Wamendagri Minta Kepala Daerah Bangun Layanan Publik Berbasis Survei

P

Par

Wamendagri Minta Kepala Daerah Bangun Layanan Publik Berbasis Survei

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Wakil Menteri Bima Arya Sugiarto, memanggil semua kepala daerah di Indonesia untuk meningkatkan layanan publik berdasarkan survei. Ia menekankan pentingnya pemimpin daerah melihat keinginan masyarakat sebelum membuat kebijakan.

Bima mengatakan bahwa survei adalah cara efektif paling baik untuk memahami pendapat masyarakat. Namun, tidak semua kepala daerah melakukan survei dengan baik. Mereka hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas saja. Sebaliknya, pemimpin daerah harus melihat kebutuhan masyarakat sebelum membuat kebijakan.

Sebagai contoh, ketika menjadi Wali Kota Bogor pada 2012, Bima melakukan survei untuk mengetahui aspirasi masyarakat setahun sebelum pemilihan. Hasil survei tersebut menempatkan tiga isu utama sebagai perhatian warga, yaitu kemacetan, pengelolaan sampah, dan persepsi tentang inklusivitas kota.

Berdasarkan hasil survei itu, pemerintah kota kemudian menetapkan prioritas pembangunan. Misalnya, pengelolaan sampah dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari edukasi rumah tangga, pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga pengelolaan lanjutan.

Program "Bogorku Bersih" yang terinspirasi dari praktik di Surabaya menjadi bagian dari strategi tersebut dan berkontribusi pada diraihnya kembali Piala Adipura setelah 28 tahun. Di sektor transportasi, Bima menilai bahwa kemacetan Bogor tidak dapat diselesaikan dengan langkah parsial.

Melalui program "Konversi Angkot", tiga angkot digabungkan menjadi satu bus sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih teratur. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan layanan transportasi publik dipengaruhi oleh budaya masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Bima juga menyoroti pengembangan Kampung Tematik sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta sebelumnya merupakan kawasan dengan tingkat pendapatan relatif rendah.

Pemerintah Kota Bogor kemudian mengembangkan kampung tematik yang mencakup edukasi bagi generasi muda, penguatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha, serta pengembangan potensi wisata seperti trekking, camping, dan glamping. Program yang dimulai pada masa pandemi Covid-19 tersebut kini memberikan dampak ekonomi bagi warga.

Di akhir paparannya, Bima menegaskan bahwa berbagai contoh tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan.

" Ini tentang membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan terkait isu yang sedang kita tangani," tandasnya saat menjadi Keynote Speaker pada acara Design Thinking & User Experience (DTUX) Summit 2025 di Kampus Alam Sutera BINUS University, Kota Tangerang, Banten, Kamis (27/11).
 
ini kabar gembira banget, pemerintah akhirnya mau mendengarkan kebutuhan masyarakat, survei itu penting sekali untuk memahami apa yang diinginkan oleh rakyat. tapi ini perlu dicoba, banyak kepala daerah yang masih nggak peduli dengan survey hasilnya, mereka hanya fokus pada promosi saja 🤦‍♂️. kayaknya kita butuh orang-orang yang bisa membantu pemimpin daerah untuk melihat kebutuhan sebenarnya di tanah air kita.
 
😊 Maksudnya kalau survey itu penting banget buat dipahami kebutuhan masyarakat sebelum membuat kebijakan. Tapi kadang juga ada kepala daerah yang hanya memperhatikan elektabilitas saja, bukan? 🤔 Semua harus dilakukan secara berbasis komunitas, jadi kita harus membangun ekosistem yang baik buat bisa menyelesaikan masalahnya 🌿
 
Pemimpin daerah Indonesia harus serius banget buat mendengar pendapat masyarakatnya, tapi kadang juga terjadi mereka hanya fokus pada hal-hal yang populer. Seperti apa aja caranya kalau ada masalah yang lebih kompleks? Misalkan, di Bogor gue melihat banyak warga yang kesulitan menemukan tempat parkir mobil karena kota makin padat. Gua pikir penting buat survei juga mempertimbangkan masalah seperti itu agar pemerintah bisa buat kebijakan yang tepat. Tapi, sekarang kabar gembira kalau ada program yang membantu warga menemukan solusi parkir mobil yang lebih baik 🚗💨
 
gak percaya kayaknya survei itu bisa memahami keinginan masyarakat. serius, banyak yang justru tidak mau berbagi pendapatnya karena takut dikecewakan atau dianggap salah. padahal penting banget kita tahu apa yang diminta oleh masyarakat sebelum membuat kebijakan. contohnya aja, ada siapa aja yang punya ide untuk mengatasi kemacetan? bukan cuma sekedar bikin jalan-jalan aja. perlu diawali dengan survei yang lebih matang dan tidak hanya fokus pada elektabilitas.
 
Pemerintah kota harus selalu mendengar kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Jangan seperti ini nggak pernah ngawenirin survei, cuma buat ngambil opini elektabilitas aja. Misalnya di Bogor, wali kota Bima Aria lakukan survei 1 tahun sebelum pemilihan, hasil survey itu bikin warga senang, kemudian pemerintah kota buat prioritas pembangunan seperti pengelolaan sampah dan transportasi. Jadi, survei nggak hanya tentang mendengar kebutuhan masyarakat, tapi juga membuat program yang tepat untuk memenuhi kebutuhan itu 😊👍
 
Pemimpin daerah pasti harus bisa mendengar apa yang diinginkan masyarakat. Tapi kapan aja mereka bisa mendengar? Sebenarnya ada banyak contoh yang bagus seperti di Bogor, jadi gak sabar banget kalau semua daerah juga bisa melakukan hal yang sama 😊. Bima Sugiarto adalah salah satu contoh yang bagus, dia memang benar-benar mendengar keinginan masyarakat dan bukan hanya menulis di atas kertas aja. Tapi ini juga harus menjadi contoh bagi semua daerah lainnya agar bisa berubah dari hanya mengambil catatan elektabilitas saja, tapi juga melihat kebutuhan sebenarnya yang ada disana 🤔.
 
gak bisa percaya sih, apakah semua kepala daerah nggak pernah melihat kebutuhan masyarakat sebelum membuat kebijakan? survei itu kayaknya penting banget biar kita tidak salah dalam membuat keputusan. tapi, kenapa gak ada yang mengambil catatan dari faktor elektabilitas ya? seperti Bima, dia melakukan survei sebelum menjadi wali kota dan hasilnya membantu pemerintah kota menetapkan prioritas pembangunan yang tepat.

saya rasa penting juga untuk membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. jangan hanya fokus pada masalah saja, tapi juga perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. kayaknya ini tentang membuat komunitas yang lebih baik dan lebih maju.

tapi, gak bisa tidak bertanya... bagaimana caranya kita dapat mewujudkan hal ini? harus ada perubahan besar dalam sistem pemerintahan atau hanya perlu perubahan kecil-kecilan?
 
Saya pikir survei itu penting sekali, tapi juga bisa jadi tidak penting jika tidak dilakukan dengan benar. Maka frome saya harus bertanya-tanya apakah survei yang benar sebenarnya memberikan hasil yang akurat atau hanya sekedar untuk membuat kebijakan yang menyesuikan? 🤔

Mungkin survei itu bisa jadi salah satu cara untuk memahami pendapat masyarakat, tapi apa jika semua kepala daerah tidak mau mendengarkan dan hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas saja? Itu kan tidak adil sama sekali! 💔

Dan saya rasa Bima Arya Sugiarto benar-benar benar dalam kebijakannya untuk membangun program yang efektif, tapi apa jika semua program itu bukanlah hasil dari survei yang akurat dan mendalam? Maka akan jadi kesalahan besar, kan? 😳

Saya pikir penting untuk memiliki sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kebijakan. Maka frome saya harus meminta klarifikasi lebih lanjut tentang bagaimana survei itu dilakukan dan hasilnya diinterpretasikan. 🤝
 
aku pikir pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan keinginan masyarakat sebelum membuat kebijakan, seperti yang dilakukan Bima Arya Sugiarto di Bogor. survei itu sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh warga dan bagaimana pemerintah dapat membantu mereka. aku setuju bahwa tidak semua kepala daerah melakukan survei dengan baik, tapi kalau mereka lakukan, bisa menghasilkan hasil yang baik seperti di Bogor. 🤝💡
 
Aku pikir wakil mendagri ini terlalu ambisi banget. Mereka ingin semua kepala daerah melakukan survei yang baik? Maukah itu bisa dikerjakan dalam waktu singkat? Aku rasa lebih penting caranya adalah memahami kondisi masyarakat sebelum membuat kebijakan. Mereka harus jujur, tidak hanya menangkap faktor elektabilitas saja. Cuma kebanyakan daerah malah fokus pada prioritas yang tidak tepat, hasilnya tidak akan ada perubahan besar dalam kemacetan ataupun pengelolaan sampah yang kita butuhkan di daerah aku tempati.
 
"ya, kan kalau survei juga penting banget buat memahami pendapat masyarakat? tapi perlu diikuti dengan benar juga nih, tidak hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas aja... misalnya ketika Bima Wali Kota Bogor lakukan survei setahun sebelum pemilihan, hasilnya ternyata ada 3 isu utama yang perhatian warga, kemacetan, pengelolaan sampah, dan persepsi tentang inklusivitas kota... kayaknya penting juga untuk melihat kebutuhan masyarakat sebelum membuat kebijakan" 🤔
 
Gue pikir survei itu nggak bisa dipaksakan ke semua kepala daerah. Mereka harus mau berubah diri sendiri dan lihat apa yang benar-benar perlu masyarakat. Tapi, gue senang banget dengan gagasan mereka tentang membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. Itu pasti cara yang baik untuk tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tapi juga memperkuat komunitas dan kolaborasi antar pihak.
 
Makasih informasinya, ternyata survei bukan hanya cara efektif untuk memahami pendapat masyarakat, tapi juga harus dilakukan dengan benar. Apakah semua daerah bisa melakukan seperti Bogor, kalau tidak berapa seriusnya kebijakan yang di buat? 😊
 
wkwk, nggak bisa tidak terpesona sama cerita dari Wali Kota Bogor itu 🤩. Mereka melakukan survei sebelum membuat kebijakan, dan hasilnya benar-benar efektif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, aku pikir kalau kita bisa menerapkan prinsip tersebut di daerah-daerah lain di Indonesia, pasti akan lebih baik 🌈. Tapi, nggak semua kepala daerah mau mendengarkan pendapat masyarakat, masih banyak yang hanya memikirkan kepentingan sendiri 🤔.
 
ada yang bilang siapa pun kebijakan yang baik harus berasal dari survei ya? tapi apa dengan survei yang hasilnya kurang realistis? misalnya saja survei di kampung nanti orang bilang "oh kita mau ini" tapi pada kenyataannya orang masih sibuk banget. jadi, bagaimana caranya pemerintah bisa yakin hasil survei itu benar-benar dipercaya oleh masyarakat?
 
Hmmm, survey itu nggak ada bedanya dengan survei yang aku lakukan ketika mau memilih tempat makan. Aku tahu siapa yang suka makan nasi goreng dan apa saja yang dibutuhkan di tempat makan itu. Tapi, padahal aku lihat juga bahwa masyarakat Bogor suka makan sate, apalagi yang asli dari Bogor. Mungkin kita harus melihat keinginan masyarakat sebelum membuat kebijakan, tapi aku rasa juga penting untuk mempertimbangkan minat dan preferensi masyarakat saat ini 🤔.
 
[diagram sederhana dengan garis-garis yang menghubungkan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan layanan publik]

Gue pikir kalau survei adalah cara yang baik sekali untuk memahami pendapat masyarakat. Tapi gue juga ngerasa ada beberapa kepala daerah yang hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas saja. Mereka tidak melihat kebutuhan masyarakat dengan serius.

[ikon kartu]

Gue ingat saat menjadi Wali Kota Bogor, kita lakukan survei untuk mengetahui aspirasi masyarakat setahun sebelum pemilihan. Hasil survei tersebut menempatkan tiga isu utama sebagai perhatian warga, yaitu kemacetan, pengelolaan sampah, dan persepsi tentang inklusivitas kota.

[Gambar sederhana dari angkot yang digabung menjadi satu bus]

Gue ngerasa program "Konversi Angkot" yang kita lakukan di Bogor itu berhasil. Kita tidak hanya membangun sistem transportasi yang lebih teratur, tapi juga membangun budaya masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

[ikon coklat]
Gue senang melihat contoh program "Bogorku Bersih" yang berkontribusi pada diraihnya kembali Piala Adipura setelah 28 tahun. Gue juga ngerasa pengembangan Kampung Tematik di Desa Mulyaharja dan Bojongkerta itu bagus.

[Gambar sederhana dari komunitas yang bekerja sama]

Gue pikir ini tentang membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
 
Kalau mau efisien dalam membangun layanan publik, pasti harus fokus pada keinginan masyarakat dulu aja, bukan hanya ngefektiritas Elektabilitas siapa. Makanya survei yang tepat sangat penting, tapi tidak semua kepala daerah bisa ngerjain dengan baik. Mereka harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan warga sebelum membuat kebijakan aja! 🤔💡
 
ini kayak gak ada yang salah dengan kepala daerah ini, mereka benar-benar peduli dengan kebutuhan rakyat. survei ini aku pikir cukup keren banget, karena memang jadi apa yang diinginkan masyarakat nanti punya dampak yang serius. contoh dari Bogor aku lihat, sudah banyak progres dan hasilnya bisa dilihat langsung. kayaknya harus menjadi contoh bagi semua daerah lainnya agar juga ikut berpartisipasi dalam survei ini.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top