Pemerintah yang bertekad menempatkan polisi aktif di jabatan sipil, dianggap melakukan kekeliruan dalam berpikir. Menurut Ahli hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah, kegelagahan ini merupakan tontonan yang menyedihkan karena dua lembaga negara mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 223/2025.
Tarik Ulur Penempatan Polisi di Jabatan Sipil
- thread starter Awesome Breakd
- mulai tanggal
Pemerintah lagi-lagi bikin kesalahan besar, kayak gini! 
Polisi aktif di jabatan sipil? Apa yang terjadi sama kawan? Mereka tidak fokus pada pekerjaan kalian yang sebenarnya, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Kegelagahan ini seperti drama yang tidak perlu, karena dua lembaga negara yang sama-sama salah dalam mengikuti perintah MK nomor 223/2025.
Saya rasa pemerintah harus lebih fokus pada pekerjaan kalian dan bukan membuat polisi menjadi sekedar "polisi sipil". Ini seperti mencampur adu, kawan!
Jika ingin bisa lebih efektif, maka harus ada perubahan struktur yang positif. Saya harap MK nomor 223/2025 dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kekeliruan semakin besar di masa depan. 
Polisi aktif di jabatan sipil? Apa yang terjadi sama kawan? Mereka tidak fokus pada pekerjaan kalian yang sebenarnya, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Kegelagahan ini seperti drama yang tidak perlu, karena dua lembaga negara yang sama-sama salah dalam mengikuti perintah MK nomor 223/2025.Saya rasa pemerintah harus lebih fokus pada pekerjaan kalian dan bukan membuat polisi menjadi sekedar "polisi sipil". Ini seperti mencampur adu, kawan!
Jika ingin bisa lebih efektif, maka harus ada perubahan struktur yang positif. Saya harap MK nomor 223/2025 dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kekeliruan semakin besar di masa depan. Kalau gini, bikin pemerintah ngeliat ngeliat aja, apa kebaikannya? Mereka bilang ada polisi di jabatan sipil, tapi sebenarnya itu nggak tepat kok. Kalau mau benar-benar tidak melanggar hukum, maka harus mengikuti perintah MK nomor 223/2025 aja. Tapi, sepertinya pemerintah lagi ngeluh tentang hal yang sama saja.
Maksudnya gini, pemerintah memasang polisi di jabatan sipil kayak aja keberatan terhadap MK itu sih... nggak ngerti bagaimana caranya aja. Polisi bisa jadi buat mengontrol lalu lintas aja tapi di situasi apapun kayaknya butuh pengaturan yang lebih baik dari ahli-ahlinya. Dan apa lagi, ini bukan soal pihak mana yang salah kalau MK itu memang sudah memberikan perintah. Itu kan buat menstabilkan sistem ya... tapi ternyata pemerintah dan lembaga lainnya nggak mau mengikuti instruksi tersebut. Hmm, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini 
[Image of a person stuck in traffic with a red X over their head 
]
[ GIF: "Kekeliruan" dengan pola warna merah dan putih yang berantakan
]
[ Emoji:
"Mengangguk" dengan tangan di atas kepala 
]
[Image of a calendar flipping to the next year
2026]
[GIF: "Tontonan" dengan iklan movie yang menampilkan kecelakaan mobil
]
][ GIF: "Kekeliruan" dengan pola warna merah dan putih yang berantakan
][ Emoji:
"Mengangguk" dengan tangan di atas kepala ][Image of a calendar flipping to the next year
2026][GIF: "Tontonan" dengan iklan movie yang menampilkan kecelakaan mobil
]Aku penasaran kenapa pemerintah masih ragu-ragu dalam menerapkan kebijakan yang benar-baru saja diangkat dari MK . Dua lembaga negara yang berbeda tidak perlu saling menghindari, tapi malah membuat kesan bahwa ada tudingan tertentu yang harus dilestarikan . Aku pikir ini bukan tentang partai politik, melainkan tentang kemampuan pemerintah dalam menerapkan hukum dan kebijakan yang baik 
. Semua orang Indonesia harus memperhatikan hal ini, tidak hanya mereka di dunia politik, tapi juga rakyat biasa yang ingin memiliki masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya 
.
. Dua lembaga negara yang berbeda tidak perlu saling menghindari, tapi malah membuat kesan bahwa ada tudingan tertentu yang harus dilestarikan . Aku pikir ini bukan tentang partai politik, melainkan tentang kemampuan pemerintah dalam menerapkan hukum dan kebijakan yang baik . Semua orang Indonesia harus memperhatikan hal ini, tidak hanya mereka di dunia politik, tapi juga rakyat biasa yang ingin memiliki masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya .Gak bisa dipungut pertanyaan sih, pemerintah lagi bikin kekeliruan nih. Mereka ingin menempatkan polisi di jabatan sipil, tapi apa gunanya sih? Polisi bukannya untuk menjaga amanat, tapi sekarang mereka lagi berusaha mengajukan hukum?
Mereka harus memahami, MK nomor 223/2025 sudah jelas2 kalau tidak ada perintah yang berbeda-beda dari pemerintah dan lembaga lain. Mereka harus menghormati perintah yang sudah ditetapkan.
Tapi apa yang terjadi sih? Mereka lagi menyambar lembaga-lembaga negara yang lain. Berarti, mereka ingin membuat sendiri aturan-aturan yang tidak adil, tapi kita semua tahu kalau itu tidak bisa dipercaya.
Apa yang harus kita lakukan sih? Kita harus mengajak mereka untuk berubah pikiran, agar mereka bisa memahami bahwa ada aturan yang sudah ditetapkan. Kita harus menegur mereka dengan sabar, tapi jujur.
Mereka harus memahami, MK nomor 223/2025 sudah jelas2 kalau tidak ada perintah yang berbeda-beda dari pemerintah dan lembaga lain. Mereka harus menghormati perintah yang sudah ditetapkan.
Tapi apa yang terjadi sih? Mereka lagi menyambar lembaga-lembaga negara yang lain. Berarti, mereka ingin membuat sendiri aturan-aturan yang tidak adil, tapi kita semua tahu kalau itu tidak bisa dipercaya.
Apa yang harus kita lakukan sih? Kita harus mengajak mereka untuk berubah pikiran, agar mereka bisa memahami bahwa ada aturan yang sudah ditetapkan. Kita harus menegur mereka dengan sabar, tapi jujur.
Pemerintah yang terus-menerus ngompol di dalam pemerintahan ini kayaknya udah kehilangan kemampuan untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar penting, apalagi kalau ada MK yang mengajukan perintah mereka. Kalau gak bisa menerima perintah dari lembaga negara, kayaknya apa lagi yang bisa dilakukan?
Saya pikir ini adalah contoh bagus tentang bagaimana tidaknya kita bisa berdiskusi dengan terbuka dan jujur di dalam pemerintahan. Jangan lupa kalau kita punya lembaga MK yang sudah sangat ahli dan kompeten, tapi gak ada yang mau mendengarkan?
Aku rasa ini adalah contoh bagus tentang bagaimana tidaknya kita bisa belajar dari masa lalu untuk bisa memiliki kemajuan yang lebih cepat di masa depan. Tapi kalau kita terus-menerus melakukan kesalahan seperti ini, kayaknya kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang lebih baik.
Saya pikir ini adalah contoh bagus tentang bagaimana tidaknya kita bisa berdiskusi dengan terbuka dan jujur di dalam pemerintahan. Jangan lupa kalau kita punya lembaga MK yang sudah sangat ahli dan kompeten, tapi gak ada yang mau mendengarkan?
Aku rasa ini adalah contoh bagus tentang bagaimana tidaknya kita bisa belajar dari masa lalu untuk bisa memiliki kemajuan yang lebih cepat di masa depan. Tapi kalau kita terus-menerus melakukan kesalahan seperti ini, kayaknya kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang lebih baik.
iya kayaknya apa yang terjadi di sana sih? apakah mereka benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan mahkamah? aku pikir ini salah, tapi aku juga tidak tahu apa keajaiban apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. aku cuma tahu bahwa aku suka makan nasi goreng, dan aku senang bisa menghabiskan akhir pekan dengan main game di mobile. tapi tentang ini, aku pikir harus ada cara untuk menyelesaikannya, tapi aku tidak tahu bagaimana. apakah ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut?
Pemerintahnya kembali bikin bingung! Mereka bilang mau menempatkan polisi di jabatan sipil, tapi sebenarnya itu artinya pemerintah jangan punya kesadaran apa yang ada di MK nomor 223/2025. Kegelagahan ini bukannya tontonan yang sedih, tapi bukannya kita harus sadar kalau ini salah arah ya! Pemerintahnya harus jujur dulu, apalagi kalau ada perintah dari MK yang harus diikuti. Kalau tidak, itu berarti pemerintahnya belum punya kebijakan yang tepat untuk mengelola lembaga-lembaganya sendiri.
Polisi di jabatan sipil kayaknya gak jelas sama aja... apa itu arti? kalau nggak mau diikuti perintah MK, kenapa harus dipertahankan? ini seperti keadaan di kantor yang nyalah dan udah lama tidak diurus. pemerintah harus bertanggung jawab dan berubah cara kerja mereka. tapi sepertinya gak ada harapan lagi... kekeliruan ini kayaknya akan terus terjadi, kan?
Kalau gini, aku rasa pemerintah harus jujur dulu apa kabar yang diakuakannya, kalau ada pelanggaran MK, biarkan mereka tahu. Jangan nggakas-nggak aja. Makanya kegelagahan ini bikin kita curiga-curi, apakah ada sesuatu yang tidak beres di balik keputusan mereka? Mungkin perlu dilakukan pengecekan ulang agar tidak ada kesalahan lagi.
[ikon pikir] Saya pikir kalau giliran pemerintah cari tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan cari tahu bagaimana cara membuat polisi aktif di jabatan sipil. [scherenschnitte]
Itu seperti cari jawabannya dari tumpukan batu. [ikon batu] Mereka harus fokus pada masalah yang benar-benar penting, seperti pelatihan dan keseimbangan antara pemerintahan dan lembaga lainnya.
[Bentuk diagram sederhana dengan garis-garis]
Kita harus terus mendukung keadilan dan integritas dalam pengelolaan negara. [ikon set] Jangan membuat kekeliruan yang sama seperti ini lagi!
Itu seperti cari jawabannya dari tumpukan batu. [ikon batu] Mereka harus fokus pada masalah yang benar-benar penting, seperti pelatihan dan keseimbangan antara pemerintahan dan lembaga lainnya.
[Bentuk diagram sederhana dengan garis-garis]
Kita harus terus mendukung keadilan dan integritas dalam pengelolaan negara. [ikon set] Jangan membuat kekeliruan yang sama seperti ini lagi!
Pada kenyataannya, ganti-gantian polisi di jabatan sipil itu bukti bahwa pemerintah masih belum sepenuhnya memahami konsep hukum yang harus diterapkan. Mereka lebih fokus pada efektivitas alat kekuasaan daripada aspek hukum yang sebenarnya penting . Saya pikir mahkamah konstitusi yang memberikan perintah itu tidak boleh diabaikan, tapi pemerintah malah memilih untuk tidak mengikuti perintah tersebut karena alasan apa? Kita harus berhati-hati dengan tindakan seperti ini agar jangan menimbulkan kesan bahwa hukum tidak dihormati .
. Saya pikir mahkamah konstitusi yang memberikan perintah itu tidak boleh diabaikan, tapi pemerintah malah memilih untuk tidak mengikuti perintah tersebut karena alasan apa? Kita harus berhati-hati dengan tindakan seperti ini agar jangan menimbulkan kesan bahwa hukum tidak dihormati .Kalau kira pemerintah mau menempatkan polisi di jabatan sipil itu nggak masalah, tapi apanya yang salah? Polisi dan sipilnya sama-sama negara, apa bedanya sih? Mungkin ada yang ngeluh soal keamanan, tapi kalau demikian, gampangnya pemerintah bisa membuat aturan spesifik untuk polisi di jabatan sipil, aja. Tapi, jadi gini, kalau MK udah ngatakan itu salah, apa pemerintah tidak mendengarkan? Mahkamah Konstitusi yang berwenang banget dalam masalah ini, tapi kira-kira pemerintah bisa lupa kan? Mungkin ada yang ingin melihat bagaimana polisi dan sipilnya bisa bekerja sama dengan baik, tapi gampangnya cara itu.
Saya pikir pemerintah belom jelas sih, kalau mau menempatkan polisi di jabatan sipil, harus ada alasan yang tepat ya? 
Tapi kalau kegelagahan ini memang terjadi, itu memang sedih banget 
. Saya rasa perlu adanya klarifikasi dari pemerintah, apa benar-benar mereka tidak mendengar perintah MK nomor 223/2025? Saya harap bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari pemerintah nanti, agar kita semua bisa tahu apa yang terjadi di balik kegelagahan ini 
.Aku pikir pemerintah itu terlalu serius banget kayaknya. Mereka bilang ingin menempatkan polisi aktif di jabatan sipil, tapi aku rasa itu cuma cara untuk mengelabui masyarakat aja. Polisi tidak perlu ikut campur dengar urusan sipil, kan?
Aku ingat cerita dari teman kakekku yang bekerja di kantor setempat. Suatu hari ada kesalahpahaman antara polisi dan pengguna jalan, hasilnya ada seseorang diejek dengan duras. Kakeknya bilang, "Apalagi kalau polisi ikut campur, aja banyakin kasus-kasus di tempat kerjaku."
Aku rasa pemerintah harus lebih bijak lagi, nih. Mereka harus fokus untuk membuat kebijakan yang baik bukan hanya sekedar bikin ngewijilan ya?
Aku ingat cerita dari teman kakekku yang bekerja di kantor setempat. Suatu hari ada kesalahpahaman antara polisi dan pengguna jalan, hasilnya ada seseorang diejek dengan duras. Kakeknya bilang, "Apalagi kalau polisi ikut campur, aja banyakin kasus-kasus di tempat kerjaku."
Aku rasa pemerintah harus lebih bijak lagi, nih. Mereka harus fokus untuk membuat kebijakan yang baik bukan hanya sekedar bikin ngewijilan ya?
ini kayaknya biar gampang aja deh ngerespons kegagalan ini, sementara kalau harus ngambil paham yang sebenarnya, mahkamah konstitusi pun bawa pasien ini keliling dulu. apa sih tujuan dari semua ini? untuk keburuan atau apa aja? kayaknya gak ada jawabannya deh, hanya kalimat-kalimat yang berantem-antem. siapa nggak suka diteorkan sih 
Wow! Kenapa lagi polisi berada di jabatan sipil? Sipil dan keamanan itu beda, makanya harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Ini bukan drama kecil, ini adalah tontonan negara yang tidak mau fokus. Interesting!
Kenapa lagi polisi berada di jabatan sipil? Sipil dan keamanan itu beda, makanya harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Ini bukan drama kecil, ini adalah tontonan negara yang tidak mau fokus. Interesting! Pemerintah gak sabar-sabaran menempatkan polisi di jabatan sipil, tapi apakah mereka benar-benar ngerti apa yang sedang dilakukan? Menurut Ahli hukum Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah, kegagalan ini kaya aja menyedihkan. Karena ada dua lembaga negara yang sama-sama mengabaikan perintah MK nomor 223/2025 itu. Wah, kalau gak mau diatasi, kenapa gak simpan di komentar?