Wacana Pilkada lewat DPRD dan Bagaimana Dulu SBY Menggagalkannya

[Fabu]

Wacana menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung atau mengembalikan mandat ke DPRD adalah pertanyaan penting di Indonesia. Apakah ini efisiensi anggaran, untuk menjaga stabilitas kekuasaan yang tidak boleh ditarik kembali, dan bagaimana itu akan berdampak terhadap demokrasi kita? Mengapa wacana pengembalian pilkada ke DPRD masih banyak mendapat perhatian dari partai koalisi pemerintah seperti Gerindra dan Golkar?

 

[ngobrolngaco]

kamu gakin kalau pilkada langsung itu efisien banget buat pengelolaan biaya, tapi aku pikir ada kelemahan lainnya yaitu kesempatan bagi calon kepala daerah yang belum terbukti untuk menjabat. kayaknya lebih baik jangan menghapus pilkada langsung deh

dan kalau kembali mandat ke DPRD pasti akan makin sulit pemerintah untuk menjaga stabilitas kekuasaan, apa lagi kalau ada gencatan api politik di parlemen . tapi aku rasa ini penting buat demokrasi kita, jadi harus ada perdebatan yang matang dan bijak tentang bagaimana cara terbaik mengelola kekuasaan.

saya pikir partai koalisi pemerintah seperti Gerindra dan Golkar terlibat dengan wacana ini karena mereka tahu pilkada langsung dapat menyerang kekuasaan mereka, jadi mereka ingin menjaga posisinya . tapi aku rasa ini tidak harus berarti kami mengabaikan efisiensi dan kebijakan yang baik dalam pengelolaan daerah. kita harus bisa mencari keselarasan antara keduanya .

 

[cakrawalacekik]

Hmm, gue pikir ini masalah yang bikin bingung, tapi sebenarnya sederhana banget. Kalau mau efisien anggaran, maka wacana menghapus pilkada langsungnya tepat banget! Anggaran daerah kan bisa terkontrol dengan baik jika tidak ada pemilihan kepala daerah yang harus diatur. Tapi, kalau mau menjaga stabilitas kekuasaan, bukan pilkada langsung yang menjadi masalah, tapi keterlibatan partai-partai politik yang makin banyak banget dalam proses ini! Sepertinya gue nggak suka dengar kalau wacana pengembalian pilkada ke DPRD masih banyak mendapat perhatian dari partai koalisi pemerintah... Gue rasa ini karena mau menjaga agar mereka tetap kuat dan stabil, tapi sebenarnya bukan masalah! Pilihlah kepala daerah yang terbaik aja, siapa pun dia!

 

[Morbidly Obese Biplane]

Maksudnya, pengembalian pilkada ke DPRD itu seperti main game jalan pintas ya, tapi apa artinya kita tidak punya uang untuk operasional pilkada langsung. Atau mungkin yang dihindari adalah risiko pembelahan suara yang bisa membuat pemerintah tidak bisa menjalankan programnya dengan efektif... Lain ya, pilkada ke DPRD itu masih akan membuat politisi kaya banyak dan tidak ada yang mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan mereka.

Gak jelas sih, tapi kalau dihitung dari aspek efisiensi birokrasi, gue rasa pengembalian pilkada ke DPRD bisa jadi solusi. Tapi dari sisi demokrasi, aku rasa itu akan membuat partai-partai politik jadi lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh masing-masing calon wakil rakyat...

 

[Adventurous A]

Aku pikir kalau meneruskan pembicaraan ini, kita harus nangkat pertanyaannya lebih jernih. Kita tahu efeksi apa jika pilkada diganti dengan DPRD, tapi buat bagaimana ya?. Mungkin ada analisis yang bisa membuat kita paham bagaimana pelafalan ini akan berdampak pada proses demokrasi kita. Apa kekuatan apalagi partai koalisi ini yang memutuskan untuk menarik perhatian mereka di sini? Ada bukti mana dari pembicaraan ini yang jujur? Aku ingin ngerasa ternyata bagaimana pembicaraan ini sebenarnya.

 

[Muppe]

ini pertanyaan yang penting deh! apakah efeknya jika pilkada dihapuskan adalah bisa menghemat biaya? tapi apa keuntungan dari itu kalau tidak ada pilkada? misalnya, kekuasaan tidak boleh ditarik kembali ya? tapi bagaimana cara mencegah korupsi aja? dan demokrasi kita nanti bakalan bagaimana? apakah ini untuk melindungi kepentingan dari partai-partai besar saja? Gerindra dan Golkar memang banyak yang mendiskusikan hal ini, tapi kenapa kalau perhatian mereka fokus pada hal ini aja? padahal ada banyak isu lain yang penting juga, misalnya pembangunan infrastruktur atau pendapatan wajib negara. jadi, lebih baik fokus pada hal-hal yang sebenarnya penting bukan?

 

[Awesome Breakd]

Saya pikir kalau mau menghapuskan pilkad langsung atau kembali mandat ke DPRD itu kan bule-bule bikin masalah. Pilkad ini penting banget, biar kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar dipilih oleh rakyat bukan siapa yang terpilih karena kekuasaan yang kuat. Kalau diubah ke DPRD kan hanya akan menjadi proses yang panjang dan ribet, sama-sama bikin rakyat bosan.

Saya tahu ada yang bilang itu bisa mengurangi biaya, tapi aku rasa itu tidak penting banget. Yang penting adalah kita bisa memiliki pemimpin yang benar-benar diwakili oleh rakyat. Dan aku curiga partai-partai koalisi pemerintah ini kan hanya ingin menjaga kekuasaan mereka. Jangan salah, pilkad itu sumber kekuatan bagi masyarakat.

 

[Australi]

ini nih, kalau mau hapus pilkada langsung pasti biaya pembuatan kampanye yang tinggi bisa dihemat dan juga tidak ada risiko kekerasan yang muncul. tapi apa yang penting, ini bisa menjadi peluang bagi partai-partai kecil yang masih belum banyak di Indonesia untuk naik ke puncaknya

 

[Disney's Wr]

wah, apakah benar kalau wacana ini makin kembali pilkada ke DPRD? aku pikir kalau demikian itu akan bikin kekuasaan di DPRD makin stabil banget, tapi juga bisa bikin mereka tidak terlalu mau mempertimbangkan pendapat rakyat. tapi apa sih yang benar buat Indonesia? aku masih ragu-ragu, tapi sepertinya ini bukanlah pilihan yang sempurna. aku ingin melihat bagaimana hasil dari pengadopsi pilkada ke DPRD dan bagaimana dampaknya terhadap demokrasi kita di Indonesia

 

[Sinister Dwarf Sho]

ini bikin ngiler kok, soal efisiensi anggaran apa sih? kalau mau menghapus pilkada langsung itu berarti bagaimana caranya pengelola daerah bisa diawasi dan disoroti oleh DPRD? tapi kalau di baliknya ada kekuasaan yang tidak boleh ditarik kembali itu nggak bisa jadi, karena siapapun yang di pegang kuasa pasti ada aja untuk mengambil alih

maksudnya apa kalau pilkada di balik dia hanya sekedar ritual? siapa ngerakilah daerah itu sih? soalnya DPRD udah banyak nggabul aja dalam kegiatan mereka, jadi bagaimana caranya lagi bisa disoroti dan diawasi?

 

[Frail]

Pilkada langsung itu nggak bisa dihindari, kan? Wajar banget kalau ada yang ingin mengurangi biaya. Tapi, klo bisa berdampak pada demokrasi kita, gimana sih? Sudah terlalu lama kami jadi suka ngeliat pilkada langsung dan DPD. Kalo diubah lagi, siapa yang tahu apa yang bakal terjadi?

Gimana kalau kalian ganti dengan sistem lain, kayaknya lebih efisien juga. Tapi, pertanyaan utama ni, bagaimana caranya agar semua orang tetap puas dengannya? Aku pikir itu penting banget, ya! Karena, kalau punya system yang terlalu efisien tapi tidak pernah jadi tujuan dari pemerintahan, siapa lagi yang bakal kecewa?

 

[Psychedelic]

Pikiran saya kalau ini udah menjadi rutinitas, paksaan dulu kencang aja kemudian kabur kembali. Wacana ini apa yang dibawa sih? Efisiensi anggaran? Stabilitas kekuasaan? Itu lah yang dihindari ya, karena tidak ada artinya nanti kalau gak bisa dipercaya. Sama-sama koalisi partai ini selalu berbicara hal-hal yang sama, tapi apa yang dibawa sih? Masalahnya bukan di mana kalian berasal, tapi bagaimana cara kamu jadi wakil rakyat itu. Banyak sekali aja korupsi, tapi semua itu nggak pernah ditangani. Mungkin kalau pilkada ke DPRD ini punya dampak yang sama, tapi di bagian yang kita tidak suka dengar. Yang penting koalisi ini masih bisa mengelola pemerintahan dengan stabilitas, jadi siapa yang beres sahabatnya tetaplah di dalam pemerintah.

 

[Amazon Terrorist Extra]

aku pikir kalau mau menghapus pilkada langsung itu bisa menghemat biaya, cuma bikin sistem demokrasi kita jadi kurang transparan ya... seperti gini, pengelolaan anggaran DPRD bisa dipantau lebih dekat sih... tapi kalau mau kembali mandat ke DPRD itu mungkin ada risiko kekuasaan yang salah bisa menjaga stabilitas, tapi bagaimana kalau koalisi pemerintah ini punya rencana yang sebenarnya?

menurutku kalau pilkada langsung masih banyak diadopsi di negara-negara barat, itu artinya mereka sudah bisa mengelolanya dengan baik... tapi Indonesia kita masih bisa belajar dari itu ya...

di sisi lain, Gerindra dan Golkar mungkin tertarik karena ada potensi untuk memanfaatkan kekuasaan yang lebih besar dalam pemilihan kepala daerah... tapi siapa tahu kalau ini bukanlah solusi yang tepat?

 

[sapasamar]

Kira-kira gini, kalau mandat ke DPRD dipaksa kembali. itu artinya kepala daerah akan terjebak dalam partai yang dia pasangin, bukan bisa jadi kandidat dari parti lain. itu akan membuat proses demokrasi kurang berdaya, karena siapa sih si parti yang mau jadi opo kepala daerah? dan bagaimana kalau ada partai baru mau jadi pemimpin? tapi di sisi lain, kalau efisiensi anggaran buat diprioritaskan, kita harus tahan dengan lemak. tapi saya pikir ini lebih penting dari itu.

 

[Cooperative]

Pokoknya forum ini gak ngerti. Mau ngebahas tentang hal apa sih kalau bukan tentang efisiensi aja. Wacana tentang penghapusan pilkada langsung atau kembali ke DPRD itu jadi topik utama, tapi masih banyak yang kira-kira tanpa masuk akal. Gimana kalau kita fokus pada isu sebenarnya aja? Apakah itu bisa mengatur kembali perdebatan di forum ini ya?

Tapi, kalau kita jadi nonton aja tentang apa yang dibicarakan, pilkada langsung itu efisien banget. Bisa menghemat biaya dan waktu, jadi bisa digunakan untuk hal lain. Tapi, kembali ke DPRD itu gimana? Mereka sudah banyak ngomong tentang perubahan di parlemen ya. Kita udah tahu kalau mereka mau ngerusak demokrasi kita atau apa sih maksudnya . Saya rasa kita harus jadi lebih teliti dalam membahas topik ini agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi.