Wamen Kelautan dan Perikanan Bongkar Soal Polisi Aktif di Tempatnya, Diakui Sangat...

C

candacanggung

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Didit Herdiawan Ashad, membenarkan kehadiran anggota Polri aktif di tempatnya. Hal ini dilakukan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Polri.

Dengan demikian, keberadaan aparat aktif di kementerian bukan sekadar formalitas, tetapi juga mempercepat dan memperkuat kerja-kerja pengawasan sektor ESDM. Didit Ashad mengaku sangat terbantu dengan kehadiran polisi aktif, termasuk jaksa aktif dan dirjen Gakkum yang juga ada di kantor mereka.

"Wah, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu," kata dia.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, juga menganggap kehadiran polisi aktif penting dalam struktur kelembagaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Ia mengatakan, pelibatan Polri merupakan kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri)," kata dia.
 
Gak keberatan kalau polisi aktif ada di kementerian, tapi jangan salah asumsi kalau ini berarti polisi bisa mengawal kita semata-mata. Gak ada bukti nyata kalau mereka benar-benar bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekumuman (Gakkum). Gimana caranya mereka bisa pastikan bahwa ada penegakan hukum yang benar? Belum ada jawaban dari pihaknya. Kalau mau tahu hasil kerja-kerja polisi, gak ada sumber resmi yang bisa kita lihat.
 
Aku rasa ada yang salah, kalau polisi aktif sekarang juga di kementerian itu, bukan cuma formalitas aja. Sebelumnya aku baca undang-undang Polri, dan kalau aku ingat benar, kata bahwa aparat tidak boleh ikut campur dengan kelembagaan lain, seperti kementerian. Atau mungkin ada aturan yang berubah sih? Aku rasa ini perlu dilansir ke publik untuk jelasin apa maksudnya.
 
Banyak sekali, kalau gini punya kehadiran polisi aktif, tentu akses informasi lebih bebas 💡. Makin serius, pemerintah bisa nyesel di mana kerusakannya 🤔. Tapi, yang penting adalah efektivitas penegakan hukum ya 😊.
 
ini kabar gembira, nggak cuma formalitas ya, polisi aktif juga mulai bermain jangka panjang di kementerian 🤔. kalau ini bukan sekedar kolaborasi aja, tapi juga ada tangan pasang suruh dari puncak? 😏 walaupun ini kan untuk kepentingan ESDM dan migran ilegal, tapi rasanya ada sesuatu yang tidak beres...
 
😊 Ini benar-benar baik banget kayaknya! Aparat aktif di kementerian itu tidak hanya formalitas, tapi juga jadi sarana efektif untuk memantau ESDM. Didit Ashad nggak bisa salah lagi, polisi aktif dan jaksa aktif itu berdua membantu banyak sekali kerja-kerja pengawasan. Saya rasa kolaborasi ini benar-benar sangat penting untuk menangani masalah migran ilegal dan TPPO. Kalau ada kehadiran aparat yang efektif, maka kompleksitas persoalan itu bisa diatasi dengan lebih baik. 🤝💼
 
Maksudnya apa sih kalau polisi aktif udah ada di kementerian? Makanya bisa lebih cepat aja ngeawas kegiatan yang tidak benar di sektor ESDM, kayaknya kurang bisa diwaspadai 😊. Dan wajar banget kalau mereka membutuhkan kolaborasi dengan jaksa dan dirjen Gakkum, karena itu kan penting sekali untuk kasus yang berhubungan dengan tindak pidana, jadi tidak ada lagi korupsi atau hal seperti itu 🙏.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top