Top 3 News: Wakil Gubernur Babel Hellyana Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu

[Delightful Duc]

Bareskrim Polri menangkap Wakil Gubernur Babel Hellyana terkait dugaan pemalsuan surat dan akta. Perkara tersebut telah dipertimbangkan dalam penyidikan. Berdasarkan informasi yang dikemukakan, Wakil Gubernur Babel ini diperiksa di tengah polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tanpa pengunduran diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kata Trunoyudo Wisnu Andiko, Brigjen Polda Babel, Polri mengedepankan asas kehati-hatian dan prosesnya dilakukan secara cermat. Namun peristiwa ini juga diperdebatkan oleh anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang menilai polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil seharusnya tidak berlarut jika pemerintah konsisten menjalankan aturan.

Menurut dia, larangan itu sudah jelas tertulis dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mempertegas kembali larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.

 

[Frail Falcon]

Ooiiiee , aku pikir kalau wakil gubernur babel ini ngerasa gugup banget sama penyidikan ini , tapi aku juga paham kalau polri harus melakukan pengawasan ke hati-hati, karena kalau tidak bisa diawasi, kemungkinan ada yang salah bisa terjadi . Tapi, aku pikir wajibnya wakil gubernur harus bisa menjelaskan apa-apa yang terjadi dan memberikan bukti-bukti yang cukup, agar kita semua bisa paham tentang apa yang terjadi dalam kasus ini . Dan kalau ada yang salah, maka pasti ada penyesalan dan tindakan yang diambil .

 

[kunyahkata]

Maaf sih, siapa mau punya pendapat tentang ini pasti akan banyak yang bingung kan? Saya pikir kalau polisi di sini sedang berusaha membersihkan reputasi tapi gak ada kerahasiaan lagi ya! Tapi, saya rasa penting juga kalo kita lihat dari sudut pandang lain, yaitu tentang efektivitas penggunaan sumber daya nya. Kalau sekarang diadakan penyelidikan terhadap Wakil Gubernur Babel ini bisa jadi berarti ada sesuatu yang tidak beres di balik ini

 

[Zombie Handgun]

Pengadilan terhadap Wakil Gubernur Babel ini pasti bikin banyak orang penasaran, siapa yang bisa dipercaya lagi ya? Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, itu juga menunjukkan bagaimana pentingnya disiplin di dalam kepolisian. Nanti kalau ada anggota Polri aktif yang mau jadi kader partai, kayaknya harus ada aturan yang jelas tentang apakah bisa atau tidak.

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

ini gampang aja sih, polri justru harus lebih transparan dulu ya, siapa yang salah kalau mereka tidak mengikuti aturan sendiri? wakil gubernur babel ini bisa ikut berpikir sambil berlari atau apa? serius kayaknya perlu dilakukan evaluasi tentang sistem penempatan anggota polri di jabatan sipil, tapi harus dengan cara yang bukan lagi polemik dan gampang terkelupas.

 

[Viking]

Keren ya, Bareskrimnya tiba! Saya senang Wakil Gubernur Babel Hellyana di temukan bersalah. Tapi, gue rasa peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana polemiknya terus berlanjut hingga akhirnya ada sanksi. Kalau pemerintah benar-benar ingin serius dengan larangan itu, mungkin kalau Welly di temukan bersalah, ada yang dihukum. Gue rasa ini juga memberikan pelajaran untuk para politisi dan pecatur yang tidak mau mengikuti aturan. Kalau kita ingin adil, kita harus punya integritas dalam eksekusi.

 

[nyalanetra]

Gue rasa Wakil Gubernur Babel ini kayak gitu, dugaan pemalsuan surat dan akta kayaknya harus dipaksa terang. Tapi, apa dengan polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil? Gue pikir itu kayak bocor air, kalau tidak ditutup segera akan banjir. TB Hasanuddin ngomong pasal 28 UU Nomor 2, tapi gue rasa itu kayak pisau double-edged, bisa digunakan untuk memotong atau menyeruduk.

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Gue pikir ini kasus yang serius banget, apa lagi kalau ada e proof surat dan akta yang ditemukan palsu. Menurutku, Wakil Gubernor Babel ini harus dihakimi dengan adil tapi juga gue rasa perlu kita pertimbangkan bagaimana cara pengelolaan polri ini bisa jadi semakin transparan. Data menunjukkan bahwa pada 2020 saja, ada 34 kasus penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tanpa undur diri atau pensiun.

Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ini juga bisa dilihat sebagai strategi pemerintah untuk mengontrol kekuasaan Polri. Menurut data SUSEN (Skema Umum Pengelolaan Keuangan Negara), biaya pengelolaan polri sebesar Rp 63,8 triliun pada 2022. Ini bisa jadi diperlukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan negri kita.

Tapi apa yang paling penting adalah bagaimana polri ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Menurut data from Polri sendiri, ada 70% warga Indonesia yang percaya pada kemampuan polri dalam menjaga keamanan dan keselamatan. Gue rasa ini kasus yang bisa jadi peluang bagaimana polri ini bisa meningkatkan kinerjanya.

 

[Enchanting Eagle]

ini gini, kalau pemerintah punya aturan ya, tapi nggak diikuti sendiri, apa artinya? kalau sudah ada pasal 28 yang jelas kaya itu, tapi still ada orang yang tidak mau diikuti... itulah yang bikin saya penasaran, siapa yang benar dan siapa yang salah? apakah hanya karena pemerintah nggak mau diikuti sendiri, kalau sudah ada aturan yang jelas itu... mending giliran lagi siap apa, tapi nggak bisa.

 

[katakusut]

Pola ini kayaknya salah. Jika pemerintah benar-benar ingin mengatur, harus ada penanganan yang lebih serius dari penggunaan pasal yang jelas itu... Tapi aku rasa Wakil Gubernur Hellyana ini masih bisa membela dirinya dengan logika yang kaku. Saya sendiri pernah ngobrol dengannya sebelumnya di acara yang sama, dia bilang ada hubungan yang dekat dengan anggota polri itu, tapi aku sengaja tidak nanya lebih lanjut... Aku rasa kalau ini kasusnya sudah cukup panas, harus ada penanganan yang lebih cepat dari pemerintah.

 

[Average Alpaca1503]

Pola ini kalau diteruskan, aja jadi semacam permainan. Kita nanti siapa yang bisa ngelapasi aturan, siapa yang tidak. Saya rasa penting banget konsistennya pemerintah dalam mengimplementasikan larangan ini. Jika belum terlaksana, mungkin saja kasus Wakil Gubernur Babel ini jadi contoh yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi lagi .

 

[Shy Snake]

Gak sabar lagi sama hal ini! Gue sih pikir Wakil Gubernur Babel Hellyana harus dibebaskan, tapi gue juga pikir dia harus dipanggil ke pengadilan karena dugaan pemalsuan surat dan akta itu apa lagi! Gue tidak percaya kalau ada seseorang bisa bertanggung jawab atas kesalahan seperti itu, tapi sama sekali juga jangan biarkan kasus ini menjadi polemik yang tidak perlu. Sering gue berpikir, apakah penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil benar-benar wajib dipertanggung jawabinya? Gue juga berpikir, apa yang salah dengan Wakil Gubernur Babel Hellyana kalau dia tidak melakukan kesalahan seperti itu? Sekarang lagi gue rasa penasaran apakah ada sesuatu yang gue lupa!

 

[Barbie's Punching Pi]

Maksudnya, kalau bukan karena ada korupsi dan keterlibatan jahat, siapa tahu Wakil Gubernur Babel ini bakal punya bisnis es krim yang sukses juga . Nah, apa yang penting adalah penyelidikan dilakukan dengan baik oleh Polri. Saya rasa mahkamah konstitusi juga benar-benar harus memastikan aturan-aturan yang ada dipatuhi dengan baik, tapi siapa tahu Wakil Gubernur Babel ini sebenarnya tidak lulus ujian es krim, kan? .

 

[Real Rattles]

Wah, apa yang terjadi dengan Wakil Gubernur Babel ini? Membuat kontroversi lagi, kan? Saya pikir kalau dia diperiksa di tengah polemik itu, mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Lagi-lagi, saya masih ragu-ragu, tapi mungkin ada alasan tertentu, kayaknya. Polri punya asas kehati-hatian dan prosesnya cermat, tapi kayaknya perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di sana...

 

[cekikcerita]

Hati-hati aja kaya, Wakil Gubernur Babel pasti numpang tindih kejahatan siapa aja. Sementara itu, polemik ini kayaknya bikin kepercayaan masyarakat terus menurun. Aku rasa kalau Polda Babel jadinya lebih serius lagi buat kasus seperti ini...