Keterlibatan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Pedalaman Melalui Pendidikan Dibutuhkan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, pemerintah harus segera mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan pedalaman dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup.
"Perempuan pedalaman sangat berpotensi dan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan sebagai penggerak ekonomi keluarga," kata Rerie.
Namun, menurutnya, kurikulum yang adaptif menjadi elemen penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan bagi perempuan pedalaman.
"Perlu diatasi juga hambatan infrastruktur pendidikan dan akses yang masih membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas," tambahnya.
Sementara itu, Nannie Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), menekankan perlu segera diatasi kendala yang menghalangi kesetaraan gender dalam pendidikan.
"Pendidikan harus berkeadilan dan memberi kesempatan bagi semua laki-laki dan perempuan," katanya.
Bahkan, Nannie juga menyatakan bahwa data UNDP 2023 menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ada kebanyakan perempuan di Indonesia mengalami hambatan dalam keterlibatan digital.
"Tentu saja harus segera diatasi," ujarnya.
Sementara itu, Dr. Baharudin dari Direktorat Pendidikan Nonformal dan Formal Kemendikdasmen RI menyampaikan bahwa penguatan sistem pendidikan di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua.
"Mustahil memperoleh pendidikan yang berkualitas jika tidak ada peningkatan mutu layanan pendidikan," katanya.
Hal ini dilansir dari sambutan Rerie yang disampaikan selama diskusi "Membangun Ekosistem Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Perempuan Pedalaman".
Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, pemerintah harus segera mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan pedalaman dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup.
"Perempuan pedalaman sangat berpotensi dan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan sebagai penggerak ekonomi keluarga," kata Rerie.
Namun, menurutnya, kurikulum yang adaptif menjadi elemen penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan bagi perempuan pedalaman.
"Perlu diatasi juga hambatan infrastruktur pendidikan dan akses yang masih membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas," tambahnya.
Sementara itu, Nannie Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), menekankan perlu segera diatasi kendala yang menghalangi kesetaraan gender dalam pendidikan.
"Pendidikan harus berkeadilan dan memberi kesempatan bagi semua laki-laki dan perempuan," katanya.
Bahkan, Nannie juga menyatakan bahwa data UNDP 2023 menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ada kebanyakan perempuan di Indonesia mengalami hambatan dalam keterlibatan digital.
"Tentu saja harus segera diatasi," ujarnya.
Sementara itu, Dr. Baharudin dari Direktorat Pendidikan Nonformal dan Formal Kemendikdasmen RI menyampaikan bahwa penguatan sistem pendidikan di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua.
"Mustahil memperoleh pendidikan yang berkualitas jika tidak ada peningkatan mutu layanan pendidikan," katanya.
Hal ini dilansir dari sambutan Rerie yang disampaikan selama diskusi "Membangun Ekosistem Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Perempuan Pedalaman".