Pembelian Hotel Kampung Haji Baru Siap Rampung April 2026, Tapi Belum Bisa Digunakan Tahun Ini. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pembelian hotel yang menjadi aset Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi baru akan rampung pada April 2026. Hal ini jadi salah satu alasan mengapa Kampung Haji belum bisa digunakan tahun ini.
Dahnil menyebut Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April lalu. "Kita sudah koordinasi dengan Danantara 2026 kita belum bisa menggunakan karena Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April," katanya.
Pembangunan Kampung Haji secara keseluruhan juga masih membutuhkan waktu lebih panjang karena mencakup proses perencanaan hingga pembangunan fisik. "Kampung Haji secara keseluruhan pasti butuh waktu karena proses pembangunan dan sebagainya," katanya.
Saat ini hanya satu aset hotel yang masuk tahap akhir pembelian, sementara proyek lainnya masih berada pada tahap lelang dan perencanaan. Wakil Menteri Haji dan Umrah itu juga menyebut bahwa penerapan Kampung Haji belum bisa digunakan pada 2026 seperti yang direncanakan sebelumnya.
Kemenhaj hanya berperan sebagai pengguna, sedangkan pembangunan sepenuhnya menjadi wewenang Danantara.
Dahnil menyebut Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April lalu. "Kita sudah koordinasi dengan Danantara 2026 kita belum bisa menggunakan karena Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April," katanya.
Pembangunan Kampung Haji secara keseluruhan juga masih membutuhkan waktu lebih panjang karena mencakup proses perencanaan hingga pembangunan fisik. "Kampung Haji secara keseluruhan pasti butuh waktu karena proses pembangunan dan sebagainya," katanya.
Saat ini hanya satu aset hotel yang masuk tahap akhir pembelian, sementara proyek lainnya masih berada pada tahap lelang dan perencanaan. Wakil Menteri Haji dan Umrah itu juga menyebut bahwa penerapan Kampung Haji belum bisa digunakan pada 2026 seperti yang direncanakan sebelumnya.
Kemenhaj hanya berperan sebagai pengguna, sedangkan pembangunan sepenuhnya menjadi wewenang Danantara.