Pemerintah Prabowo Subianto dalam Video Pernyatakan Mengurangi Pajak Penghasilan Non-Tunai (PPN-AS) dan China Menjanjikan Biaya Kapal di Laut Cina Selatan.
Dalam video yang dirilis secara resmi, Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok untuk mengurangi pajak penghasilan non-tunai (PPN-AS) untuk perusahaan asing di wilayah Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini merupakan langkah besar dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.
Menurut sumber pemerintah, kesepakatan tersebut melibatkan pengurangan PPN-AS untuk perusahaan asing yang melakukan investasi di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa Tiongkok menjanjikan biaya kapal yang lebih rendah untuk perusahaan asing yang melakukan investasi di wilayah Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tersebut.
Kesepakatan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Pemerintah Prabowo Subianto berharap bahwa kesepakatan ini dapat membantu meningkatkan hubungan ekonomi dan komersial antara kedua negara tersebut.
Dalam video yang dirilis, Kementerian Perdagangan Indonesia juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan komersial di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang.
Dalam video yang dirilis secara resmi, Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok untuk mengurangi pajak penghasilan non-tunai (PPN-AS) untuk perusahaan asing di wilayah Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini merupakan langkah besar dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.
Menurut sumber pemerintah, kesepakatan tersebut melibatkan pengurangan PPN-AS untuk perusahaan asing yang melakukan investasi di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa Tiongkok menjanjikan biaya kapal yang lebih rendah untuk perusahaan asing yang melakukan investasi di wilayah Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tersebut.
Kesepakatan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Pemerintah Prabowo Subianto berharap bahwa kesepakatan ini dapat membantu meningkatkan hubungan ekonomi dan komersial antara kedua negara tersebut.
Dalam video yang dirilis, Kementerian Perdagangan Indonesia juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan komersial di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang.