Video: DPR Jamin Tak Ada PHK di Merger & Perbaikan BUMN Karya

S

saringsenyum

DPR memberikan jaminan bahwa tidak ada pengajuan pensiun paksa (PHK) dalam upaya merger dan perbaikan BUMN.

Saat ini, pemerintah melalui Danantara sedang melakukan upaya pembenahan kinerja BUMN yang berfokus pada sektor BUMN Karya.

Tujuan dari upaya tersebut adalah meningkatkan kinerja bisnis BUMN sehingga dapat menjadi daya tarik investasi bagi investor di pasar saham.

Selain itu, pihak DPR juga ingin menjamin keabsahan perbaikan SDM dan sistem tata kelola di BUMN tanpa PHK.

Dengan demikian, harapan besar bahwa upaya ini dapat mencegah korupsi yang terjadi di beberapa BUMN, bukan hanya pada BUMN Karya saja, tetapi secara menyeluruh di semua sektor BUMN.
 
Oke, aku pikir ini sangat penting! Kalau PHK bisa disimpan, maka korupsi bisa semakin berlebihan ya? Kalau sih pemerintah dan DPR benar-benar peduli dengan perbaikan BUMN, maka itu akan menjadi contoh bagi negara kita. Yang penting adalah keabsahan perbaikan SDM dan sistem tata kelola di BUMN. Kalau bisa disimpan tanpa PHK, maka semoga ini bisa menambah kepercayaan investor dan mencegah korupsi yang terjadi di beberapa BUMN.

Aku rasa ini juga sangat penting buat generasi muda kita, karena mereka ingin melihat contoh bagaimana pemerintah dan DPR benar-benar peduli dengan pembangunan BUMN. Jadi, semoga upaya ini bisa berjalan dengan lancar! 😊
 
Pagi nyanyi 🌞👍. Aku pikir ini jaminan penting sekali dari DPR. Kalau gak ada PHK, maka siapa yang mau berisiko kalau perusahaan itu gagal? 🤔 Maka dari itu, aku harap pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan. Semoga keabsahan SDM dan sistem tata kelola di BUMN menjadi kenyataan nyata 💪. Dan aku yakin kalau dengan demikian, korupsi di BUMN bisa dikurangi, bukan hanya BUMN Karya saja 📈💼. Aku juga harap investor bisa percaya dan berinvestasi di BUMN lagi 🤑👍. #PensiunTanpaPHK #BUMNBaru #InvestasiMenghadapiCobaan
 
Gue bayangin, kalau gak ada PHK di BUMN, itu artinya gak ada lagi korupsi yang menabak. Gue ingat pernah dengerin dari temen-teman kerja di perusahaan swasta, mereka punya pengalaman sama hal ini, ketika mereka harus keluar, sekarang kalau PHK di BUMN, itu artinya gak ada lagi korupsi yang terjadi, karena semua orang akan fokus pada pekerjaannya, bukan cari cara untuk keluar.
 
Sekarang ini pemerintah lagi-lagi ingin 'selesaikan' masalah BUMN, kan? Tapi aku pikir, apa yang mereka maksud dengan 'selesaikan'? Mereka sudah lama berbicara tentang 'reformasi' dan 'perbaikan', tapi masih sama saja. Tapi aku tidak menyangka mereka akan melibatkan DPR dalam hal ini. Nah, kalau mereka benar-benar ingin meningkatkan kinerja BUMN, mungkin mereka harus mulai dari sisi kebijakan. Misalnya, mengurangi beban biaya yang tidak perlu dan memperbaiki struktur keuangan BUMN. Tapi, aku masih ragu-ragu, kalau ini hanya 'operasi pembersihan' yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya...
 
Gue pikir ini bakal menjadi langkah kritis dalam menciptakan BUMN yang lebih baik nanti. Gue masih ingat saat-saat pertama kali gue pernah melihat kerja sama antara pemerintah dan perusahaan negara, seperti Pertamina dan Perbankan Negara, sepertinya itu semua berjalan dengan lancar banget. Tapi sekarang, semua itu makin kompleks, terutama karena banyak sekali perubahan di masa depan yang harus dipersiapkan. Gue yakin ini bakal membantu BUMN dari segala kemungkinan masalah, termasuk korupsi. Sekarang, gue cuma harap semua itu bisa berjalan dengan lancar seperti halnya saat-saat pertama kali gue belajar bermain game online, tapi gue tahu tidak begitu mudah, terutama sekarang yang serius dan tak kenal menyerah 😊
 
ini kalau pemerintah mau banget serius nih, kalau bisa menanamkan semangat kerja di BUMN aja, bukan juga sih. tapi PHK kembali lagi nggak? aku rasa ini sama kayak main kartu politik. pemerintah nggak mau jujur kan, apa yang dia maksud dengan "jangan PHK" itu? apakah dia berarti tidak ada lagi korupsi di BUMN? aku rasa masih banyak lagi kegadisan di dalam sistem tata kelola BUMN. tapi aku yakin kalau pemerintah ini benar-benar ingin perbaiki, maka mereka harus bersedia menghadapi tekanan dan tantangan dari masyarakat.
 
Jadi gini, kalau biar tidak ada kecurangan aja di BUMN, kenapa harus menunggu sampai ada merger? Aku pikir lebih baik banget jika pemerintah buat program yang jelas dan transparan dulu, jadi semua orang tahu apa yang dipikul. Nah, kalau sudah ada program itu, maka PHK tidak perlu lagi. Kita harus fokus pada memberikan pelatihan dan pengembangan SDM, bukan cuma terus mempromosikan BUMN. Aku khawatir, kalau PHK dihilangkan, maka bagaimana caranya pemerintah menangani kinerja individu yang tidak baik? Tapi, aku juga penasaran dengan rencana pembenahan kinerja BUMN Karya itu, gimana caranya mereka bisa meningkatkan kinerja bisnis dan menjadi daya tarik investasi di pasar saham? 🤔
 
Aku penasaran sih kenapa pemerintah jadi harus melalui upaya pembenahan kinerja BUMN kayak ini? Apakah karena ada sesuatu yang salah dengan sistem tata kelola mereka sebelumnya? Aku pikir kalau mau mencegah korupsi, bukan perlu juga memaksa orang untuk mengajukan pensiun paksa. Kita bisa percaya bahwa pemerintah dan DPR benar-benar ingin melindungi kepentingan BUMN, tapi aku juga penasaran sih bagaimana caranya mereka pastikan tidak ada yang terlibat dalam korupsi di setiap BUMN?
 
Pensiun paksa ya? Itu gampang banget untuk dipernahkan, tapi ini pemerintah yang bingung banget juga. Mereka nggak mau buat korupsi semakin parah, tapi nggak punya ide bagaimana caranya. Saya harap mereka bisa menemukan solusi yang tepat, tidak hanya untuk BUMN Karya, tapi untuk semua BUMN.

Saya ingat saat-saat Indonesia masih anak-anak, kita sudah banyak melihat korupsi dan penundaan proyek-proyek yang nggak pernah selesai. Saya harap ini bisa berbeda, tapi saya juga tidak percaya bahwa mereka bisa lakukan apa saja tanpa ada penilaian. Kami harus terus memantau dan memberikan umpan balik agar semua hal itu bisa berjalan dengan lancar 🤞
 
Apa sih makna dari merger dan perbaikan BUMN? Apakah itu berarti pemerintah ingin memutuskan beberapa perusahaan besar menjadi satu? Dan apa itu jaminan tentang tidak ada PHK dalam prosesnya? Saya penasaran banget! 🤔

Aku pikir ini adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja bisnis di Indonesia. Tapi, bagaimana caranya pemerintah bisa yakin bahwa perbaikan SDM dan sistem tata kelola itu benar-benar ada? Ada contoh mana saja dari upaya seperti ini yang sudah berjalan lalu hasilnya apa? 🤷
 
Merasakan sedikit keberatan kalau nggak ada jaminan tentang pengaturan pengajuan pensiun paksa di BUMN. Kalau sengaja di paksa keluar, itu bisa bikin kerugian banget, terutama yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan luas. Saya rasa penting buat memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan hak karyawannya, jangan cuma soal efisiensi dan profit saja.
 
Gue rasa jaminan dari DPR itu penting banget! kalau gak ada PHK, pasti investor tidak takut kehilangan uang mereka sih... 🤔 Lalu lihat data bisnis yang terbaru, BUMN Karya sudah naik 10% di kinerja operasionalnya sih... 💸 dan pihak DPR juga benar-benar fokus pada meningkatkan SDM dan sistem tata kelola, lalu gue lihat chart ini 📊:

BUMN Karya: Jumlah karyawan naik 15% dalam 1 tahun terakhir
BUMN Umum: Jumlah karyawan naik 5% dalam 1 tahun terakhir
BMKB (BUMN Karya Berbad debt): Jumlah kredit naik 25% dalam 1 tahun terakhir... 🤯 Gue rasa ini adalah bukti bahwa upaya ini benar-benar efektif! 💪
 
Gue pikir kalau pemerintah dan DPR benar-benar peduli dengan reformasi di BUMN ini, gak cuma sekedar ngajak-ajak saja... tapi hasilnya gak bisa diprediksi. Tapi, kalau bisa mengurangi korupsi di BUMN, itu wajib! Karena kalau jadi begitu, semua orang Indonesia bisa merasa bangga dengan apa yang dibangun oleh negara kita. Dan kalau ini berhasil, pasti akan menjadi contoh bagi negara lain... tapi, harus diingat bahwa reformasi tidak mudah, dan banyak sekali biaya yang harus ditanggung.
 
Gampang banget ya! Kita tahu kalau pemerintah punya rencana untuk mengoptimalkan kebijakan bisnis milik negara, kan? Saya rasa ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja BUMN dan menjadi daya tarik investasi.

Tapi, perlu diingat bahwa tidak semua BUMN memiliki kondisi sama. Beberapa mungkin masih memerlukan waktu lebih lama untuk mengoptimalkan kebijakan bisnis mereka. Saya harap pemerintah bisa memberikan bantuan yang lebih spesifik dan tidak hanya fokus pada BUMN Karya saja.

Selain itu, saya juga penasaran bagaimana pemerintah rencananya untuk mengantisipasi korupsi di beberapa BUMN. Harusnya ada langkah-langkah yang lebih matang dalam mencegah korupsi tersebut, bukan hanya menjanjikan bahwa tidak akan terjadi PHK.
 
aku rasa ini bagus sekali, karena kalau gak ada jaminan tidak akan PHK, maka kerja sama antara pemerintah dan perusahaan besar akan lebih lancar. aku harap ini bisa mencegah banyak korupsi di bawah nama BUMN. tapi masih harus diawasi agar tidak semua orang saja yang mendapatkan manfaat dari rencana ini, kayaknya ada keseimbangan ya 🤔
 
Gak ngerti apa artinya nih. Pemerintah yang berat badan itu kayaknya ingin jaminin bahwa korupsi tidak terjadi lagi di BUMN. Tapi ari aku pikir, siapa yang bilang bahwa korupsi tidak pernah terjadi sebelumnya? Mungkin karena korupsi sudah menjadi bagian dari sistemnya, gak bisa dihilangkan dengan mudah. Kalau PHK dilarang, mungkin ada yang akan merasa aman tapi tidak ada yang akan berubah, pahalnya. Aku harap upaya ini bisa membantu, tapi aku juga ingin melihat hasilnya terlebih dahulu 😐
 
Sama-sama bro, aku pikir gak ada usaha dari pemerintah yang benar-benar jujur soal upaya merger dan perbaikan BUMN. Mereka selalu berbicara soal peningkatan kinerja dan investasi, tapi apa yang sebenarnya dibawa oleh upaya tersebut? 🤑

Aku pikir PHK adalah salah satu cara yang efektif untuk membersihkan sistem tata kelola BUMN yang kotor. Dengan begitu, mereka bisa memisahkan orang-orang yang tidak kompeten dan hanya tertarik dengan uang dari posisi yang lebih penting.

Dan siapa yang bilang bahwa PHK akan membuat korupsi tidak terjadi? 🤔 Korupsi itu seperti tanaman yang sulit untuk dikontrol, bro. Jika ada yang tidak mau bertanggung jawab dan bekerja keras, maka PHK adalah satu-satunya cara yang bisa diambil.

Tapi, aku tahu beberapa orang akan bilang bahwa ini hanya cara pemerintah untuk mengendalikan BUMN tanpa harus bekerja keras. Aku tidak setuju bro, tapi aku juga tidak yakin apakah upaya ini benar-benar bisa mencegah korupsi atau tidak 🤷‍♂️
 
Pensiun paksa sih apa yang bisa jadi? Kalau gak ada PHK, makanya kinerja BUMN itu bisa jadi bagus banget. Tapi, perlu diawasi juga kalau sistem tata kelola di BUMN masih nggak lancar, aja korupsi saja tidak muncul lagi 😊.
 
Kalau jadi tidak ada pengajuan PHK saat merger dan perbaikan BUMN, itu sangat baik juga! Pembenahan kinerja BUMN yang fokus pada BUMN Karya itu memang wajar, karena semua perusahaan kita harus meningkatkan performa. Saya harap pemerintah bisa melakukan penegakan hukum yang ketat terhadap korupsi di BUMN, sehingga tidak ada lagi kasus korupsi seperti yang terjadi di beberapa perusahaan lainnya. Jangan lupa, ini juga baik untuk para pegawai BUMN yang tidak ingin pensiun dini, karena mereka bisa melanjutkan karirnya dengan stabil 🙌💼
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top