Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, baru saja meninjau layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, Denpasar, Bali. Ia ingin memastikan bahwa layanan MPP berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Tito mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung percepatan penyediaan hunian.
MPP merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.
Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.
Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi MBR. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di kawasan pesisir.
Menteri Tito Karnavian juga mengatakan bahwa kemendagri telah menggratiskan BPHTB dan PBG untuk perumahan. Ini sangat memudahkan masyarakat. Ia juga menyambut adanya kebijakan ini dengan mengatakan bahwa harga rumah bisa turun, dan pengembang semakin semangat bekerja.
MPP Denpasar kemudian menjadi tempat favorit bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan. Tak sedikit masyarakat yang kemudian meminta swafoto (selfie) bersama Menteri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.
Tito mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung percepatan penyediaan hunian.
MPP merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.
Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.
Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi MBR. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di kawasan pesisir.
Menteri Tito Karnavian juga mengatakan bahwa kemendagri telah menggratiskan BPHTB dan PBG untuk perumahan. Ini sangat memudahkan masyarakat. Ia juga menyambut adanya kebijakan ini dengan mengatakan bahwa harga rumah bisa turun, dan pengembang semakin semangat bekerja.
MPP Denpasar kemudian menjadi tempat favorit bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan. Tak sedikit masyarakat yang kemudian meminta swafoto (selfie) bersama Menteri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.