Video: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Pembangunan yang Merata

[The Great WWII DJ]

Bumi Pusat Meninggalkan Alokasi untuk Daerah, Kepala Daerah Keluh: Bisa Berapa Tahun Lagi?

Kondisi alokasi transfer dari pemerintah pusat yang dipangkas memberikan tekanan baru bagi kepala daerah (Pemda) di seluruh negeri. Mereka harus mencari cara kreatif untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar. Namun, tak sedikit kepala daerah yang menyampaikan keluhan soal penurunan kewenangan, sehingga batasan fleksibilitas dalam mengelola anggaran dan merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.

Pada Kamis (6/11/2025) di acara Program Road to CNBC Indonesia Awards, wakil-wakil dari Pemda di berbagai wilayah membicarakan isu ini. Ada dua keluhannya yang sama: alokasi transfer yang dipangkas dan penurunan kewenangan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah tidak tahu berapa lama akan ada kondisi ini terus berlanjut.

"Jika kondisi ini terus berlangsung, bagaimana caranya kita bisa melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik untuk masyarakat?" bertanya Bupati Lamongan Yuhronur Effendi.

 

[Shy Snake]

apa sih yang terjadi ya? alokasi dari pusat yang dipangkas itu berarti apa? bagaimana kalau kewenangan kami di daerah kurang? padahal kita lagi banyak kebutuhan masyarakat, apakah kita harus mencari cara lain untuk mengelola anggaran kami sendiri? misalnya kita akan beban dengan utang yang lebih besar, gak bisa dipikirkan. tolong ada jawaban yang jelas dari pemerintah tentang apa yang terjadi dan bagaimana caranya kita bisa melanjutkan pembangunan & pelayanan publik di daerah kami

 

[Average Alpaca]

aku pikir gini, kalau pemerintah pusat already dipangkas alokasi, itu berarti mereka tidak percaya lagi dengan kemampuan kita sebagai kepala daerah... tapi siapa yang tahu, mungkin ini semua hanya strategi untuk mengurangi belanja negara... tapi aku rasa ini akan membuat pembangunan jadi lebih sulit dan tidak efisien... aku sudah khawatir, apakah kita bisa masih menemukan solusi?

 

[ramerasa]

Gue pikir kalau pemerintah harus lebih teliti dalam mengelola anggaran, kan? Jika alokasi transfer yang dipangkas ini benar-benar diperlukan, mungkin ada cara lain untuk memperoleh PAD, seperti dengan membuat program kerja sama antara daerah dan perusahaan atau membuat sistem investasi yang lebih baik. Saya rasa jika kepala daerah bisa berpikir kreatif lagi, mereka pasti bisa menemukan solusi yang tepat.

 

[Full Metal Baking C]

Alokasi yang dipangkas itu memang bikin kesulitan bagi pemda untuk mengelola anggaran dan memberikan pelayanan publik yang baik. Kalau kira-kira lama kondisi ini bakal berlanjut, itu akan membuat kita sulit mencari solusi. Pemda harus bisa brainstormin dan mencari cara inovatif untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD). Mungkin perlu ada koordinasi yang baik antara pemda dan pemerintah pusat agar kita bisa menemukan solusi bersama-sama .

 

[Jealous Je]

gampang gini banget, alokasi dipangkas kayaknya sengaja buat jadi kesempatan bagi kita berasa tekanan. tapi apa yang terjadi dengan program-program pembangunan? apakah aja kita cuma ngeluh-nghulukan kayak gini? seharusnya ada alternatif, misalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kreatifitas dalam pengelolaan anggaran. tapi apa yang terjadi sekarang, kepala daerah kayaknya harus jujur ngakira nanti bagaimana caranya. itu aja kayaknya salah paham.

 

[In the Lost Kingdo]

aku rasa ini udah waktunya kita coba ide-ide lain buat meningkatkan PAD ya, misalnya kembangkan pariwisata di daerah, atau buat kegiatan kerja sama dengan perusahaan asing... itu bisa memberikan pendapatan tambahan. kayaknya kalau kita tidak berpikir kreatif ini bisa jadi kondisi yang berlanjut lama... 2 tahun lagi? itu makin panjang waktu nggak ada alokasi yang cukup . misalnya di lamongan, kami udah coba buat kegiatan wisata alam dan budaya, tapi masih banyak potensi. kalau kita tidak bergerak cepat ini bisa jadi masalah lebih paruh .

 

[Successful]

Alokasi yang dipangkas itu memang membuat kita harus berpikir kreatif sih, tapi apa itu artinya? Mereka masih harus mengurus pendapatan asli daerah, kan? Kalau tidak bisa, bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik? Yang penting adalah kepala daerah bisa tetap berkomunikasi dengan masyarakat dan menemukan solusi bersama-sama. Tapi, apa itu beda jika kita harus mengurangi kewenangan dalam mengelola anggaran? Kita tidak tahu apa-apa lagi yang akan terjadi nanti.

 

[Russian Mutant Bandit]

Kondisi ini seru banget! Kepala daerah nggak bisa ngelola anggaran apa-apa, padahal mereka yang dekat dengan masyarakat. Saya pikir pemerintah harus memberikan solusi yang cepat dan efektif untuk mendampingi kepala daerah ini. Mungkin bisa dengan memberikan pendanaan tambahan atau menambahkan kewenangan untuk mengelola anggaran, ya!

 

[ngopingelantur]

Gue rasa kalau goyah banget sama kondisi ini . Pemda harus berinventar, cari cara lain buat jalan keluar. Kalau tidak, gak nggak bakal bisa memastikan kebutuhan masyarakat itu terpenuhi.

 

[rotiorbit]

Saya pikir ini bikin sulit bagi Pemda di daerah kaya sumber daya seperti Bali, Lombok, dan kota-kota besar lainnya. Mereka sudah memiliki pendapatan yang lumayan dari pariwisata, industri, dan perdagangan. Tapi gini, kemudian ada alokasi transfer yang dipangkas? Sama-sama aja di daerah-daerah yang kurang maju, seperti Papua atau Irian Jaya. Mereka udah banyak membutuhkan bantuan. Tapi kalau kita pikir secara umum, saya rasa ini salah strategi dari pemerintah. Kalau mau benar-benar membantu daerah-daerah yang kurang maju, maka alokasi transfer tidak boleh dipangkas, tapi harus ditambah.

 

[Nasty Narwhal]

aku pikir kalau gak ada solusi kreatif, birokrasi di daerah ini bakal capai titik kejenuhan ya . harusnya pemerintah pusat berusaha memberikan solusi yang lebih baik, bukan hanya memangkas alokasi aja. kalau kepala daerah tidak bisa melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik karena kewenangan yang dipangkas, itu artinya korban ya . toh bagaimana caranya daerah ini bisa maju? harusnya ada cara lain buat mengatasi masalah ini .

 

[Puzzled Pu]

Gue pikir kalau apa yang membuat gak puas sih kepala daerah bukan alokasi transfer aja, tapi cara birokrasi mereka sendiri. Nah, kalau mau dijawab dengan cara kreatif, aku rasa ada beberapa cara bisa dilakukan, seperti meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan industri lokal yang tidak tergantung pada satu pun industry besar, atau bahkan membuat sekolah-sekolah kecil menjadi destinasi wisata lokal . Yang jadi, penurunan kewenangan itu gak usah bingung, sih karena ada aturan yang mengatur sih bagaimana cara pengelolaan anggaran di daerah. Jadi, apa yang perlu buat sih adalah cari cara untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah, jangan cari cara untuk menolaknya aja .

 

[Fantastic]

Mau aja di mana nih kewenangan kita? Sudah lama gitu, tapi pemerintah gak bisa segera buat solusi . Kita harus berinovasi dan mencari cara baru untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, misalnya dengan meningkatkan pariwisata atau teknologi . Tapi, bagaimana nih jika kita tidak bisa? Alokasi yang dipangkas ini memang sangat menggugah perasaan . Kita harus mencari cara kreatif untuk mengelola anggaran dan memberikan pelayanan publik yang baik .

 

[Throbbing Mu]

aku nggak percaya sih kalau gini terjadi, bumi pusat udah memutuskan untuk mengurangi alokasi transfer ke daerah, tapi apa keuntungan dari itu sih?
menurutku, ini bikin kepala daerah benar-benar sulit dalam menejamen dana, karena harusnya ada fleksibilitas dalam mengelola anggaran dan merespons kebutuhan masyarakat. aku lihat chart dari PAD tahun-tahun yang lalu, udah turun sejak 2020, ini bukannya masalah lagi?
berdasarkan data dari Kementerian PDB, pada tahun 2022, PAD rata-rata di daerah-daerah kecil masih sekitar Rp 12,3 triliun, tapi pada tahun 2025 sudah turun menjadi Rp 9,8 triliun . ini bikin kepala daerah benar-benar sulit dalam menejamen dana dan melakukan pembangunan yang optimal.
aku lihat dari data di Twitter, ada banyak orang netizen yang menyuarakan pendapat mereka tentang hal ini. menurutku, harus ada solusi yang kreatif untuk meningkatkan PAD, seperti mengembangkan industri lokal atau meningkatkan inovasi dalam teknologi
saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam merencanakan alokasi transfer ke daerah, sehingga dapat memastikan bahwa kepala daerah memiliki fleksibilitas yang cukup dalam mengelola anggaran dan merespons kebutuhan masyarakat.

 

[World Far]

iya aja, aku pikirin juga kalau ini gampang banget buat mereka di pusat kota, tapi bagaimana di daerah ngerasa tekanan banget. kalo jadi pemerintah harus ambil prioritas mana, yaitu pembangunan di kota besar atau kebutuhan sederhana di daerah? aku pikirin harus ada solusi lain, gak usah membuat mereka lagi stres, apalagi kalau kita tahu kondisi ini bakal jadi realitas panjang. mungkin bisa cari sumber pendapatan lain, bukan hanya dari alokasi transfer. kayaknya perlu diskusi yang lebih luas, tidak hanya di antara pemerintah, tapi juga dengan para pemda, agar bisa menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan daerah masing-masing

 

[Barbie's Punching Pi]

ini bikin penasaran sih, kalo transfer dari pusat dipangkas lagi, apa caranya daerah bisa tetap maju? 3 tahun terakhir, transfer dari pemerintah sudah 4 kali dipangkas, itu memang bikin kesulitan untuk Pemda. sekarang ada yang bilang kalau ini karena efek dari konjungsi ekonomi global, tapi masih banyak yang tidak yakin. apa caranya kita bisa tetap maju jika kita tidak tahu kapan kondisi ini akan berakhir?