Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

K

katakusut

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026, akibat keterbatasan ruang fiskal daerah yang disebabkan oleh pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diterima, kemungkinan besar kondisi ini akan berlangsung hingga tahun 2026 karena DBH Jakarta yang saat ini sedang mengalami penurunan. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola anggaran dan kegiatan pelayanan publik di daerahnya.

"Gubernur DKI harus berpikir bijak, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang besar," kata seorang aktivis masyarakat setempat.

Namun, Gubernur Pramono Anung juga mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menyelesaikan kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada. "Kita harus memastikan agar semua petugas yang sudah terdaftar dapat memperoleh statusnya," kata beliau.

Penyelenggaraan PPSU dan Damkar juga ditangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Mereka berharap dapat menyelesaikan semua proses administrasi dengan cepat dan efisien, sehingga semua petugas PJLP dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

"Gubernur harus memiliki strategi yang khusus untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja di daerahnya," kata ahli ekonomi.
 
Maafin aja, kalau gubang ini tidak ngasih biaya lagi, bagaimana kalau kita harus terus menunggu? Kita sudah capek ngurus hal ini. Biar mau kontrak aja dihitung, kita mau ngurus status apa aja? Kita butuh strategi yang lebih bijak, bukan hanya mengelola biaya saja.
 
Hehe, sih kalau gubang DKI Jakarta nggak bisa bikin rekrutmen PJLP lagi, berarti apa aku harus cari pekerjaan di luar kota 🤔? Nah, sebenarnya kalau DBH Jakarta sedang nggak bagus, maka gubang pasti harus berpikir matang-matang. Minta maaf sih, tapi kayaknya harus ada strategi yang lebih baik untuk mengelola tenaga kerja di daerah ini. Misalnya gubang bisa bikin program pelatihan atau sesi diskusi dengan masyarakat, supaya pekerja PJLP bisa terus bekerja dan gubang bisa terus mengelola daerah 🤓
 
Pernah pikir, apakah kita benar-benar ingin semua pelayanan publik di Jakarta bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah tentang anggaran? Saya rasa ada yang salah, jika DBH Jakarta terus mengalami penurunan, itu berarti kekurangan sumber daya untuk melayani masyarakat. Gubernur harus bisa membuat strategi yang lebih baik lagi daripada hanya menyelesaikan kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada... 😐
 
ini kabar gembira bagi saya, si pengamat sekolah... tapi kalau benar-benar serius, ini kayaknya makin masalah lagi bagi petugas PJLP yang sudah ada, harus terus nantikan statusnya apa aja? kenapa Pemprov tidak bisa ngelola anggarannya dengan baik? aku pikir ada solusi lain, misalnya bikin sistem manajemen yang lebih efisien, sehingga semua kebutuhan masyarakat dan petugas PJLP bisa terpenuhi tanpa harus repot-repot di administrasi...
 
Hmm... kayaknya gubenur DKI Jakarta terlalu fokus pada menghemat biaya saja, sih... apa dengan kebutuhan tenaga kerja yang banyak? Mereka harus ada strategi lain untuk mengelola anggaran yang benar-benar efektif dan efisien.
 
ini gak ada masalah jika gubernur jadi kreatif ngatur kebutuhan PJLP, tapi sih kalau diperlukan lagi bantuan dari pemerintah pusat biar bisa terus berjalan. apa yang penting adalah semua warga Jakarta tetap terlayani dan tidak ada kerumunan di jalanan 😊
 
🤔 aku pikir ini menyerupai masa lalu ketika banyak organisasi swadaya masyarakat (OSM) tidak bisa beroperasi karena kurangnya dana dari pemerintah. mereka harus bergantung pada kontribusi masyarakat untuk berkelanjutan. padahal sekarang kita sudah memiliki sumber dana bagai hasil yang cukup besar. apakah kita tidak bisa menggunakan itu untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja di daerah? 🤷‍♂️

dan aku juga lihat kesamaan antara pengumuman ini dan saat-saat reformasi di masa lalu ketika banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan status mereka. padahal sekarang sudah banyak kemajuan dalam hal demografi kerja. apa itu salahnya kalau kita tidak memberikanstatus mereka? 🤝
 
Aku pikir ini makin menunjukkan bagaimana pentingnya pengelolaan anggaran, kan? Jadi gubernur harus berhati-hati dengan pengeluaran yang banyak dan harus punya rencana yang jelas untuk mengatasi masalah ini. Aku rasa ini mirip seperti ketika saya lihat laporan biaya konstruksi proyek infrastruktur yang lama, kayaknya ada pemborosan yang cukup banyak, apalagi dengan anggaran yang sudah terbatas.

Tapi aku juga merasa bahwa keputusan guber ini tidak salah, karena kalau tidak ada rekrutmen PJLP, maka semua petugas yang sudah ada harus dipertahankan. Nah, itu sudah jelas, kan? Yang penting adalah guber harus bisa menyelesaikan kontrak dengan PJLP yang sudah ada dan pastikan mereka mendapatkan statusnya sebelum tahun aja 2025 berakhir.
 
Kalau mau benar-benar tidak ada PJLP, apa keuntungannya? Masyarakat DKI Jakarta akan sangat kesulitan menemukan tempat kerja, loh! Nah, tapi mungkin kalau ini bisa mengurangi biaya operasional yang terus meningkatnya. Dan itu juga bisa menjadi peluang untuk muncul tenaga kerja lokal yang lebih berkelanjutan dan tidak dipenuhi oleh PJLP. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagus jika diatur dengan baik.
 
Hmm, ini kayaknya kabar buruk banget buat para PJLP ya. Kalau Gubernur Jakarta tidak bakin rekrutmen lagi, itu berarti banyak pekerja akan terus tak terpikir. Saya harap bisa ada solusi yang cepat dan efisien dari pemerintah DKI Jakarta agar semua petugas PJLP bisa mendapatkan statusnya dengan baik.

Namun, ini juga salah satu kesempatan bagi kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jangan lupa kalau banyak dari mereka yang sudah berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan diPJLP. Saya harap kita semua bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi mereka.

Gubernur Pramono Anung jelas nggak mau bakin rekrutmen lagi, tapi saya masih yakin dia harus mencari solusi alternatif yang lebih baik untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja di daerahnya. Misalnya bisa bikin program training dan development agar pekerja PJLP bisa terus belajar dan menambah skill-nya 🤔💡
 
"ini salah satu contoh bagaimana sistem birokrasi Indonesia makin parah! gubang Jakarta jadi pria yang suka mengutak-utik, padahal masyarakat DKI sedang membutuhkan jasa PJLP yang lebih banyak lagi karena semua laporan keamanan dan pemuda sudah di tangan PJLP. kenapa beliau gubang ini selalu bingung? seharusnya dia punya rencana untuk meningkatkan biaya anggaran Jakarta, tapi apa kah gubang ini suka mengutak-utik saja?"
 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memang harus berhati-hati saat ini. Karena DBH Jakarta sedang mengalami penurunan, itu memang akan membuat sulit baginya untuk mengelola anggaran dan pelayanan publik di daerahnya. Tapi juga, dia tidak bisa biarkan PJLP yang sudah terdaftar terkena keterpurukan. Mungkin ada solusi lain, seperti penatahan prioritas atau pembagian kebutuhan.
 
Gubernur DKI Jakarta memang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini, karena anggaran fiskal sudah terbatas nih 🤔. Kalau gak bijak, kemungkinan aja di daerahnya akan makin keterpurun. Tapi, apa kabar kalau mereka bisa menyelesaikan kontrak untuk PJLP yang sudah ada? itu bagus sekali! 🙌

Dan strategi untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja pun harus disiapin dulu ya 📝. Kalau tidak, nanti di daerahnya gak bisa berjalan lancar. Maka dari itu, harus ada rencana yang matang dan baik sebelum gada memutuskan aja. 😊
 
Pak Gubernur DKI Jakarta itu paling berat hati kan? Keterbatasan ruang fiskal itu memang sangat mempengaruhi, tapi apa lagi yang bisa dibutuhkan lagi? Masyarakat Jakarta ini sudah begitu banyak, dan belum ada jaminan kebutuhan mereka akan terpenuhi. Aku rasa beliau harus mempertimbangkan strategi untuk mengelola kebutuhan kerja di daerahnya dengan benar. Memastikan status petugas PJLP itu penting, tapi apa yang diutamakan lagi? Kebutuhan masyarakat Jakarta yang besar dan terus meningkat, ya...
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top