Tito Laporkan Tunggakan Beasiswa 56 Mahasiswa Papua Capai Rp37 M

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan bahwa sekitar 56 mahasiswa Papua yang belajar di luar negeri mengalami kesulitan bayaran kuliah. Menurutnya, total tunggakan mencapai Rp37 miliar dan berasal dari dua pemerintah daerah di Papua, yaitu Pemprov Papua dan Pemprov Papua Pegunungan.

Tito menegaskan bahwa pemda tidak seharusnya membayarkan tanggungan beasiswa itu secara lambat. Pembayaran tanggungan beasiswa dinilai seharusnya tidak bisa ditunda. Ia juga mengaku mengasihani penerima beasiswa yang tanggungannya telat dibayarkan oleh pemda di Papua.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Tito menyarankan pembayaran beasiswa itu diambil oleh pemerintah melalui program Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia menyampaikan saran ini kepada Presiden Prabowo Subianto, yang menyetujui agar beasiswa itu dibayarkan melalui LPDP.

Tito mengatakan bahwa 37 penerima beasiswa tersebut akan diambil alih oleh LPDP. Ia segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dengan demikian, harapan dapat ditumbuhkan bahwa penerima beasiswa Papua akan menerima pembayaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kewajiban pemda.
 
Gue pikir itu salah jawaban Tito. Mendaftar beasiswa tidak berarti kamu sudah memiliki uang. Biayanya diambil oleh beasiswa sendiri ya, tapi kamu nggak bisa bayar lagi jika daftar diterima πŸ˜’. Gue cenderung pikir ini masalah daerah bukan masalah pemerintah. Mendaftarkan diri ke luar negeri memang mahal, tapi gue masih yakin beasiswa itu harusnya sudah siap 2 tahun sebelum kamu keluarga. Jadi kalau Tito harus jawab apa yang salah dengar daftar beasiswa itu, siapa yang akan tanggung biayanya? πŸ€”
 
Sama-sama, aku pikir cara ini masih tidak cukup. Aku penasaran siapa nanti yang bertanggung jawab jika ada kesalahan atau kehilangan dana itu? Mungkin LPDP sih yang harus bertanggung jawab, tapi bagaimana kalau terjadi kesalahan lagi? Aku rasa pemerintah harus membuat sistem yang lebih transparan dan akurat agar tidak ada kesalahan seperti ini lagi.
 
Gue pikir gini, kalau gue dipekerjakan di luar negeri, aku pasti mau bayar kuliah dulu, jadi nanti gak ada masalah nanti 😊. Menteri Tito Karnavian benar-benar baik hatinya, dia tidak mengasihani penerima beasiswa yang tanggungannya telat dibayarkan oleh pemda di Papua. Gue rasa ini solusi yang tepat, jadi gak perlu pemerintah daerah di Papua untuk bayar tanggungan beasiswa itu secara lambat. Menteri Keuangan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bisa mengambil alih pembayaran beasiswa itu, jadi pasti pembayaran akan tepat waktu. Gue berharap ini bisa membantu penerima beasiswa Papua agar bisa menerima uang beasiswa dengan benar.
 
Makasih dia juga gini πŸ™. Tapi sepertinya bocor dulu aja pengeluaran itu, kan? Menteri Dalam Negeri yang nggak bisa ngontrol birokrasi ini apa sih kebijakan-kebijakannya? Jangan sampai semua beasiswa Papua keterlambatan, kan? πŸ€¦β€β™‚οΈ
 
ini masalah besar banget kalau pemda di Papua tidak bisa membayar biaya kuliah mahasiswa Papua apa lagi 37 miliar rupia itu. tapi yang penting adalah pemerintah sudah berusaha untuk memecahkan masalah ini, dengan cara mengambil alih pembayaran beasiswa oleh LPDP. mungkin nanti kita dapat melihat bagaimana caranya. πŸ€”
 
Gue pikir ini salah kebijakan gue rasa pemda harus cepat-cepat bayar biaya kuliah nih, jangan biarkan para mahasiswa Papua merasa kesulitan πŸ€¦β€β™‚οΈπŸ“š. Gue juga senang banget kalau pemerintah bisa mengatur sistem ini agar pembayaran beasiswa diambil oleh LPDP aja, gak perlu ada lagi tunggakan yang bikin kita kecewa πŸ˜’. Kalau ini jadi kenyataan, pasti para mahasiswa Papua akan merasa lebih aman dan nyaman untuk belajar di luar negeri πŸŒπŸŽ“. Gue rasa ini adalah langkah positif bagi pemerintah yang ingin mendukung pendidikan Papua πŸ™ŒπŸ’ͺ.
 
Wahhhh πŸ™Œ... gini kemarin dia bilang aja 56 mahasiswawan Papua udah tanggung bayarin kuliahnya, tapi sampai sekarang gak ada yang bayarnya! 😩 Rp37 miliar ini kayak banget! Menteri Dalam Negeri ini jujur banget, aku punya kesan dia buat kabar baik aja... tadi kalau dia bilang biaya beasiswa itu harus dibayar cepat, sekarang udah ada rencana caranya. LPDP ini kayak gajatan yang bagus! πŸ™ Aku harap mahasiswawan Papua ini bisa menerima pembayaran beasiswa yang tepat waktu... semoga aku bisa melihat kisah mereka sukses ke luar negeri! 😊
 
Gue pikir ini salah jawab dari Tito, gak ada masalahnya sih, tapi cara soalnya kayak kuingetin aja... apabila 56 mahasiswa Papua belajar di luar negeri tapi gak bisa bayar kuliah, mungkin karena pemda di Papua gak mau berangkat ke luar daerah aja... ini beda dengan kalau mahasiswanya yang suka berantai-antai dan jangan kembali ke daerahnya juga...
 
Maaf lah bro, saya pikir ini masalah yang serius banget! Menteri Tito Karnavian benar-benar tidak punya logika lagi. Siapa yang nggak tahu bahwa beasiswa itu dibayarkan secara jadwal? Bayarnya harus tepat waktu, kalau tidak kaya orang suka terlambat. Saya pikir ini masalah pengelolaan pemerintah, tapi giliran Menteri Karnavian untuk berubah ya πŸ˜’. Bayarna beasiswa itu diambil oleh LPDP, itu solusinya atau apa? Tapi saya masih ragu bro, ini masalah yang rumit banget!
 
Kasus ini malah bikin rasa tidak enak nih... 56 mahasisa dari Papua suda mengalami kesulitan bayaran kuliah, itu berarti sekitar Rp37 miliar yang harus dibayar. Pemprov Papua dan Pegunungan suda kira-kira ngegol, tapi ternyata kewajibannya kudu diatasi. Menteri Dalam Negeri ini bilang bahwa pembayaran tunggakan beasiswa itu tidak boleh ditunda. Kita harap kan kalau pemerintah bisa ngatur dulu...
 
OMG APA KAH YA?! APA ARTI PEMDA PAPELAH BEASISWAN NYA TANGGUNGANNYA TELAT BAYAR? MEREKA SELAMA LAMA BELAJAR DI LUAR NEGERI KEMBALI KE PAPUA DAN APA KAH NYA PEMDA NYA GAK PERNAH MINGGALKAN NNYA? INI NYA KEBAikan SATELIT NYA! πŸ™„
 
Gue rasa ini gak masuk akal, 56 mahasiswi Papua yang harus bayar biaya kuliah apa lagi 37 triliun? Gue rasa ini pemerintah di Papua malas banget! Kalo buat jadi kewajiban pemda itu sendiri bakalan berdampak sama mahasiswa Papua. Mau gue kasih saran, tapi kaya gue bisa bikin perubahan aja? πŸ˜’
 
AKHIRNYA MAHASISWA PAPAGA DAPAT BAYARAN KULIAHYA! SEBENARNYA APA KEBIASAAN ITU? PEMDA DI PAPA GA PERNAHA PAYAH-PAHANYA MEMBAYARKAN TANGGUNGAN BEHSIWA. SAYANGNYA PENERIMA BEHSIWA YANG HAVAR HARAPANNYA KULIAHNYA DIBAYARKAN TEPAT WAKTU. SUDAH SAMPEAN, MENTERI KEUANGGANGA NAKIKITAH ARUSAN UNTUK BAYARAN INI! LUAR NYA, BAYARAN KULIAH PAPA GA PERLU UNTUK DIBAYARKAN JADI KERAMA.
 
Kawan bro, rasanya sedih banget lihat mahasiswaku Papua yang tanggungannya beasiswa telat dibayarkan oleh pemda di daerahnya. Maksudnya apa? Apakah kita tidak peduli sama-sama mereka? Tapi kalau kita lihat dari perspektif lain, biarah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang kesadaran dan disiplin. Kita juga harus ingat bahwa pembayaran beasiswa bukan cuma tanggung jawab pemda, tapi juga kewajiban kita sebagai masyarakat yang peduli sama-sama mereka. Jadi, kita harus membantu-membantu agar penerima beasiswa Papua bisa menerima pembayaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kewajiban pemda. Kita harus menjadi contoh yang baik, bro! πŸ˜ŠπŸ‘
 
Gue pikir kalau ini gak masuk akal banget, 56 mahasiswa Papua yang belajar luar negeri ari kesulitan bayar kuliah? Gimana caranya bisa begitu? Gue rasa ini karena sistem yang bengkok banget di dalam pemerintahan. Pemerintah Papua dan Papua Pegunungan gak berani ngeluhin keadaan ini, karenanya mereka gak punya uang untuk bayar beasiswa mahasiswanya.

Tito Karnavian benar-benar peduli dengan hal ini, tapi saya rasa ini karena dia punya hati yang baik banget. Dia mengatakan bahwa pembayaran tanggungan beasiswa harus segera dibayarkan, dan akhirnya pemerintah juga menyetujui ide-nya. Saya harap hal ini bisa berjalan dengan lancar, agar mahasiswanya Papua tidak kesulitan lagi.
 
ini masalahnya ya, tapi aku rasa solusinya sederhana banget... biar pemerintah daerah di Papua langsung trutur untuk bayaran beasiswa itu, bukan nanti-nanti. mau trus tambahan duit apa pun, tapi kewajiban mereka harus dipenuhi terlebih dahulu. dan siapa tau, ini bisa bikin contoh bagi pemerintah daerah lain juga. aku harap pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat dan cepat untukmasalah ini 🀞
 
kembali
Top