Jepang menawarkan pembentukan BPUPKI, badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Perdana Menteri Kuniaki Kaiso merealisasikan konsep tersebut pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang.
BPUPKI terdiri dari dua wakil, di antaranya Ichibangase Yosio (pihak Jepang) dan R.P Soeroso. Selain mereka ada beberapa anggota tokoh bangsa Indonesia lain serta tujuh orang perwakilan Dai Nippon.
George S Kanahele mengungkapkan pada 1 Maret 1945, bahwa Kumaikichi Harada, Jenderal Dai Nippon yang membawahi wilayah Jawa, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai.
Dokuritsu Junbi Cosakai ini merupakan organisasi persiapan kemerdekaan bernama BPUPKI. Kendati sudah muncul sejak 1 Maret 1945, BPUPKI menjadi badan resmi mulai tanggal 29 April 1945.
Pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 BPUPKI membahas tentang dasar negara. Pada hari ketiga sidang pertama tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka dengan cara mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat.
Mohammad Yamin sebagai pembicara pertama adalah Mohammad Yamin. Ia menerangkan tentang "Azas dan Dasar Negara Indonesia Merdeka" pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945.
Soepomo adalah tokoh Indonesia yang menjadi pembicara kedua, ia memaparkan tentang โDasar-dasarnya Negara Indonesia Merdekaโ dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.
BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi untuk merumuskan rumusan dasar negara yang telah dibicarakan. Sidang tidak resmi dihadiri hanya 38 orang.
Pada hari terakhir dari sidang pertama, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman yang merupakan ahli bahasa.
Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Oleh sebab itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno.
Dalam buku Aku Warga Negara Indonesia untuk SD/MI Kelas VI karya Ika Kartika Sari dan Elly Malihah Setiadi disebutkan, Panitia Sembilan ini bertujuan untuk merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas.
BPUPKI terdiri dari dua wakil, di antaranya Ichibangase Yosio (pihak Jepang) dan R.P Soeroso. Selain mereka ada beberapa anggota tokoh bangsa Indonesia lain serta tujuh orang perwakilan Dai Nippon.
George S Kanahele mengungkapkan pada 1 Maret 1945, bahwa Kumaikichi Harada, Jenderal Dai Nippon yang membawahi wilayah Jawa, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai.
Dokuritsu Junbi Cosakai ini merupakan organisasi persiapan kemerdekaan bernama BPUPKI. Kendati sudah muncul sejak 1 Maret 1945, BPUPKI menjadi badan resmi mulai tanggal 29 April 1945.
Pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 BPUPKI membahas tentang dasar negara. Pada hari ketiga sidang pertama tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka dengan cara mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat.
Mohammad Yamin sebagai pembicara pertama adalah Mohammad Yamin. Ia menerangkan tentang "Azas dan Dasar Negara Indonesia Merdeka" pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945.
Soepomo adalah tokoh Indonesia yang menjadi pembicara kedua, ia memaparkan tentang โDasar-dasarnya Negara Indonesia Merdekaโ dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.
BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi untuk merumuskan rumusan dasar negara yang telah dibicarakan. Sidang tidak resmi dihadiri hanya 38 orang.
Pada hari terakhir dari sidang pertama, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman yang merupakan ahli bahasa.
Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Oleh sebab itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno.
Dalam buku Aku Warga Negara Indonesia untuk SD/MI Kelas VI karya Ika Kartika Sari dan Elly Malihah Setiadi disebutkan, Panitia Sembilan ini bertujuan untuk merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas.