UU Baru, Kepala BP BUMN Bebas Jeratan Hukum bila Ada Kerugian

K

Kin

"New Law Offers Protection to State-Owned Enterprise Heads from Legal Repercussions"

A recent development in Indonesia's regulatory landscape has brought relief to the heads of state-owned enterprises (BUMN), as they will no longer face legal repercussions without incurring any losses. Under the new law, these individuals are granted immunity from prosecution unless they have suffered a financial loss.

The move is seen as a significant shift in the way the government approaches accountability within its state-owned enterprises. Historically, heads of BUMN have faced intense scrutiny and criticism for their management decisions, which have often led to financial losses for the companies.

However, under the new law, such individuals will only be held accountable if they personally incur a loss as a result of their actions. This means that even if the company loses money, the head will not be personally liable unless they have suffered a direct financial consequence themselves.

Critics argue that this move could undermine the government's efforts to hold BUMN heads accountable for their decisions and promote transparency and good governance within these entities. "This new law creates an uneven playing field," said one analyst. "It puts the burden of accountability on individual heads, rather than holding them accountable collectively."

On the other hand, proponents of the new law argue that it aims to encourage entrepreneurship and investment in BUMN by providing a safe haven for leaders who take calculated risks. "The goal is to promote innovation and growth within these companies," said a government spokesperson.

As the implementation of this new law gains momentum, many are left wondering what implications this will have on the country's economic landscape. Will it lead to more risk-taking and investment in BUMN, or will it create an environment where leaders prioritize personal gain over corporate responsibility? Only time will tell.
 
Lama-lama aku masih paham siapa-siapa yang merintangi kinerja BUMN deh 😂. Tapi sekarang sih mereka bisa nyaman banget, kalau gak kehilangan uang pribadi. Itu artinya, apabila BUMN kehilangan uang, tapi kader BUMN tidak kehilangan uang pribadi, maka tidak ada yang tanggung jawab ya? Hmm, aku rasa ini bisa bikin kurang transparansi dan less accountability di kalangan BUMN. Mereka bisa lebih bebas berisik dan terus-menerus nge-press, tapi siapa yang tahu apakah ini benar-benar membantu pembangunan ekonomi? Aku masih ragu-ragu, nggak bisa dipastikan sih siapa yang akan membuat keputusan yang bagus.
 
gak bisa percaya kalau kepala BUMN kini tidak perlu khawatir kehilangan gelar apalagi kalau membuat company gagal 😂. tapi gue pikir ini salah arah. jika ingin investasi dan pertumbuhan, kita harus mengatur keterbukaan dan transparansi yang lebih baik, bukan memberikan imunitas yang bisa diatur sendiri 🤔. ini bisa menjadi kesempatan untuk pemimpin BUMN belajar untuk bertanggung jawab dan melakukan kebaikan, bukan hanya suka-suka berinvestasi tanpa pencegahan 😒.
 
aku senang melihat ada peluang bagi para pemimpin bumn untuk berpikir lebih jujur dalam pengambilan keputusan mereka, tapi sepertinya ini malah membuat perusahaan menjadi kurang transparan. apa yang penting adalah tujuan dari kebijakan ini itu buat mengapa? kalau benar-benar ingin mempromosikan inovasi dan pertumbuhan maka seharusnya ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bumn. tapi sekarang ini mungkin akan membuat para pemimpin bumn lebih cenderung hanya berfokus pada hasil keputian mereka sendiri, bukan pada kesejahteraan perusahaan tersebut 💭
 
Gue rasa kayak kalau ini buat membiaskan perusahaan-perusahaan negara dari tanggung jawabnya. Kalau ada kesalahan atau kegagalan, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan cuma membiaskan kepala BUMN saja, tapi juga perlu ada sistem untuk mengawasi dan menilai kemajuan-kerjaan mereka. Ini bisa bikin keseimbangan kerugian-keuntungan menjadi tidak jelas... 🤔
 
mungkin ini gampang buat mereka yang suka kaya dan tak perlu khawatir tentang utang 🤑👊 tapi yang lain gak bisa nggak khawatir sih, kalau mau jadi kepala BUMN harus banget wajahnya 🤔 apa salah juga sama-sama kita harap kan bahwa bisnis ini tidak terlalu kacau dan orang bisa hidup nyaman 😊
 
ini juga bikin penasaran sih... kalau ini bukan untuk kewajiban mereka sendiri, tapi kewajiban mereka yang harus makan biaya korban kegagalan perusahaan itu siapa? entah nggak benar-benar mau mendorong investasi dan inovasi di BUMN ya... tapi apa kira-kira jadi bagaimana kalau suatu saat keluar masuknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam perusahaan?
 
Makasih, pemerintah ini memang memberikan perlindungan yang cukup besar bagi kepala BUMN dari tuntutan hukum... tapi apa artinya kalau mereka tidak bertanggung jawab? Kalau ingin pemerintah mendorong investasi dan risk-taking di BUMN, bagaimana caranya jika mereka tidak bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri? Apa yang perlu dilakukan untuk membuat sistem ini lebih transparan dan akuntabel? Saya rasa perlu ada kompromi antara perlindungan kepala BUMN dengan kebutuhan masyarakat agar BUMN dapat beroperasi secara efektif... 🤔💡
 
Pernah pikir kalau BUMN tidak perlu harus khawatir soal kegagalan? Nah, sekarang sudah ada undang-undang yang melindungi kepala BUMN dari gugatan tanpa harus kehilangan uang 🤑. Makanya, tidak ada lagi kegagalan yang bisa membawa konsekuensi bagi mereka. Saya rasa ini bikin kurang adil kalau di masa lalu mereka sudah dibawakan dengan keras soal kegagalan-nya. Sekarang jadi seperti permainan kisah, kalau mau risikin bisa dulu, tapi kalau salah cuma hilang uang sendiri 🤔.

Saya tidak yakin bagaimana ini akan berdampak di masa depan, tapi saya harap mereka bisa menggunakan kebebasian ini dengan bijak dan bukan untuk keuntungan pribadi. Saya ingin melihat apakah BUMN akan menjadi tempat yang lebih bersemangat dan berinovasi, atau hanya sekedar tempat untuk memanfaatkan posisi mereka 💸.
 
aku pikir ini bikin korupsi terus sembarangan ya kalau si kepala BUMN gak bakal risiko, jadi siapa yang tahu apakah di baliknya bukan untuk mengutamakan kepentingan pribadi saja, memang benar bahwa transparansi dan pengawasan harus ada untuk mencegah hal ini. tapi kalau benar-benar bertujuan agar bisa berinovasi dan berkembang, aku rasa harus ada batas yang jelas, siapa tahu di masa depan Indonesia akan makin maju, tapi kalau begitu asalnya apa lagi? 🤔📈
 
itu kalau di bawah tekanan, orang paling berkepentingan akan selalu mencari cara untuk melindungi diri. gimana sih kalau kita semua harus menghadapi kegagalan sendiri sebelum bisa menang? aku yakin ini salah strategi untuk membuat BUMN lebih baik... tapi apa yang aku tahu mungkin sudah ada di pikiran orang lain yang lebih cerdas dari aku 💁‍♀️.
 
aku rasanya kayaknya kalau diatur seperti ini jadi semua birokrat dan pejabat BUMN ud nyaman sekali biar bisa ngambil keputusan apa aja tanpa khawatir akan tindak lanjut... tapi siapa tau ada orang yang mau ambil risiko dan inovasi padahal birokrasi jadi tidak transparan lagi... aku rasa ada satu hal ya, harus diingat bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara individu dan kepentingan negara, tapi harus jelas kaidah apa yang harus diikuti oleh pejabat BUMN biar bisa terjamin keamanan dan stabilitasusahaan...
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top