Pemerintah berhasil mencapai swasembada beras Indonesia sepanjang tahun 2025, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024.
"Alhamdulillah, tahun ini kita tidak impor lagi, bahkan kita surplus. Jadi kita sudah bisa mengatakan tahun ini kita swasembada beras," kata Zulhas dalam forum 'Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia'.
Pengalihan fungsi lahan petani yang berdampak pada impor beras juga menjadi poin penting disebutkan oleh Zulhas. Dia menyinggung perbandingan dengan Thailand dan Vietnam, yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding Indonesia namun memiliki produktivitas luar biasa.
"Bayangkan, kita impor beras dari Thailand dan Vietnam yang penduduknya lebih sedikit dan wilayahnya lebih sempit, tapi produktivitas mereka luar biasa. Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kita punya lahan lebih luas dan sumber daya lebih besar, seharusnya kita bisa lebih unggul," kata Zulhas.
Pemerintah juga menekankan komitmen untuk melindungi lahan para petani dan mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian. Namun, ada beberapa Pemerintah Daerah yang mengadopsi kebijakan yang merugikan petani, seperti melemahkan implementasi aturan-aturan hingga meniadakan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Lahan produktif diambil pengembang, ini harus ada ketegasan dari Pemerintah Pusat," ujar Zulhas.
"Alhamdulillah, tahun ini kita tidak impor lagi, bahkan kita surplus. Jadi kita sudah bisa mengatakan tahun ini kita swasembada beras," kata Zulhas dalam forum 'Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia'.
Pengalihan fungsi lahan petani yang berdampak pada impor beras juga menjadi poin penting disebutkan oleh Zulhas. Dia menyinggung perbandingan dengan Thailand dan Vietnam, yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding Indonesia namun memiliki produktivitas luar biasa.
"Bayangkan, kita impor beras dari Thailand dan Vietnam yang penduduknya lebih sedikit dan wilayahnya lebih sempit, tapi produktivitas mereka luar biasa. Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kita punya lahan lebih luas dan sumber daya lebih besar, seharusnya kita bisa lebih unggul," kata Zulhas.
Pemerintah juga menekankan komitmen untuk melindungi lahan para petani dan mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian. Namun, ada beberapa Pemerintah Daerah yang mengadopsi kebijakan yang merugikan petani, seperti melemahkan implementasi aturan-aturan hingga meniadakan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Lahan produktif diambil pengembang, ini harus ada ketegasan dari Pemerintah Pusat," ujar Zulhas.