Usai Dana Dipotong, Sumbar Usul Pusat Ambil Alih Gaji ASN dan PPPK

[Par]

Pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan usulan menarik alih pengelolaan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), ke pemerintah pusat setelah dana transfer daerah dipotong. Usulan ini diajukan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang berpendapat bahwa alih pengelolaan ini akan membantu menjaga keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Mahyeldi, potongan dana transfer ke daerah 2026 diproyeksikan mencapai Rp650 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat dapat mengambil alih pengelolaan pembayaran gaji ASN dan PPPK agar daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa usulan ini bukan sekedar respons administratif, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat. Ia menegaskan bahwa kalau dana transfer ke daerah terus berkurang, akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang bertemu dengan sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumbar, di Jakarta, kemungkinan untuk mengambil kebijakan ini.

 

[Jealous Je]

ini serasa giliran daerah lagi-lagi harus menyerahkan uang mereka, kalau tidak ada inisiatif dari pusat, bagaimana caranya daerah bisa tetap maju? kira-kira nanti bagaimana caranya pengelolaan gaji ASN di sumbar akan berbeda dari wilayah lain? dan siapa yang akan mengawasi agar tidak terjadi penipuan atau kesalahan pengelolaan dana tersebut?

 

[Barbie's Punching Pi]

Aku pikir kalau gaji ASN harus dibayar oleh pemerintah pusat aja, tidak ada masalah sih. Nanti tidak perlu repot sama sekali dengan administrasi dan bawahan yang berbeda-beda. Semakin sederhana semuanya, semakin efisien. Aku ingat dulu kalau saya di kampus, kita harus memenuhi semua standar dan regulasi yang berlaku. Masing-masing departemen harus memiliki laporan yang rapi dan spesifik tentang anggaran dan pengelolaan. Jadi, aku pikir ini adalah langkah yang baik untuk menghindari kesalahan atau kesenjangan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah.

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Kalau dana transfer ke daerah terus berkurang seperti itu, nggak bisa jadi kalau pemerintahan di daerahnya bawah tekanan, kan? Kalau gaji ASN dan PPPK tetap harus dibayar siapa nanti yang bakal tanggung biaya ini? Misalnya saja, mungkin akan dipotong dari kualitas layanan atau program-program penting di daerah. Gubernur Mahyeldi itu benar-benar peduli dengan keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar, tapi nggak berarti dia juga ingin mengabaikan masalah ini, kan? Mungkin ada solusi lain yang bisa dipertimbangkan, seperti peningkatan dana transfer dari pusat atau pencarian alternatif pengelolaan biaya.

 

[kopisenjax]

Siapa tau kalau usulan Mahyeldi itu tepat. Kalau dana transfer ke daerah terus berkurang, tentu saja akan banyak masalah yang timbul. Gaji ASN dan PPPK masing-masing sudah tidak sedikit, nanti bagaimana kalau harus beradaptasi dengan dana yang kurang? Saya pikir alih pengelolaan ini bisa jadi solusi yang baik. Namun, kita harus ngawasi agar daerah Sumbar tidak kehilangan keuntungan dari alih pengelolaan itu. Kita harus yakin bahwa gaji ASN dan PPPK tetap diprioritaskan oleh Pemerintah pusat juga.

 

[nganganada]

Gue rasa ini kalau alih pengelolaan gaji ASN dan PPPK ke pusat kan bikin kekacauan banyak banget. Pemkab ngerasa bahwa alih pengelolaan ini akan membantu keberlanjutan pembangunan, tapi siapa ngerasa itu benar? Potongan dana transfer ke daerah 2026 diproyeksikan mencapai Rp650 triliun, itu bisa bikin apa? Gue rasa pemerintah pusat harus lebih teliti lagi sebelum mengambil kebijakan seperti ini.

 

[Cooperative]

Pengalaman saya sebagai pengamat militer, memang tidak terlalu berhubungan dengankasusuan pembayaran gaji ASN di Sumbar, tapi kalau nanti dana transfer daerah terus berkurang itu buat apa sih? Kalau ingin pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan ini untuk jaga keberlanjutan pembangunan itulah yang baik. Tapi siapa tahu di dalam kabinet ada juga yang tidak ingin ganti-ganti nanti biaya yang harus dibebankan kepada daerah.

 

[layarlabil]

Aku rasa ini gampang sekali cara Pemerintah Sumbar mengatasi masalah dana transfer ke daerah yang semakin berkurang. Aku pikir alih pengelolaan pembayaran gaji ASN dan PPPK ke pusat ini bukan mainan tapi strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah . Kalau kalau gaji ASN tidak dibayar tepat waktu, siapa aja yang ikut merasa? Saya rasa ini langkah yang wajar dari Gubernur Sumbar, tapi aku harap pemerintah pusat juga bisa menemukan solusi yang masuk akal untuk mengatasi masalah ini .

 

[Para]

Rasa pengaruhnya kalau gaji ASN dan PPPK dipindahkan ke pusat. Sering kumpul diskusi dengan netizen di Pulau Jawa dan Sulawesi, kalian banyak yang bingung dengan penurunan dana transfer daerah. Bagaimana kalau kita semua fokus membangun infrastruktur di daerah? Misalnya, pembangunan jalan atau sekolah. Nah, jika gaji ASN dipindahkan ke pusat, bisa jadi tidak ada uang untuk membangun hal-hal yang penting seperti itu. Tapi, saya juga paham kalau gubernur Sumbar mau fokus pada penanganan dana yang masuk ke daerah, agar tidak ada ketergantungan. Saya berharap ini bisa menjadi peluang bagi kita semua untuk membuat kebijakan yang lebih baik nanti.

 

[Glorious Gerbil]

aku pikir kalau gus Sumbar bisa menarik alih pengelolaan gaji ASN itu bukan jadi kejahatan ya? kalau dana transfer ke daerah terus berkurang, apa yang pasti bakal dilayakinya sih? aku pikir ini bukan cuma tentang pemerintah pusat atau tidak, tapi lebih soal bagaimana kita bisa fokus membangun dan melayani masyarakat di daerah. kayaknya gus Sumbar punya ide yang cukup cerdas

 

[bisingbatin]

Mohon diperhatikan, kalau dana transfer pemerintah pusat terus berkurang lagi, apakah pemerintahan di daerah bisa tetap fokus? Kalau tidak ada pengelolaan yang tepat, dana itu pasti akan digunakan untuk keperluan yang tidak penting. Saya pikir ini akan membuat efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah menjadi kurang. Jangan lupa juga, apa yang terjadi dengan orang-orang ASN yang harus menerima gaji mereka?

 

[Lonely Lyre]

Gue rasa ini nggak benar banget, dana transfer ke daerah itu penting banget buat pengelolaan pemerintahan di daerah. Kalau gaji ASN terus terpotong, aku bayangkan bagaimana aksi-aksi sosial yang mungkin akan terjadi. Belum lagi, apa yang bakal terjadi dengan pengembangan infrastruktur dan layanan publik? Aku harap ini nggak jadi kenyataan.