Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

W

World Far

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadapi tantangan untuk mempertimbangkan apakah membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Keputusan ini dipengaruhi oleh keterbatasan ruang fiskal daerah, yang disebabkan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, jika ada keterbatasan dalam mengelola belanja pegawai, maka Pemprov DKI harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan. Ia menyatakan bahwa ruang fiskal daerah semakin terbatas setelah pemangkasan DBH.

Namun, Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Ia berjanji untuk menandatangani kontrak petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada tanggal 10 Oktober ini.

Selain itu, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), serta kelompok tenaga lapangan lainnya. Ia berharap bahwa semua tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Dengan demikian, pembukaan rekrutmen baru PJLP pada tahun depan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang mengalami perubahan akibat pemangkasan DBH.
 
Gak bisa bilang bahwa ini benar-benar cerita tentang kemajuan negara, ya? Tapi apa yang terjadi dengan kesempatan-kesempatan bagi lulusan SMA/SMA Plus untuk bekerja di PJLP? Mereka harus nggak punya peluang lagi karena keterbatasan ruang fiskal daerah? Maka dari itu, perlu ada alternatif dan solusi yang tepat untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama seperti tenaga lainnya.
 
Gak bisa disayangkan ya... Kita lihat keadaan ini, banyak pekerja PJLP yang belum punya kontrak yang pasti... Tapi kita juga harus nyesuaikan dengan kondisi yang ada, kalau tidak mau buka rekrutmen baru lagi, tolong saja mereka yang sudah bekerja bisa mendapatkan kepastian status aja...
 
Hmm kalo ngerasa Pemprov DKI sedang bingung sih, gini ngejelasin kontrak apa itu dan gini buat apa kalau gak ada uang 🤔. Guna apa aja kalo mereka harus mempertimbangkan apalagi. Saya rasa lebih baik kalau mereka fokus utama memastikan akses publik sudah jalan terus aja, tapi sih aku tahu itu sulit di capai jika mereka kehabisan uang 🤑.
 
Makasih ya info ini... Kita tahu kan kalau anggaran pemerintah pusat terus berkurang, maka semakin sulit bagai apa sisi lain seperti halnya pengelolaan belanja pegawai di provinsi DKI Jakarta. Mereka harus berusaha untuk menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan. Nah, kalau ada kontrak baru yang dibuat maka semua PJLP yang sudah bekerja itu pasti senang...
 
ini kayaknya kabar buruk banget untuk banyak orang di DKI Jakarta, siapa pun pekerjaan mereka, apa pun bidangnya. kalau keterbatasan anggaran semakin besar, maka pasti saja beban pada wajah banyak orang yang harus bertanggung jawab atas kekurangan anggaran ini. tapi, salah satu hal yang jadi kebaikan adalah kontrak untuk petugas yang sudah ada dan penyiapan untuk kontrak baru, itu kalau bisa jadi langkah positif dari pemerintah DKI Jakarta.
 
🤔 Aku rasa ini masalah kenyataan, tapi juga pelajaran besar untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika mereka tidak bisa menyesuaikan prioritas anggaran, maka bagaimana caranya mereka bisa menangani biaya operasional yang semakin meningkat? 📈 Aku rasa ada solusi di sini, yaitu dengan fokus pada penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. Jika mereka bisa menandatangani kontrak dengan efektif, maka itu akan membantu mengurangi biaya operasional dan memberikan kepastian status kepada para pekerja. 🙏
 
Saya pikir ini benar-benar perlu diperhatikan, kalau tidak ada anggaran yang cukup untuk PJLP, maka bagaimana caranya pemerintah bisa memastikan bahwa semua warga mendapatkan layanan yang baik? Mungkin kita harus mencari alternatif cara, seperti mengajukan permintaan bantuan dari pemerintah pusat atau mencari sumber daya lain.
 
Gue rasa keterbatasan ruang fiskal bukan masalah besar, tapi bagaimana cara pemerintah membuat prioritas? Apakah kebutuhan masyarakat lebih penting atau saja anggaran pegawai? Gue rasa ada sesuatu yang tidak jelas di balik pembicaraan ini... 🤔
 
Kalau ada pengurangan anggaran dari pusat, maka tidak bisa dipertimbangkan untuk membuka rekrutmen baru lagi. Kalau mau buka lagi, harus cari dana yang lain, tapi itu lumayan sulit juga. Jadi, lebih baik fokus pada penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada dan memastikan mereka mendapatkan kepastian status sebelum tahun 2025 berakhir.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top