Bencana alam seperti banjir dan longsor yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh pola perubahan iklim. Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan nasional untuk mengantisipasi bencana tersebut.
Rerie menekankan bahwa berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran penanganan bencana. Namun, sejumlah data yang diperoleh oleh para pakar dan lembaga yang kompeten belum menjadi kepedulian masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengelola data tersebut menjadi langkah dan rencana pencegahan bencana yang tepat.
"Kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan," katanya dalam keterangan tertulis.
Rerie menunjukkan bahwa upaya sosialisasi mitigasi bencana di sejumlah wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, sampai pemulihan dari dampak bencana dapat secara konsisten dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem perlindungan setiap warga negara dari ancaman bencana.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo mengungkapkan bahwa di awal 2026 terjadi 140 bencana alam di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Ia menekankan agar para pemangku kepentingan di tanah air perlu mencermati pola perubahan iklim pada 10 tahun mendatang, agar mampu mengambil langkah antisipasi.
Di sisi lain, Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG Achadi Subarkah Raharjo mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi itu dipicu oleh cuaca ekstrem. Menurutnya, bencana hidrometeorologi di tanah air dalam 16 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat.
Kita harus membangun kesiapsiagaan yang kuat untuk mengantisipasi dan merespons bencana alam seperti banjir dan longsor.
Rerie menekankan bahwa berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran penanganan bencana. Namun, sejumlah data yang diperoleh oleh para pakar dan lembaga yang kompeten belum menjadi kepedulian masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengelola data tersebut menjadi langkah dan rencana pencegahan bencana yang tepat.
"Kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan," katanya dalam keterangan tertulis.
Rerie menunjukkan bahwa upaya sosialisasi mitigasi bencana di sejumlah wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, sampai pemulihan dari dampak bencana dapat secara konsisten dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem perlindungan setiap warga negara dari ancaman bencana.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo mengungkapkan bahwa di awal 2026 terjadi 140 bencana alam di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Ia menekankan agar para pemangku kepentingan di tanah air perlu mencermati pola perubahan iklim pada 10 tahun mendatang, agar mampu mengambil langkah antisipasi.
Di sisi lain, Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG Achadi Subarkah Raharjo mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi itu dipicu oleh cuaca ekstrem. Menurutnya, bencana hidrometeorologi di tanah air dalam 16 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat.
Kita harus membangun kesiapsiagaan yang kuat untuk mengantisipasi dan merespons bencana alam seperti banjir dan longsor.