Rumah Sakit Menolak Warga Baduy Karena Tidak Ada KTP, Wamenkes Akan Intervensi!
Kemarin, korban pembegalan Suku Baduy ditolak oleh pihak rumah sakit karena tidak memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono memastikan bahwa akses kesehatan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.
Dante menyatakan bahwa pihak Kemenkes RI akan memeriksa kejadian tersebut dan memberikan penanganan pada korban. Sementara itu, pihak rumah sakit akan menerima teguran dari Kemenkes.
"Saya akan memastikan subjeknya (korban) mendapatkan pengobatan yang benar, terlebih dahulu kita tangani dulu dengan baik. Nanti, berikut-berikutnya, untuk mencegah terulangnya hal ini, kita akan memberi teguran pada rumah sakit tersebut," kata Dante.
Dante juga menekankan pentingnya layanan akses kesehatan merupakan hak semua warga negara Indonesia. Meski pihak rumah sakit hanya menjalankan sistem yang berlaku, namun bagian penting yang tidak boleh dilupakan adalah layanan akses kesehatan tersebut.
"Kita bekerja secara sistem sih, kadang-kadang pegawai administrasi ini juga terkendala sistem. Tapi yang paling penting adalah kesehatan semua masyarakat Indonesia," ujarnya.
Kemenkes pun akan memberikan jaminan untuk memperbaiki sistem administrasi, sehingga permasalahan seperti itu tidak terjadi lagi dan tidak menghambat seseorang untuk mengakses pengobatan.
Kemarin, korban pembegalan Suku Baduy ditolak oleh pihak rumah sakit karena tidak memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono memastikan bahwa akses kesehatan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.
Dante menyatakan bahwa pihak Kemenkes RI akan memeriksa kejadian tersebut dan memberikan penanganan pada korban. Sementara itu, pihak rumah sakit akan menerima teguran dari Kemenkes.
"Saya akan memastikan subjeknya (korban) mendapatkan pengobatan yang benar, terlebih dahulu kita tangani dulu dengan baik. Nanti, berikut-berikutnya, untuk mencegah terulangnya hal ini, kita akan memberi teguran pada rumah sakit tersebut," kata Dante.
Dante juga menekankan pentingnya layanan akses kesehatan merupakan hak semua warga negara Indonesia. Meski pihak rumah sakit hanya menjalankan sistem yang berlaku, namun bagian penting yang tidak boleh dilupakan adalah layanan akses kesehatan tersebut.
"Kita bekerja secara sistem sih, kadang-kadang pegawai administrasi ini juga terkendala sistem. Tapi yang paling penting adalah kesehatan semua masyarakat Indonesia," ujarnya.
Kemenkes pun akan memberikan jaminan untuk memperbaiki sistem administrasi, sehingga permasalahan seperti itu tidak terjadi lagi dan tidak menghambat seseorang untuk mengakses pengobatan.