Presiden Prancis Emmanuel Macron dikabarkan menolak menerima undangan Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian internasional yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza, Palestina. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Macron, Prancis tidak ingin "memberikan respons yang menguntungkan" terhadap undangan AS itu.
Dikatakan bahwa fungsi Dewan Perdamaian tersebut dianggap terlalu luas dan mencakup kewenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan konflik di wilayah kantong Palestina. "Dewan itu menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan," kata para sumber.
Kementerian Luar Negeri Prancis juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menelaah ketentuan dalam piagam atau dokumen pembentukan dewan itu dan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap Piagam PBB. Menurut mereka, Piagam PBB tetap menjadi landasan utama multilateralisme yang efektif.
Gedung Putih pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian yang akan berperan penting dalam merealisasikan 20 poin rencana Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza secara permanen dan membangun kembali wilayah yang hancur itu. Namun, Prancis tidak ingin bergabung dalam dewan tersebut.
Sementara itu, AS juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang akan didukung oleh Dewan Eksekutif pendiri dan Dewan Eksekutif Gaza.
Dikatakan bahwa fungsi Dewan Perdamaian tersebut dianggap terlalu luas dan mencakup kewenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan konflik di wilayah kantong Palestina. "Dewan itu menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan," kata para sumber.
Kementerian Luar Negeri Prancis juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menelaah ketentuan dalam piagam atau dokumen pembentukan dewan itu dan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap Piagam PBB. Menurut mereka, Piagam PBB tetap menjadi landasan utama multilateralisme yang efektif.
Gedung Putih pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian yang akan berperan penting dalam merealisasikan 20 poin rencana Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza secara permanen dan membangun kembali wilayah yang hancur itu. Namun, Prancis tidak ingin bergabung dalam dewan tersebut.
Sementara itu, AS juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang akan didukung oleh Dewan Eksekutif pendiri dan Dewan Eksekutif Gaza.