Kementerian Kehutanan harus terbuka dan jujur mengenai tindakan mereka terkait dengan perizinan di Sumatra. Terduga suap yang menyebabkan kerusakan pariuh di Aceh dan Sumatra Barat adalah hal yang harus dibicarakan secara terbuka.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, mengingatkan masyarakat agar tidak memfitnah tanpa bukti. Dia menegaskan bahwa perizinan terkait dengan pembukaan hutan harus dievaluasi secara total dan transparan.
Titiek juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk transparan dalam mengungkapkan identitas perusahaan yang terlibat dengan bencana tersebut. Dia ingin masyarakat bisa melihat hasil audit lingkungan yang akan dilakukan pemerintah.
Dia tidak menegaskan bahwa dugaan suap itu adalah palsu, tapi dia ingin masyarakat jangan berburu sangka. Namun, dia juga jujur bahwa perizinan di Sumatra masih banyak yang belum transparan dan memerlukan penilaian secara total.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, mengingatkan masyarakat agar tidak memfitnah tanpa bukti. Dia menegaskan bahwa perizinan terkait dengan pembukaan hutan harus dievaluasi secara total dan transparan.
Titiek juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk transparan dalam mengungkapkan identitas perusahaan yang terlibat dengan bencana tersebut. Dia ingin masyarakat bisa melihat hasil audit lingkungan yang akan dilakukan pemerintah.
Dia tidak menegaskan bahwa dugaan suap itu adalah palsu, tapi dia ingin masyarakat jangan berburu sangka. Namun, dia juga jujur bahwa perizinan di Sumatra masih banyak yang belum transparan dan memerlukan penilaian secara total.