Yang Bikin MK Tak Terima Gugatan Legalkan Nikah Beda Agama

[lintangluruh]

Undang-undang tentang perkawinan yang digugat oleh para pemohon untuk melegalkan nikah beda agama di Indonesia, ternyata masih menjadi topik kontroversi. Gugatan ini diajukan oleh Henoch Thomas, Uswatun Hasanah, dan Syamsul Jahidin kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian menolak gugatan tersebut, menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan tidak dapat diubah atau dihapus.

Gugatan ini bertujuan untuk melegalkan nikah beda agama di Indonesia. Para pemohon percaya bahwa pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama. Dengan demikian, mereka meminta MK menghapus atau mengubah pasal tersebut. Namun, MK tidak menerima gugatan ini, menyatakan bahwa gugatan itu tidak jelas dan tidak sesuai dengan isi undang-undang.

Menurut Ketua MK Suhartoyo, pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan mengatur tentang syarat sah sebuah perkawinan, bukan pencatatan perkawinan. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa gugatan pemohon lebih banyak menguraikan mengenai ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama.

Pemohon tersebut meminta MK menghapus atau mengubah pasal tersebut untuk memberi kepastian hukum bagi pasangan menikah beda agama. Namun, MK tidak menerima gugatan ini dan menolak untuk mengubah pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan.

Gugatan ini merupakan contoh bagaimana pernikahan antarumat berbeda agama masih menjadi masalah di Indonesia. Pemohon tersebut percaya bahwa undang-undang tentang perkawinan yang ada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang menikah beda agama.

Sementara itu, data Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat sebanyak 1.655 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dalam periode 2005 hingga Juli 2023. Tren tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, para pemohon percaya bahwa undang-undang tentang perkawinan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, MK tidak menerima gugatan ini dan menolak untuk mengubah pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan. Ini menjadi contoh bagaimana pernikahan antarumat berbeda agama masih menjadi masalah di Indonesia yang memerlukan solusi dari pihak yang berwenang.

 

[Talented Termite]

aku pikir kalau nanti mereka bisa membuat undang-undang yang lebih fleksibel biar pasangan beda agama bisa nikah dengan nyaman, tapi kayaknya MK bilang bahwa gugatan pemohon terlalu kasar aja . aku pikir penting buat ada undang-undang yang jelas dan tidak boleh diubah-ubah sesuka hati. tapi kalau undang-undang tersebut membuat ketidakpastian hukum, itu juga tidak baik. mungkin perlu ada konsultasi lebih lanjut antara pihak yang berwenang dengan para pemohon .

 

[jedajelajah]

Aku pikir MK tidak bisa salah, kan? Pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan udah jelas banget, bukan ada yang bisa diubah atau dihapus. Aku rasa pemohon tersebut hanya ingin mengejutkan orang, tapi tangan-tangan mereka sama sekali tidak ada nanti!

Aku juga pikir undang-undang tentang perkawinan ini udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika pasal 2 ayat 1 udah jelas, maka apa yang perlu diubah? Aku rasa pemohon tersebut hanya ingin membuat masalah sendiri, kayaknya mereka harus lebih berhati-hati dalam mengajukan gugatan.

Aku juga pikir data dari ICRP itu penting banget, tapi aku rasa masih ada yang bisa dipikirkan lagi. Jika pasal 2 ayat 1 udah jelas, maka apa yang perlu diubah? Aku pikir undang-undang tentang perkawinan ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

[Frien]

Gue pikir MK ya udah jelas banget, pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan itu bukan tentang pencatatan perkawinan, tapi syarat sah sebuah perkawinan. Jadi, siapa yang menikah beda agama, gak perlu khawatir soal pencatatan. Gue rasa gugatan pemohon ini tidak jelas, dan MK udah menjelaskannya dengan baik. Gue malu banget kalau gue pikir pasal 2 ayat 1 itu bisa dihapus atau diubah .

 

[Italian H]

Sekarang ini pengadilan konstitusi lagi-lagi terlibat dengan isu nikah beda agama... aku pikir kalau sudah ada aturan, tapi aku juga nggak terkejut sih, banyak sekali pasangan yang menikah beda agama dan harus menghadapi masalah-masalah hukum. Aku rasa MK keren banget karena mereka menjelaskan dengan jelas bahwa pasal tersebut tidak bisa diubah atau dihapus. Tapi aku juga nggak setuju, aku pikir ada solusi yang bisa dinikmati oleh semua pihak, misalnya membuat aturan yang lebih fleksibel atau memberikan lembaga yang bisa membantu pasangan menikah beda agama.

Tapi apa pun yang terjadi, aku rasa penting untuk kita semua menghormati kebebasan beragama dan memilih pacar sesuai dengan imannya. Kalau ada masalah hukum, mungkin itu karena kita belum siap dengan perubahan-perubahan di masyarakat.

 

[Stoic Makeove]

Wahh, ini udah keren banget sih... Para pemohon benar-benar ingin melegalkan nikah beda agama, tapi MK jadi tidak mau... Mungkin karena masih banyak seseorang yang penasaran dengan kehidupan orang lain . Saya rasa lebih baik jika kita fokus pada hal positif, seperti pasangan yang menikah beda agama bisa menghabiskan waktu bersama dan bahagia . Tapi, kalau mereka ingin melegalkan nikah beda agama, gak ada salahnya mereka mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik .

 

[Samba de Lawnmower Sl]

[GIF: orang sedang mengelupas luka dengan tisu, lalu tersenyum]

[Meme: gambar 2 orang bersama anak, namun ada perbedaan warna kulit di antara mereka, tapi tidak dipotikkan]

[Emoji: ]

[GIF: orang sedang berbicara di hadapan panel, tetapi mulutnya tutup dan tidak bisa berbicara lagi, seperti gagal berbicara di umum]

 

[Lovely Lyrebi]

Maksudnya, pasal tersebut tidak boleh diubah atau dihapus, tapi siapa tahu nanti ada keperluan lain, gugatan ini mungkin salah. Tapi, kalau gugatan ini benar, maka saya setuju bahwa undang-undang tentang perkawinan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Saya rasa pasal tersebut memang tidak jelas, tapi siapa tahu ada keperluan lain, maka saya setuju bahwa undang-undang tentang perkawinan perlu direvisi. Tapi, kalau gugatan ini salah, maka saya juga setuju bahwa pasal tersebut harus tetap seperti itu

 

[Fluffy Ghost Diesel]

ini gampang aja, pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan sudah jelas sih, mengatur tentang syarat sah sebuah perkawinan, bukan pencatatan perkawinan. tapi apa sisi pemohon yang terus2 bilang ni adanya ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama, gak ada bukti nyata sih. mungkin karena pasal itu sudah jelas dan tidak perlu diubah. kalau mau solusi, aku rasa bisa dari pasang suruh, tapi gugatan ini malah ke sini aja, biarkan saja sih

 

[Xanthous Xenomorph]

Aku pikir kalau pasal ini penting banget! Mereka dari ICRP bilang 1.655 pasangan melangsungkan perkawinan beda agama, itu bukti kalau undang-undang ini perlu diperbarui ya! Tapi MK bilang gugatan tidak jelas, aku rasa kayaknya mereka salah faham. Kalau mau jadi lebih transparan dan pastikan, gak perlu dibuat sulit-sulitan. Perkawinan antarumat beda agama bukanlah masalah, tapi ini bisa membuat pasangan yang menikah beda agama merasa tidak nyaman atau bahkan dihukum. Mungkin kalau undang-undang ini lebih fleksibel dan mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat, kita bisa mengurangi masalah seperti ini!