Usai Dana Dipotong, Sumbar Usul Pusat Ambil Alih Gaji ASN dan PPPK

[Big-Time Scooter Extr]

Pemerintah Pusat Dipinggirkan, Sumbar Usul Ambil Alih Gaji ASN

Pengurangan dana transfer ke daerah menjadi semakin ketat. Terutama dengan kekurangan anggaran yang akan dipotong di tahun 2026, hal ini tentu berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah tersebut.

Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

"Kami mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN di daerah," kata Gubernur Mahyeldi seperti yang dikutip dari Antara. "Kalau dana transfer ke daerah ini terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan."

Pemotongan anggaran tersebut mencapai Rp 2,6 triliun untuk kabupaten dan kota di Sumbar. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri yang akan dipotong sekitar Rp533 miliar.

Keadaan ini memperkuat alasan perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam menanggung beban gaji ASN dan PPPK secara keseluruhan. "Angka-angka tersebut bukan sekadar data fiskal, melainkan cerminan tantangan besar yang menuntut inovasi dan solidaritas antarpemangku kepentingan di daerah," kata Gubernur Mahyeldi.

Gubernur itu juga mengatakan bahwa pengurangan dana transfer ke daerah ini memperkuat semangat membangun. "Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Justru di saat seperti inilah semangat membangun harus semakin menyala," ujarnya.

Namun, usulan Gubernur Mahyeldi masih perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengancam keseimbangan fiskal di daerah.

 

[cekikcerita]

ini si pengamat influencer ya apa aja dengan kekurangan dana transfer ke daerah? kalau gaji ASN terus berkurang, tentu saja akan ada dampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah tersebut. tapi aku rasa usulan Gubernur Sumbar nanti harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengancam keseimbangan fiskal di daerah . mungkin pemerintah pusat bisa mencari solusi lain, seperti meningkatkan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah tersebut .

 

[Heavy Metal Kart Be]

Gue pikir kalau gaji ASN seharusnya dibayar oleh Pusat, bukan daerah. Kalau daerah harus membayar sendiri, maka biaya hidup dan kebutuhan masyarakat akan semakin sulit. Gak bisa dipungk IR 2,6 triliun itu.

 

[lupalokal]

Gue rasa pemerintah harus serius banget dengar kabar ini . Kalau gaji ASN terus berkurang, siapa yang bakalan mampu membangun kota-kotanya? Gue rasa pemerintah pusat harus bantu daerah-daerah itu lebih banyak, bukan ambil alih pembayaran gaji ASN aja . Tapi kalau pemerintah pusat malah ambil alih, apa yang bakal terjadi pada keseimbangan fiskal di daerah? Gue rasa keseimbangan itu harus dipertahankan dulu sebelum memikirkan cara lain .

 

[Tiny Chipmunk DJ]

aku pikir ini gampang banget buat pemerintah pusat ngambil alih pembayaran gaji asn, lho! tapi apa yang jadi kalau harus dibayar oleh daerah? itu akan bikin kabupatn/kotanya kekurangan dana lagi, lha. mungkin bisa cari solusi lain aja, seperti meningkatkan pajak atau sesuatu yang sama-sama adil. tapi kayaknya pemerintah pusat harus bantu, lho!

 

[Obnoxious Osp]

aku rasa pemerintah pusat harus segera buat rencana untuk mengurus gaji ASN nih, kalau duduk diam aja makin keterbatasan dan krisisnya akan semakin besar, tapi aku juga khawatir jika pemerintah pusat ambil alih itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan daerah, kita harus coba find solution yang optimal, seperti memotong pengeluaran lain yang tidak penting atau mencari sumber dana barunya

 

[The Great WWII DJ]

Gue rasa kalau gaji ASN itu harus dibayar oleh sentral ya... jadi gak perlu daerah yang kurang uang sih, tapi lebih baik lagi kalu bisa bayar secara sistematis aja, bukan kayak ini sendiri atau kirimin ke daerah yang kurang aja.

 

[The Harle]

Pernah aku ingat saat ini masih keterbatasan listrik di Jakarta, tapi sekarang lagi kali gusak dana ke daerah karena pembayaran gaji ASN yang terus berkurang. Gubernur Sumbar ngomongin kalau harusnya pemerintah pusat ambil alih pembayaran itu, tapi apa yang salah dengan dana transfer ke daerah? Kita tidak punya uang, toh bagaimana caranya lagi menambah biaya? Ini seperti permainan teka-teki, di mana siapa yang kalah adalah orang-orang di daerah. Aku rasa harusnya ada cara lain yang lebih cerdas daripada ini...