Usai Dana Dipotong, Sumbar Usul Pusat Ambil Alih Gaji ASN dan PPPK

W

Wic

Pemerintah Sumatera Barat melihat tanda tangan pemerintah pusat sebagai pengganti pembayaran gaji ASN dan PPPK yang akan dipotong. Gubernur Mahyeldi mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih biaya ini untuk daerah, sehingga tidak terjadi penurunan fiskal.

"Kalau dana transfer ke daerah ini terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan," kata Gubernur Mahyeldi.

Dengan demikian, Pemerintah Sumbar menantang pemerintah pusat untuk mengambil alih pembayaran gaji ASN dan PPPK. Ini dilakukan agar daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat.

Mengutip dari Kementerian Keuangan, dana alokasi transfer ke daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp650 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pengurangan dana transfer ke Sumbar mencapai sekitar Rp533 miliar.

Gubernur Mahyeldi percaya bahwa ini adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat.
 
ini cerita yang penting banget... kalau dana jadi sengaja dikurangi, gak bakal ada akses bagi masyarakat, terutama bagi pendidik dan karyawan, yang seharusnya mendapatkan uang asisten nanti. tapi apa yang dibicarakan sih adalah bagaimana kepala daerah bisa terus memberikan akses bagi masyarakat? kalau gak ada dana, siapa aja yang akan terkena dampak? jadi ini bisa diibaratkan sebagai contoh bagaimana kepala daerah harus lebih bijak dalam mengelola dana, agar pelayanan publik tetap baik.
 
"ini kayaknya penting banget sih kalau pemerintah pusat ambil alih biaya ini, karena kalau jadi gajasan ini terus berkurang, nanti bagaimana kalau penyelenggaraan pemerintahan di sumbar jadi tidak stabil lagi 🤔. tapi aku nggak tahu sih kenapa aja kena dipotong dulu sebelum diambil alih... mungkin karena ada kekhawatiran tentang keuangan daerah? apa yang terjadi kalau ini bukanlah solusi yang tepat? mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kenapa dan bagaimana solusinya yang tepat 🤷‍♂️."
 
ini sih, kalau diperhatin dulu aja, gaji ASN dan PPPK yang dipotong itu udah masuk akal deh... tapi jangan salah keberananya sih, karena kalau tidak ada pembayaran gaji ini, apa caranya pegawai negeri bisa menerima gaji? tapi secara logis, jika dana transfer ke daerah di potong, tapi gaji ASN dan PPPK dipotong juga, itu udah masalah... harusnya ada solusi yang lebih baik aja...
 
Makasih ya gubernur Mahyeldi, serius aja kalian nanti nggak bisa membangun apa-apa lagi deh 😅. Kalau dana transfer ke daerah di kurangi semakin sering, berarti apa? Kita harus lihat apakah ini benar-benar cara yang tepat atau jadi carut marble sama pemerintah pusat 🤔.
 
aku rasa ini kayak cerita anime di mana kota kecil sedang menghadapi tekanan dari pemerintahan pusat untuk mengurangi biaya dan harus mencari cara untuk tetap fokus pada pengembangan dan pelayanan masyarakat. tapi giliran gubernur Sumbar yang harus mengambil alih beban ini. aku rasa ini akan berdampak besar di daerah, terutama kalau dana transfer terus berkurang. kayaknya harus ada cara lain untuk menghindari penurunan fiskal dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan.
 
Kalau gaji ASN dipotong, itu bukan baik-baik aja, tapi apalagi kalau harus dibayar oleh daerah Sendiri ya... Gubernur Sumbar bisa jadi benar-benar kerenjaannya sih, tapi aku rasa pentingnya ada konsultasi yang lebih serius dulu dengan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan. Nah, kalau pemerintah pusat mau ambil alih biaya ini, itu juga lumayan baik-baik aja... Karena daerahnya bisa fokus pada kegiatan pembangunan dan melayani masyarakat, bukan cuma nge-reduksi biaya sendiri. Aku rasa ada konsep yang bisa diterapkan disini, yaitu transparansi dan akuntabilitas lebih baik...
 
Saya rasa ini sedikit mirip aja dengan krisis keuangan 1998 ya? Kalau ini semua jadi kenyataan, gak bisa diprediksi hasilnya apa sih... Mungkin kalau kita lihat dari sisi teknologi, sekarang sudah ada cara untuk menghindari penurunan dana transfer, misalnya dengan sistem digitalisasi yang lebih baik. Tapi, apakah pemerintah dan daerah sudah siap untuk menghadapi perubahan ini?
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top