Perubahan Ekonomi RI Tergantung pada Uang Muka Rakyat
Pemerintah Indonesia masih terus bergantung pada uang muka rakyat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Aviliani, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perbaikan kondisi ekonomi kelompok menengah bawah di Indonesia menjadi urgen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
Kontribusi dari uang muka rakyat masih sangat bergantung pada konsumsi, sementara investasi sektor swasta juga memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan. Namun, daya beli kelompok menengah bawah ini masih sangat tertekan hingga saat ini. Kontribusi dari kelompok ini hanya sebesar 17% dari total konsumsi, meskipun jumlahnya mencapai 75 juta orang.
Menurut Aviliani, perubahan ini menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang susah naik cepat. Ia berharap pemerintah dapat membantu meningkatkan daya beli kelompok menengah ke bawah sehingga mereka dapat ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja. Agar yang 75 juta yang 17% tadi dia bisa naik kelas menjadi ikut yang 70%. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya yang 17% tadi. Itu adalah PR yang memang harus mulai menjadi perhatian," ujarnya.
Dengan demikian, Aviliani berharap pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Indonesia masih terus bergantung pada uang muka rakyat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Aviliani, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perbaikan kondisi ekonomi kelompok menengah bawah di Indonesia menjadi urgen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
Kontribusi dari uang muka rakyat masih sangat bergantung pada konsumsi, sementara investasi sektor swasta juga memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan. Namun, daya beli kelompok menengah bawah ini masih sangat tertekan hingga saat ini. Kontribusi dari kelompok ini hanya sebesar 17% dari total konsumsi, meskipun jumlahnya mencapai 75 juta orang.
Menurut Aviliani, perubahan ini menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang susah naik cepat. Ia berharap pemerintah dapat membantu meningkatkan daya beli kelompok menengah ke bawah sehingga mereka dapat ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja. Agar yang 75 juta yang 17% tadi dia bisa naik kelas menjadi ikut yang 70%. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya yang 17% tadi. Itu adalah PR yang memang harus mulai menjadi perhatian," ujarnya.
Dengan demikian, Aviliani berharap pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.