Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, saat umroh di luar negeri, akan diperiksa oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri saat kembali ke Indonesia. Wamendagri Bima Arya menyatakan bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan setelah Mirwan tiba di tanah air.
Bima Arya mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertuang kewajiban dan larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ia menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan akan ditentukan oleh fakta dan data setelah adanya hasil pemeriksaan inspektorat.
Benny Irwan, Kapuspen Kemendagri, mengatakan bahwa pemanggilan kepada Bupati Aceh Selatan telah dilayangkan. Mirwan akan menjalani pemeriksaan pukul 14.00 WIB, namun baru tiba di Indonesia pukul 17.00 WIB.
Sementara itu, sebelumnya Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa Bupati Aceh Selatan pernah mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri dengan alasan penting. Namun, atas dasar pertimbangan yang paling krusial karena Aceh sedang dilanda Bencana Alam Hidrometeorologi akibat siklon tropis, permohonan itu tidak dikabulkan.
Pemeriksaan pukul 17.00 WIB nanti akan menentukan apakah Mirwan telah melanggar kewajiban dan larangan sebagai Bupati Aceh Selatan.
Bima Arya mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertuang kewajiban dan larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ia menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan akan ditentukan oleh fakta dan data setelah adanya hasil pemeriksaan inspektorat.
Benny Irwan, Kapuspen Kemendagri, mengatakan bahwa pemanggilan kepada Bupati Aceh Selatan telah dilayangkan. Mirwan akan menjalani pemeriksaan pukul 14.00 WIB, namun baru tiba di Indonesia pukul 17.00 WIB.
Sementara itu, sebelumnya Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa Bupati Aceh Selatan pernah mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri dengan alasan penting. Namun, atas dasar pertimbangan yang paling krusial karena Aceh sedang dilanda Bencana Alam Hidrometeorologi akibat siklon tropis, permohonan itu tidak dikabulkan.
Pemeriksaan pukul 17.00 WIB nanti akan menentukan apakah Mirwan telah melanggar kewajiban dan larangan sebagai Bupati Aceh Selatan.
. Siapa tahu nanti dia harus dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri aja, bisa jadi dia harus resign already 
. Yang penting sih Aceh mulai teratasi dari bencana alam itu, kan? 
Saya harap pemeriksaan ini tidak membuat situasi di Aceh makin panas lagi.
Kenapa harus dipanggil ke Kantor Pemkab itu? Aku rasa penting aja dia kenal-kenalan dengan mantan presiden atau sesuatu. Kalau bukan itu, tolong dia cari tempat jauh dari umroh, aku pun mau pergi ke luar negeri!
! Wamendagri Bima Arya ini kayaknya nggak mau ngomong apa-apa, hanya memberitahu kita tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 aja 
. Maksudnya, kalau Bupati Aceh Selatan ini melanggar kewajiban dan larangan sebagai Bupati, sanksinya akan ditentukan dari fakta dan data setelah adanya hasil pemeriksaan inspektorat 
.
. Akan tetapi, aku rasa ini masih terlalu awal, siapa tahu nanti ada informasi yang lebih jelas tentang hal ini 
.
.
, aku rasaMirwan MS itu gak usah dipaksa aja kalau buat perjalanan umrohnya. Gak ada yang salah dengan dia, kecuali mungkin dia gak lama-luna memperhatikan kebijakan daerah, tapi itu tidak berarti dia harus dihukum. Aku rasa pemeriksaan ini justru bikin bupati-bupati di Aceh Selatan cemas, bukan? 
. siapa tau dianggap pelanggar kewajiban sebagai bupati, kayaknya harus dijadikan contoh bagaimana pentingnya mematuhi aturan di daerah 
. tapi sepertinya Bima Arya sudah ngatakan kalau proses ini bakal diawasi dengan teliti, jadi kita harap saja bisa mendapatkan jawaban yang akurat dari si bupati