Pemimpin DKI Jakarta jaga ketahanan dana paling penting. Meski terjadi efisiensi hingga pemotongan bantuan pemerintah pusat, Gubernur Pramono Anung tidak mau mengubah dua hal yang dianggap tidak boleh diubah. Pertama, KJMu atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggu untuk mahasiswa. Kedua, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN (pegawai negeri sipil). Hal ini dikarenakan kehilangan Dana Bantuan Pusat (DBH) Rp15 triliun cukup besar, tetapi diperlukan untuk kemajuan Jakarta.