Aku rasa kalau ini buat bupati mau jalan-jalan ke luar kota, ya? 3 bulan aja tapi ada gampangnya nanti apa lagi? Kalau aku cari tahu, ada kemendagri yang bilang bupati itu salah, tapi siapa sih yang benar dan siapa yang salah? Aku pikir kalau ini buat bupati jadi lemasa, kalah dengan orang lain. Dijamin kalau bila di tahun depan lagi ada kekhawatiran sama kemendagri, aku bayangkan kalau bupati mau nanti apa?
Aku penasaran bagaimana caranya cara ini bikin proses pembubutan lepas dari konflik politik? Aku tahu di Jakarta, jadi semua orang bisa ngomong, tapi sini Aceh, gampang-ganteng, aja. Kalau mau kehilangan 3 bulan, toh kalau aku cari tahu ada siapa yang mengajukan laporan, aku penasaran deh!