Wakapolri Tambah Direktorat PPA-PPO di Titik Rawan Perdagangan Orang

Kapolri Dedi Prasetyo Mengumumkan Penambahan Direktorat PPA-PPO di Titik Rawan Perdagangan Orang.

Dalam peresmian Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres, Kapolri Dedi Prasetyo mengumumkan bahwa penambahan Direktorat ini tidak akan berhenti di wilayah-wilayah tersebut.

"Ada beberapa Polda yang belum, kami sudah diskusi dengan Wamen ada tambahan nanti untuk Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, kemudian Bali, Banten, Maluku Utara," ujar Dedi.

Direktorat ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang yang terjadi lintas negara. Menurut Dedi, berdasarkan data periode 2020 hingga 2023, Kamboja dan Myanmar menjadi lokasi utama eksploitasi pekerja dari WNI.

"Peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos dan Myanmar," jelasnya.

Dedi juga mengatakan bahwa Filipina memiliki pola perlintasan jaringan TPPO yang berbeda karena garis pantai kedua negara ini terbentang luas sehingga memiliki banyak titik masuk.
 
omg banget gue sedih nih, masih ada orang Indonesia yang dieksploitasi perburuan warga negara kita ๐Ÿ˜ญ. tapi sepertinya kapolri sudah ambil tindakan dan tambahan direktorat ini akan membantu mengatasi masalah ini ๐Ÿ™. moga-moga semakin banyak orang yang terdampak ini bisa mendapatkan bantuan dan perlindungan yang cukup ๐Ÿ’ช.
 
ada kalau nggak ada inisiatif yang serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan orang, tapi kapolri justru membuat hal ini semakin serius dengan menambah Direktorat PPA-PPO di wilayah-wilayah strategis ๐Ÿค”. kan ini bukan hanya tentang Indonesia aja, tapi juga tentang perluasan jaringan TPPO yang berantakan di Asia. makanya seharusnya ada kerja sama yang serius dari pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi masalah ini ๐Ÿ‘ฅ.
 
Kalau gini, apa maksudnya Indonesia gak bisa ngeloloskan nyawa orang WNI di luar negeri? Kamboja dan Myanmar jadi lokasi utama eksploitasi pekerja dari WNI, tapi apa kepolisian kita nggak already banget ngelawan kasus-kasus ini sejak 2020? Dedi Prasetyo gue rasanya ngomongin hal ini kaget, karena gue pikir sudah banyak yang diwaspadai. Sementara itu, saya pikir kalau ada tambahan Direktorat PPA-PPO di pulau-pulau lainnya seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara, bisa ngantu ngatasi permasalanan ini. Tapi, sepertinya masih banyak kerja yang harus dilakukan agar WNI nggak jadi korban perdagangan orang lagi ๐Ÿค”
 
ada apa sih? kalau gini punya Direktorat baru di PPA-PPO itu berarti apa lagi yang bisa kapolri lakukan sih? sebelumnya udah ada aturan apa aja tentang perdagangan orang, tapi sekarang tambah Direktorat baru biar tidak ada yang bisa melaporkan apa-apa ke polisi, sih?
 
heya, temen-temen! aku pikir penambahan Direktorat PPA-PPO di Titik Rawan Perdagangan Orang itu bukanmainan. kalo kita nggak ambil hati dengan situasi ini, kasus perdagangan orang yang terjadi lintas negara bakal semakin gila dan banyak korban baru. aku juga pernah melihat data tentang pekerja WNI yang diimpor dari Kamboja dan Myanmar, trus di eksploitasi di Filipina. itu sangat berat, nggak bisa dipungut biaya apa pun. kita harus lebih hati-hati dalam menghadapi kasus ini. mari kita berdiskusi dan cari solusi bersama-sama untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang yang terjadi lintas negara! ๐Ÿค๐Ÿ’ก
 
gak percaya gini, penambahan Direktorat PPA-PPO itu siapa-siapa aja bisa tahu asal orangnya, kalau gak resmi gak ada jawabannya ๐Ÿค”. tapi kayaknya ini penting banget buat mengatasi perdagangan orang yang terjadi di Asia Tenggara, pasti banyak korban WNI yang belum mendapatkan bantuan yang cukup dari pemerintah ๐Ÿคทโ€โ™€๏ธ. gak perlu lagi cerita tentang perdagangan orang, kita harus segera tindak untuk menghentikan hal ini ๐Ÿ’ช.
 
Kalau mau jujur, aku masih bingung siapa yang bisa melindungi WNI itu dari pekerja paksa di kamboja ๐Ÿค”. Kapolri Dedi Prasetyo udah bilang Indonesia udah ada Direktorat PPA-PPO, tapi kayaknya masih banyak korban WNI yang terjebak. Aku rasa perlu buat sistem yang lebih baik lagi, misalnya dengan tambahan koordinasi antar polda dan polres. Kalau tidak, korban WNI ini aja jadi korban lagi ๐Ÿšจ.
 
ini penting banget, kapolri nggak hanya fokus pada satu tempat, tapi juga perlu dipantau di wilayah lainnya ๐Ÿšจ. aku rasa ini bukan hal kecil, karena banyak korban yang masih berada di Indonesia, dan kita harus tahu siapa saja yang terlibat dalam perdagangan orang ๐Ÿ˜•. kapolri udah berbicara dengan wamen, tapi apa punya rencana pasti harus ditekuni sampe selesai ๐Ÿคž. kalau kita nggak waspada, akhirnya korban ini akan semakin banyak dan sulit diatasi ๐Ÿ’”.
 
aku pikir kalau gini harus dilakukan oleh pemerintah nih, tapi aku juga khawatir bagaimana implementasi yang benar bisa dilakukan ๐Ÿค”. mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk meningkatkan kesiapsediaan dan kemampuan di beberapa wilayah, seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara. tapi pasti kalau tidak bisa dikerjakan dengan baik, maka itu bisa jadi makin banyak korban yang kehilangan kebebasan mereka ๐Ÿ˜Ÿ.
 
Kalau si Kapolri Dedi ini ngerasa perlu menambahkan Direktorat PPA-PPO lagi ya, tapi gak usah ngeluhin si Presiden Jokowi aja, dia udah punya rencana untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan WNI. Tapi apa sih tujuan utama dari penambahan Direktorat ini? Atas dasar apa kapan-kapan ada penambahan direktorat lagi? Gak usah dipikir-pikir, kalau nggak ada ketidakpastian di bidang perlindungan WNI aja.
 
Aku nggak percaya kalau Kapolri Dedi bisa bilang sembarangan tentang kasus perdagangan orang di Asia. Aku sendiri punya kakak laki-laki yang pernah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dia sama sekali nggak bisa keluar dari sana, kamu tahu? Setelah akhirnya dia bebas, aku ga sabar-sabar ngerasa sakit dan penasaran apa lagi yang terjadi di dunia luar. Aku yakin banyak orang lain yang juga mengalami hal yang sama.

Aku lihat, kalau Kapolri Dedi bilang Kalimantan Utara dan Bali bakal tambah Direktorat PPA-PPO, itu berarti ada kurangnya penanganan kasus seperti ini di daerah-daerah tersebut. Aku harap giliran mereka bisa mendapatkan perhatian yang sama dengan Kasus-Kasus lainnya.
 
Gak percaya lagi dengan Dedi Prasetyo, dia bilang ada tambahan Direktorat PPA-PPO di Kalimantan Utara dan Bali, tapi kemudian dia jujur juga ngatakan bahwa itu masih diproyeksikan nanti kan? Nah, makanya kalau mau lakukan, harus segera aja! Perdagangan orang itu sudah terlalu serius, kita harus ambil tindakan yang tepat. Kalimantan Utara dan Bali sih wilayah yang penting, tapi gak bisa nggak dipertimbangkan karena masih banyak wilayah lain yang juga perlu diwaspadai. Kita harap Dedi Prasetyo bisa benar-benar memaksimalkan Direktorat ini agar tidak kalah dengan perdagangan orang yang sudah terlalu berlebihan ๐Ÿ˜Š
 
Aku penasaran kenapa harus tambah lagi Direktorat PPA-PPO di wilayah-wilayah lain? Sudah lama ada, tapi gak ada hasilnya yang optimal. Aku masih ingat aku baca tentang WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Filipina tahun 2022, kemarin. Polda dan Polres harus fokus utamanya, bukan hanya menambah lagi struktur birokrasi.
 
omg, siap-siap banget nanti gak bisa datang ke kawasan Asia karena ada peta korban WNI di Kamboja, Filipina, dan Thailand ๐Ÿ˜ฑ. sebenarnya gak perlu khawatir banget, nanti ada Direktorat PPA-PPO yang akan bergerak untuk menghentikan perdagangan orang itu ๐Ÿ˜Š. tapi siapa tahu, harus tetap waspada aja, karena di Indonesia sendiri masih banyak kasus perdagangan orang yang terjadi, misalnya di Aceh, Sulawesi, atau Jawa Barat ๐Ÿค”.
 
Gue pikir penambahan Direktorat PPA-PPO di daerah-daerah rawan perdagangan orang itu kayak gue harap bisa lebih efektif dalam menangani isu ini ๐Ÿคž๐ŸŒŸ #DirektoratPPAPO

Aku rasa perlu ada koordinasi yang baik antara Kapolri, Wamen, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa Direktorat ini dapat berfungsi dengan baik ๐Ÿ“๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ #KoordinasiEffektif

Gue juga harap penambahan Direktorat ini dapat membantu mengurangi jumlah korban perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, karena ini benar-benar isu yang membuat gue pernah marah ๐Ÿ˜ก๐Ÿšซ #PerdaganganOrang
 
aku nyeselin, kalau mau cari informasi2 nyata tentang perdagangan orang di Indonesia, aku punya info22 yang cukup penting. tapi gak sabar-buruan kapolri ngomongin tentang ini, aku pikir pasti masih banyak hal yang tidak ada di luar batas korupsi dan penyelenggaraan pemerintah. kalau mau cari tahu benar2 apa yang terjadi dgn perdagangan orang di Indonesia, aku sini siap jawab. tapi, secara umum, aku pikir PPA-PPO ini masih jauh dari solusi.
 
Luar aja sih, penambahan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres itu memang penting banget buat mengatasi permasalanan perdagangan orang yang terjadi lintas negara ๐Ÿ™„. Kamboja dan Myanmar seperti yang kapolri Dedi Prasetyo katakan, menjadi lokasi utama eksploitasi pekerja dari WNI. Saya harap pihaknya bisa serius-serius dalam penanggulangan masalah ini ๐Ÿ’ช. Kalau gini, WNI dan masyarakat Indonesia harus bisa sadar dan waspada terhadap isu perdagangan orang yang terjadi di luar negeri ๐Ÿšจ.
 
apa sih maksudnya kalau kapolri ingin nambah direktorat ppa-ppo lagi? kan sudah ada ya, aku sengaja coba lihat berita ini dan rasanya sama-sama permasalahan perdagangan orang yang masih terjadi di Indonesia ๐Ÿค”. makasih kalau bisa tambah lagi, tapi aku sampingan, nanti gak mau jadi korban perbudakan lagi ๐Ÿ˜Ÿ. kalo punya ide bagaimana cara mengatasi masalah ini, aku ingin dengerin! ๐Ÿ—ฃ๏ธ
 
aku rasa penambahan direktorat ppa-ppo di wilayah-wilayah lain itu keren banget! tapi aku pikir perlu ada kemajuan lebih cepat ya, kita harus lebih serius dalam menangani permasalahan perdagangan orang ini. aku juga penasaran, bagaimana cara kita bisa melindungi pekerja wni yang menjadi korban eksploitasi di kamboja dan filipina? semoga kapolri dedi bisa memberikan solusi yang baik dan efektif untuk masalah ini ๐Ÿคž
 
kembali
Top