Terpopuler: Basarnas Kekurangan Personel Evakuasi Banjir Sumatera hingga Gus Yahya Siap Islah

Pagi ini kabar nasional dibakar api debat konflik internal Nahdlatul Ulama (NU) yang semakin menyebar. Ketua Umum Pengurus Besar NU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, siap melakukan rekonisiasi atau islah dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Menurut Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, jalan tersebut adalah satu-satunya yang konstitusional untuk menyatukan kekacauan di dalam organisasi tersebut.

Di samping itu, kekurangan personel dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) juga menjadi sorotan masyarakat. Kepala Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii mengungkapkan lembaganya terlalu sedikit dalam menghadapi bencana di berbagai daerah. Dia menyatakan idealnya ada kantor Basarnas di setiap kota/kabupaten, namun saat ini tidak tersesuaikan.

Menurut Marsekal Madya Mohammad Syafii, personel di setiap kantor jumlahnya terbatas sehingga sulit untuk menangani operasi pencarian dan pertolongan. Dia menyampaikan bahwa Basarnas akan memberdayakan sumber daya masyarakat untuk mendukung kegiatan operasi tersebut.

Pada saat yang sama, Ketua MPR Ahmad Muzani membahas desakan agar pemerintah menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurut Muzani, penetapan status bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan presiden melalui keputusan presiden.
 
Gue pikir kalau gus Yahya dan Amin Said Husni harus lebih jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di NU. Apa benar mereka benar-benar punya rekonisiasi atau islah, atau hanya berbicara-bicara aja? Gue rasa pemerintah juga harus lebih proaktif dalam mengatur kekacauan di NU, bukan hanya biarkan masalah sembari-mambari. Lalu, apa benar kantor Basarnas harus ada di setiap kota/kabupaten? Gue pikir itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan waktu yang cepat juga. Dan, apa benar ketua MPR Ahmad Muzani memang benar-benar punya kekuasaan untuk menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional? Gue rasa perlu ada transparansi lebih dari itu, biar kita semua bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Tapi, gue juga pikir kalau kita harus jujur, masyarakat Indonesia banyak yang udah lelah dengan masalah-masalah ini. Kita udah udah berbicara-bicara aja, tapi tidak ada yang diubah-ubah. Gue rasa saatnya kita kembali ke dasar dan memikirkan apa yang sebenarnya penting bagi kita semua. ๐Ÿค”
 
Gak bisa dionehinin kalau konflik internal NU itu bikin kabar nasional dipanas ๐Ÿ˜’. Yahya Cholil Staquf dan Miftachul Akhyar itu harus bisa menemukan solusi yang bijak dan konstruktif. Kekurangan personel Basarnas itu jadi masalah lain, kan? ๐Ÿค” Jika kantor di setiap kota/kabupaten itu sebenarnya sudah ada, langsung aja bisa menangani bencana dengan lebih efektif. Nah, status banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional, itu bisa ditentukan juga oleh siapa saja yang ingin, tapi MPR Ahmad Muzani itu benar-benar harusnya memperhatikan kepentingan rakyat di daerah tersebut. ๐Ÿ™
 
Gak bisa dipungkiri kalau ini kalau kita Indonesia terus2 kabur dengan sesuatu ya? Nah, apa yang paling penting adalah kita harus jujur tentang apa yang salah dan bagaimana kita ingin membuat perubahan. Tapi sayangnya, banyak orang yang lebih suka berbicara dan tidak lakukan tindakan nyata. Kita harus bijak dalam menentukan kapan harus melakukan rekonisiasi atau islah pada organisasi tertentu. Dan juga perlu dipertimbangkan bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan personel seperti Basarnas untuk lebih siap menghadapi bencana di berbagai daerah. Semoga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan ini dan menjadi lebih baik nanti ๐Ÿค”
 
Debat NU yang gak bisa ditangkap sih ๐Ÿคฃ. Kai kabar nasional dibakar api ini, aku rasa siap banget untuk jadi saksi dalam debat itu ๐Ÿ˜‚. Tapi serious aja, apanya yang ingin di-rekonisiasi? ๐Ÿค” Kekurangan personel Basarnas juga gak bisa dipungut ngeri apa lagi ๐Ÿ‘€. Aku lihat basarnasnya kebanyakan di daerah perkotaan aja, di wilayah pedalaman sih tidak ada sama sekali ๐Ÿ˜ฉ. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi bencana di pedesaan? ๐Ÿค”
 
Gak bisa dipercaya sih, aku pikir kalau desakan Ahmad Muzani untuk menetapkan banjir dan longsor sebagai bencana nasional itu ternyata tidak benar-benar ada desakan dari masyarakat, tapi lebih kepada keinginan Muzani sendiri. Sementara itu, aku rasa idea yang diusulkan Gus Yahya tentang rekonisiasi NU itu kayaknya tidak salah, tapi siapa tau ada tekanan dari luar yang membuat dia mau melakukan hal tersebut.

Aku juga pikir, Marsekal Madya Mohammad Syafii benar-benar salah dalam mengatakan bahwa basalnas harus ada di setiap kota/kabupaten, kalau aku lihat lagi, ternyata ada beberapa kota yang sudah memiliki jalur pencarian dan pertolongan dari basalnas. Dan aku pikir, ide untuk memberdayakan sumber daya masyarakat itu kayaknya tidak badut, tapi siapa tau ada kekurangan dalam pelaksanaannya.
 
Gue rasa kabar ini sedang berkelip-kelip... Nah, toh aku pikir itu karena jenderal dan kepala basarnas punya kesepakatan untuk buat rekonisiasi di NU. Aku sih kaget juga dengan ide itu, tapi aku tahu jalan ini yang konstitusional ya. Dan gue rasa kekurangan personel di basarnas itu memang benar-benar membuat masyarakat khawatir. Gue suka kalau mereka memberdayakan sumber daya masyarakat untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan, tapi sepertinya masih jauh untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Dan gue rasa ide Ahmad Muzani tentang banjir dan longsor di Sumatera itu agak tidak tepat... Kenapa kira-kira presiden harus menetapkan status bencana nasional sendiri? Aku pikir ini bisa dilakukan oleh masyarakat yang berpartisipasi juga.
 
Wah, aku pikir benar-benar sulit untuk menangani konflik internal NU itu ๐Ÿคฏ. Tapi kalau mau melakukan rekonisiasi, gimana tidak? Semoga bisa membuat organisasi menjadi lebih stabil dan united lagi ๐Ÿ’ช. Aku juga paham dengan keterbatasan Basarnas di beberapa daerah, tapi aku harap mereka bisa meningkatkan sumber daya dan menangani bencana dengan lebih efektif ๐Ÿ™. Dan betapa pentingnya menetapkan banjir dan longsor sebagai bencana nasional, nih! Semoga pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah ini ๐ŸŒŠ.
 
Gue pikir pemerintah harus segera menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional, tapi bukannya Muzani yang bilang seperti itu kan? Mau ngerti kenapa? Karena Muzani sih udah lama masuk ke MPR, dan dia udah terbiasa dengan cara kerjanya. Tapi apa salahnya aja kalau pemerintah ingin memasak banjir dan longsor menjadi bencana nasional dulu? Saking pentingnya, kalau gak jadi demikian, banjir dan longsor di Sumatera pasti akan semakin parah. Dan apa yang terjadi dengan basarnas sih? Kita udah lihat kerusakan operasionalnya, tapi apa yang ada kebenarannya?
 
Aku ngerasa kurang puas banget sama situasi di Basarnas. Aku lihat ada yang sibuk sama sekali di sana, tapi kalau memang harus menangani bencana, itu sih salah tempat. Ada kalanya aku bayangkan apa yang terjadi jika aku sendiri dalam posisi Marsekal Madya Mohammad Syafii. Dulu aku pernah kesulitan mencari nafkah di kampung halaman, sekarang aku harus menghadapi bencana yang makin berkelanjutan di setiap daerah. Saya rasa pengawasan ini salah tempat dan perlu diatasi dulu.
 
Aku pikir kalau NU dan pemerintah harus fokus pada hal-hal yang penting bukan cuma konflik internal dan politis, apa lagi di era seperti ini kita sudah sibuk banget dengan masalah lingkungan, pandemi, dan lain-lain... Mungkin giliran saatnya untuk membantu masyarakat Indonesia yang lebih membutuhkan daripada berdebat tentang kekuasaan.
 
Gue paling suka nostalgia, apa kabar tentang masa lalu? Kita kenang-kenangan dulu kalau NU masih di balik lembek, gak ada konflik internal seperti sekarang. Gus Yahya memang sibuk dengan rekonisiasi, tapi siapa tahu apa yang bisa dipelajari dari kesalahan masa lalu. Saya ingat saat kebakaran Gedung Merdeka, gue rasanya sangat berkejar-kejaran... tapi itu semua terjadi 20 tahun yang lalu.

Sekarang, gue lebih peduli dengan masalah Basarnas. Marsekal Mohammad Syafii kayaknya benar-benar benar, kita membutuhkan lebih banyak kantor di setiap kota untuk menangani bencana. Dan siapa tau apa yang bisa dilakukan masyarakat sendiri untuk mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan itu.
 
๐Ÿ™„ Nah, kalau aku lihat ini, aku pikir pemerintah jadi gak serius lagi dengan masalah bencana di Indonesia. Basarnas harusnya memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi bencana di berbagai daerah, tapi apa keuntungannya? Aku rasa mereka masih ingin menggunakan sistem ini hanya untuk memenangkan pengawasan dan penilaian dari presiden. ๐Ÿ˜’ Nah, Marsekal Madya Mohammad Syafii jadi benar-benar membuat kejutan dengan ide memberdayakan sumber daya masyarakat. Aku setuju dengannya, tapi aku rasa harus ada langkah-langkah yang lebih matang sebelum kita lakukan hal ini. Kita gak bisa terus tergantung pada pemerintah untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. ๐Ÿค”
 
Saya pikir rekonisiasi atau islah yang dilakukan oleh Gus Yahya itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik internal NU. tapi kayaknya perlu ada komunikasi yang lebih baik antara dia dan Miftachul Akhyar biar tidak banyak kekacauan lagi di dalam organisasi tersebut. dan aku juga senang sekali ketika mendengar bahwa Basarnas akan memberdayakan sumber daya masyarakat untuk mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan ๐Ÿ˜Š. tapi apa yang membuatku sedih adalah ketika Marsekal Madya Mohammad Syafii bilang bahwa ada kantor Basarnas di setiap kota/kabupaten tapi ternyata tidak tersesuaikan, kayaknya aku rasa pemerintah harus berperan lebih aktif dalam hal ini biar seseorang tidak perlu menghadapi bencana sendirian ๐Ÿ˜•.
 
Debat konflik internal NU yang semakin menyebar ini benar-benar makin parah. Gus Yahya harus lebih bijak dalam menghadapi masalah ini, bukan hanya melakukan rekonisiasi aja, tapi coba cari solusi yang lebih baik, kayaknya ada campur tangan dari pihak luar, seperti MPR yang sudah membahas hal ini sebelumnya ๐Ÿค”

Dan kalau kekurangan personel di Basarnas benar-benar membuat bencana makin sulit diatasi, gimana caranya aja kantor-kantor Basarnas di setiap kota/kabupaten harus banyak banget? Mungkin pemerintah bisa membantu dengan memberikan dana atau sumber daya untuk meningkatkan jumlah personel yang ada ๐Ÿค‘

Dan tentang status bencana nasional, aku pikir MPR benar-benar memiliki kekuasaan dalam menetapkan hal ini, tapi sepertinya perlu ada konsultasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tepat dan tidak bisa dipermalukan ๐Ÿ™
 
kalo aku pikir gak ada bencana apa-apa di Indonesia, ternyata aku salah banget ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ. Nahdlatul Ulama (NU) yang gak bisa dipercaya, dan Basarnas yang gak cukup personel... tapi aku masih rasa kalau penting kita fokus pada bagaimana cara membuat sistem pencarian dan pertolongan bencana yang lebih baik. mungkin kalau ada kantor Basarnas di setiap kota/kabupaten, maka arianya bisa mengurangi kekacauan seperti ini ๐Ÿค.
 
kembali
Top