Tragedi Tragis di SD Ngada, Menteri PPPA Berdesak Evaluasi KLA
Tragedi bunuh diri seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem perlindungan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendesak evaluasi total terhadap implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan tegas.
"Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi kebijakan KLA sangat diperlukan," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Arifah menegaskan bahwa permasalahan anak tidak memandang isu gender dan bahwa anak laki-laki juga memerlukan perlindungan yang serius. "Anak dan remaja laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan keluhan di sekolah atau masalah pertemanan mereka," katanya.
Dalam penerapan kebijakan KLA, Arifah mengingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh berhenti pada dokumen administratif. "Kita ingin memastikan setiap anak di Indonesia dapat mengikuti pendidikan dengan baik, bersekolah dengan aman dan nyaman," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran KLA menjadi kepastian untuk setiap anak untuk bisa mengakses hak dasar secara utuh. Belajar dari kasus ini, Arifah mendorong Kabupaten/Kota untuk memastikan kebijakan KLA diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.
Menteri PPPA juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. "Belajar dari kasus ini, kami mendorong kabupaten/kota untuk memastikan kebijakan KLA dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan," terangnya.
Tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi negara dan masyarakat. Kami harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kebijakan KLA dapat diterapkan secara efektif.
Tragedi bunuh diri seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem perlindungan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendesak evaluasi total terhadap implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan tegas.
"Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi kebijakan KLA sangat diperlukan," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Arifah menegaskan bahwa permasalahan anak tidak memandang isu gender dan bahwa anak laki-laki juga memerlukan perlindungan yang serius. "Anak dan remaja laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan keluhan di sekolah atau masalah pertemanan mereka," katanya.
Dalam penerapan kebijakan KLA, Arifah mengingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh berhenti pada dokumen administratif. "Kita ingin memastikan setiap anak di Indonesia dapat mengikuti pendidikan dengan baik, bersekolah dengan aman dan nyaman," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran KLA menjadi kepastian untuk setiap anak untuk bisa mengakses hak dasar secara utuh. Belajar dari kasus ini, Arifah mendorong Kabupaten/Kota untuk memastikan kebijakan KLA diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.
Menteri PPPA juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. "Belajar dari kasus ini, kami mendorong kabupaten/kota untuk memastikan kebijakan KLA dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan," terangnya.
Tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi negara dan masyarakat. Kami harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kebijakan KLA dapat diterapkan secara efektif.