Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui bahwa pembangunan Jalan Trans Papua, khususnya ruas Jayapura-Wamena, belum dapat diselesaikan pada tahun depan. Meski proses tender sudah berjalan, proyek strategis ini masih menghadapi kendala serius, terutama terkait pembebasan lahan dan keamanan.
Menurut Dody, masalah lahan dan keamanan adalah dua yang paling utama dalam pembangunan proyek ini. "Kita harus memprioritaskan keduanya agar proyek dapat berjalan dengan lancar", katanya.
Untuk menjaga keberlanjutan proyek, Kementerian PU telah mendapat dukungan penuh dari aparat keamanan, termasuk anggota TNI yang bertugas di wilayah tersebut. Sementara itu, penyelesaian persoalan lahan tengah diupayakan melalui dialog dengan para ketua adat setempat.
Dody juga menambahkan bahwa target penyelesaian pembebasan lahan dan pembangunan ruas Jayapura-Wamena diharapkan dapat tercapai sebelum semester II 2026 berakhir. Namun, ia mengakui bahwa prosesnya tidak mudah mengingat diskusi dengan masyarakat adat kerap berlangsung alot.
Meski demikian, pembangunan tetap akan dilanjutkan karena proyek KPBU sudah disepakati. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dapat beroperasi penuh pada 2027—dan ketersediaan infrastruktur jalan menjadi kunci utama.
Dody juga menjelaskan bahwa pembangunan tetap akan terus berjalan meskipun ada kendala. "Karena kita harus fokuskan pada jalannya, jadi jika tanpa jalan itu repot juga kita", katanya.
Menurut Dody, masalah lahan dan keamanan adalah dua yang paling utama dalam pembangunan proyek ini. "Kita harus memprioritaskan keduanya agar proyek dapat berjalan dengan lancar", katanya.
Untuk menjaga keberlanjutan proyek, Kementerian PU telah mendapat dukungan penuh dari aparat keamanan, termasuk anggota TNI yang bertugas di wilayah tersebut. Sementara itu, penyelesaian persoalan lahan tengah diupayakan melalui dialog dengan para ketua adat setempat.
Dody juga menambahkan bahwa target penyelesaian pembebasan lahan dan pembangunan ruas Jayapura-Wamena diharapkan dapat tercapai sebelum semester II 2026 berakhir. Namun, ia mengakui bahwa prosesnya tidak mudah mengingat diskusi dengan masyarakat adat kerap berlangsung alot.
Meski demikian, pembangunan tetap akan dilanjutkan karena proyek KPBU sudah disepakati. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dapat beroperasi penuh pada 2027—dan ketersediaan infrastruktur jalan menjadi kunci utama.
Dody juga menjelaskan bahwa pembangunan tetap akan terus berjalan meskipun ada kendala. "Karena kita harus fokuskan pada jalannya, jadi jika tanpa jalan itu repot juga kita", katanya.