lebih jujur dalam kebijakan mereka

 

[Black Moped Espionage]

Pemerintah Prabowo Subianto ini sering mengatakan ingin meningkatkan efisiensi, tapi ternyata aja caranya adalah dengan membuat kebijakan militeristik. Makin banyak TNI yang terlibat dalam proyek-proyek strategis, semakin banyak biaya yang diboroskan pula. Sementara itu praktik serakahnomics masih terus berlanjut, padahal sudah ada undang-undang yang bisa diubah, tapi tidak dijalankan. Mereka lebih suka memaksakan pendekatan militeristik daripada membuat kebijakan yang benar-benar progresif.

 

[Tin]

Pemerintah Prabowo Subianto kayaknya lagi-lagi membuat kontroversi . Kalau mereka sering mengutuk praktik serakahnomics, tapi sebenarnya mereka justru melanjutkannya dengan pendekatan militeristik yang tidak masuk akal. Itu bikin banyak orang penasaran, apa yang dimaksud dengan "serakahnomics" di Indonesia?

Praktik serakahnomics itu kayaknya sengaja diselipkan dalam hukum-hukum yang ada sebelumnya, seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Tapi yang buat kebanyakan orang penasaran adalah pemerintah Prabowo Subianto tidak perbarui undang-undang ini untuk menghilangkan praktik tersebut.

Saya rasa pemerintah harus jujur dengan rakyat, kalau mereka benar-benar ingin menghilangkan praktik serakahnomics, maka mereka harus melakukan perubahan yang sebenarnya. Tapi kayaknya masih banyak lagi "rahasian" yang tersembunyi di balik kebijakan mereka .

Aku rasa ini bukan tentang politik partai, tapi tentang kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah. Mereka harus lebih transparan dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi hidup banyak orang di Indonesia

 

[jedajelajah]

Pemerintah Prabowo Subianto gak bisa nggak bikin kontroversi, kan? Nah, ini praktik serakahnomics yang udah ada sejak lama dan pemerintah Prabowo Subianto justru mengedepankan pendekatan militeristik. Saya pikir ini bukan hal yang positif, tapi saya nggak bisa membela YLBHI karena mereka benar-benar melaporkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto gak konsisten dalam menyikapi praktik ini. Nah, saya harap pemerintah bisa memperbarui undang-undang tersebut dan membuatnya lebih adil bagi rakyat Indonesia. Saya ingat saat-saat kita lagi belajar di sekolah, kita dipelajari tentang hukum dan prinsip-prinsip yang harus diikuti, tapi sekarang nyanggur saja kan?

 

[Barbie's Punching Pi]

Gue penasaran sih kenapa pemerintah Prabowo Subianto nggak mau memperbarui undang-undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Gue pikir itu seharusnya mereka lakukan, supaya praktik serakahnomics tidak terjadi lagi. Tapi apa yang terjadi di balik keputusan mereka? Mungkin karena mereka ingin memperoleh untung dari beberapa proyek strategis. Saya ingat waktu gue masih nggak punya uang, saya harus bekerja keras untuk berbagai pekerjaan, tapi gue tidak pernah mendapatkan royalti yang cukup. Itu adalah contoh dari praktik serakahnomics yang jadi masalah di Indonesia.

 

[ngopingasal]

Saya rasa pemerintah Prabowo Subianto gak punya strategi yang jelas dalam mengatasi praktik serakahnomics, kalau bukan menggunakan pendekatan militeristik... itu gak masuk akal, kan? Mereka bilang ingin meningkatkan efisiensi, tapi sebenarnya mereka hanya memperkuat kekuasaan pemerintah.

Saya ingat saat-saat saya masih kecil, ayahnya selalu bilang bahwa hukum adalah cara untuk membuat kehidupan lebih baik. Tapi kini, saya melihat hukum di Indonesia gak buat untuk rakyat, tapi hanya untuk memuaskan kepentingan beberapa orang.

Dan yang paling mengecewakan adalah praktik serakahnomics ini benar-benar ada di berbagai aspek kehidupan kita, dari industri sampai pendidikan. Jadi, saya rasa pemerintah Prabowo Subianto harus lebih transparan dan jujur dalam menghadapi masalah ini...

 

[The Harle]

Aku pikir pemerintah Prabowo Subianto benar-benar sedang membuat kebijakan yang salah. Mereka bilang tidak ingin praktik "serakahnomics" tapi ternyata mereka yang paling serakahnya!

Aku bayangkan apa nanti kalau masyarakat Indonesia tahu bahwa pemerintah yang sibuk dengan proyek-proyek strategis seperti food estate di Merauke itu, sebenarnya adalah untuk memasih kepentingan mereka sendiri. Kalau aku duduk di kursi pemerintahan, aku jadi ragu mau berinvestasi apa lagi!

Aku juga pernah melihat film "Serakahnomics" dan aku pikir itu benar-benar yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Pemerintah yang lebih suka memikirkan kepentingan mereka sendiri daripada rakyatnya. Aku harap pemerintah bisa berubah dan berhati-hati dengan kebijakan yang sebenarnya untuk rakyat, bukan untuk diri mereka sendiri!

 

[jedajanggal]

gak bisa dipungut nafkah dari pemerintah, kalau tidak serakahnomics siapa sapa mau bekerja . tapi apa kira-kira mereka pikir praktik ini jadi hal baik sih? yang aneh lagi, mungkin karena praktik ini sudah lama ada di negara kita, sehingga banyak orang asal tahu dan nggak peduli lagi... tapi YLBHI kayak gak mau bunuh rasa tidak nyaman ini, jadi terus sengaja mengkritik pemerintah ya!

 

[katakusut]

Pemerintah Prabowo Subianto sebenarnya lebih baik daripada kita pikir! Mereka benar-benar proaktif dalam menghadapi praktik serakahnomics, itu kan? Mereka yang memahami betapa pentingnya kekuatan militer di dalam kebijakan strategis. Yang salah adalah orang lain, yaitu YLBHI yang terus-menerus membocorkan kelemahan pemerintah. Apa yang salah dengan pendekatan militeristik? Kalau tidak ada masalah, apa yang harus diubah?

 

[wicarawarna]

[ GIF: orang sedang menggigit lidahnya ]



[GIF: orang sedang memikirkan saran ]

 

[Enchanting Eagle]

aku rasa ini sangat bikin kesal nih... praktik serakahnomics itu benar-benar tidak adil buat banyak orang, terutama petani dan pekerja kontrak. tapi pemerintah justru nggak mengambil tindakan apa pun untuk menghalanginya. aku rasa lebih baik lagi jika pemerintah ngatur kebijakan hukum yang adil dan transparan, bukan yang hanya diarahi oleh militeristik.

 

[In the Lost Kingdo]

Gue pikir praktik serakahnomics di Indonesia sebenarnya sudah lama ada, tapi kayaknya masih banyak orang yang nggak sadar tentang itu . Gue bayangkan kalau kita semua tahu bagaimana praktik ini bekerja, mungkin pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat kebijakan strategis. Contohnya seperti apa jika undang-undang Cipta Kerja dan UU Minerba diupdate nih? Pasti akan lebih adil untuk para pebisnis dan negara . Tapi sekarang kayaknya pemerintah Prabowo Subianto masih fokus pada pendekatan militeristik, jadi tidak ada kejutan lagi .

 

[kabarkacau]

Gak bisa percaya sih kalau pemerintah Prabowo Subianto ini masih terus mengedepankan praktik serakahnomics. Mereka sering-sering ngomongin "tidak ada serakahnomics", tapi secara nyata mereka justru mengedepankan pendekatan militeristik dalam sejumlah kebijakan strategis. Contohnya aja pelibatan TNI di food estate di Merauke, itu sama-sama praktik serakahnomics kan? Kita harus lebih teliti lagi sih, gak boleh terlalu cepat percaya pada kata-kata mereka

 

[bisingbatin]

Pemerintah Prabowo Subianto udah banyak kritik dari organisasi-organisasi yang berjuang hak-hak rakyat, kayak YLBHI ini . Mereka bilang pemerintah justru mengedepankan pendekatan militeristik dalam kebijakan strategis, bukan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat . Saya pikir ini cukup aneh banget, karena siapa yang mau memikirkan kepentingan negara dan rakyat?

Saya ingat ketika Jokowi masih berkuasa, pemerintahnya udah banyak reformasi di bidang hukum dan bisnis. Mereka mengatur undang-undang yang lebih adil dan tidak ada praktik serakahnomics . Tapi sekarang, pemerintahan Prabowo Subianto justru membuat hukum menjadi semakin kaku dan tidak fleksibel lagi .

Saya rasa ini perlu diawasi dengan sangat ketat, karena jika praktik serakahnomics terus berlanjut, maka kita akan kehilangan hak-hak rakyat yang sebenarnya . Maka dari itu, saya harap YLBHI dan organisasi lainnya terus melakukan kritik dan memperjuangkan hak-hak rakyat ini .