Tak Ikut Rombongan Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya, Pramono Buka Suara

L

langitrandom

Jakarta, CNN Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan keputusan Pemerintah untuk tidak ikut protes bersama gubernur daerah lain terhadap pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) kepada Menteri Keuangan. Menurutnya, keputusan itu sudah menjadi bagian dari undang-undang dan tidak bisa dibantah.

Pramono mengatakan bahwa Pemprov Jakarta harus menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut dan mencari alternatif untuk membangun daerah. "Memang seperti yang saya sampaikan, Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta.

Ia juga menjelaskan bahwa tindakan para gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan. Menurut Pramono, pemotongan tersebut memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.

Pramono kemudian mengatakan bahwa ia akan mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta. "Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk katakanlah misalnya alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta," katanya.

Sementara itu, sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) pagi.

Pemotongan anggaran tersebut berdampak besar pada beberapa daerah, termasuk Aceh yang dipotong 25 persen. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut. "Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
 
Maksudnya siapa yang tidak suka dengan cara ini? Kalau kan kebijakan ini sudah ada di dalam undang-undang, apa lagi yang bisa diprotes. Jadi, malah harus berasa sedih ya kalau gubernur2 lain memprotes, tapi mungkin juga karena mereka masih belum terlalu paham dengan cara kerja ini. Jakarta siapa aja pasti akan menjadi role model, apapun yang kita lakukan di sini harus bisa memberikan manfaat bagi penduduknya. Tapi, kalau memang gubernur2 lain mau menolak, itu juga tidak apa-apa. Mungkin mereka hanya perlu cari alternatif, seperti itu aja.
 
aku rasa ini nggak adil banget. kalau gubblo Jakarta harus menyesuaikan diri dengan keputusan itu, tapi siapa yang bilang bahwa Jakarta harus membayar lebih? aku pikir ini adalah masalah yang perlu diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pusat, bukan hanya membiarkan Jakarta sendirian membawa beban. aku juga sedih mendengar protes dari gubernur Aceh, karena aku tahu betapa sulitnya mereka dalam mengelola keuangan di Aceh. tapi aku rasa ada yang harus kita lakukan lebih banyak lagi untuk membantu mereka dan daerah-daerah lain yang dipotong.
 
aku rasa ini salah paham, kabar ini tentang pemotongan anggaran TKD kepada daerah, tapi apa keuntungan dari itu? apakah ini untuk meningkatkan efisiensi atau apa? aku rasa harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan belakangnya. mungkin perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang dampaknya dan bagaimana daerah bisa beradaptasi dengan keputusan tersebut 🤔
 
Pemotongan TKD itu gini kok, kan seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, sudah menjadi bagian dari undang-undang. Makanya semua harus nyamannya dan menyesuaikan diri dengan situasi ini. Tapi aku sengaja ngeliat informasinya dari berbagai sumber, dan aku pikir kalau ini gak bisa diubah. Jadi aku pikir Jakarta boleh mencari alternatif pendanaan yang lain, misalnya di luar APBD. Aku setuju dengan Gubernur DKI Jakarta, karena memang Jakarta harus menjadi contoh bagus untuk daerah lain.
 
😒 kalau pemotongan TKD kayak ini, aku pikir sudah waktunya kita cari alternatif lain. mungkin giliran kita untuk mencari sumber dana baru dari luar APBD, tapi sepertinya Pramono masih ragu-ragu kayak apa? 🤔 padahal Aceh yang dipotong 25 persen, itu gak main-main banget! 🙄 aku rasa harusnya dia cari caranya buat mengurangi beban pada daerah, nggak? 💡
 
Maksudnya apa sih kalau gublo jakarta harus ngurus dana sendiri? Gak bakal bisa nyaman buat publik, apalagi kalo ada kerumunan lagi di jalan Jakarta. Mau ngebuka kanan atau kiri, Jakartanya pasti akan menghadapi masalah seperti itu aja. Kalau gublo ingin terus maju, pasti harus cari inovasi dan kreativitas untuk mendapatkan dana dari sumber lain.
 
🤔 ya, aku pikir kalau ini penting banget bagimana cara Jakarta bisa terus berkembang. tapi, ini sulit banget karna APBD yang kita miliki sekarang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. memang benar kata Pramono, Jakarta harus mencari alternatif lain ya... misalnya dengan mencari sumber pendanaan dari luar, tapi itu butuh waktu dan kerja keras. 🕒
 
😐 Maksudnya apa lagi kalau kita punya anggaran yang banyak tapi kemudian dikurangi? Seharusnya kita cari alternatif yang lebih baik daripada mengurangi saja. Apalagi Jakarta yang menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, bagaimana kalau kita mengeksplorasi sumber pendanaan baru seperti itu? Kita harus berani mencoba hal-hal baru, bukan sekadar meminum air sendiri karena sudah terbiasa 😅.
 
gak paham keputusan Pramono, kan kalau Jakarta bukan cuma 'role model' apa artinya lagi? kalau sudah jadi undang-undang, tapi tidak bisa dibantah berarti apa?

sebenarnya yang penting adalah bagaimana daerah itu bisa melanjutkan akses pendidikan, perawatan kesehatan dan lainnya. tidak peduli dari mana duitnya berasal, penting ada alternatif untuk masyarakat.

tapi aku juga paham kalau TKD itu berdampak besar pada beberapa daerah. seperti Aceh yang dipotong 25 persen itu memang sangat mengecewakan. Muzakir Manaf dari Aceh harusnya bisa lebih pintar dalam mengurus proyek-proyek yang ada di daerahnya jadi tidak perlu dipotong anggaran.

sebenarnya apa yang dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih baik, bukan hanya mencari alternatif sumber pendanaan.
 
Pemotongan anggaran transfer ke daerah ini memang membuat beberapa gubernur kaget dan bingung, tapi kalau benar-benar harus dipilih, aku rasa lebih baik kalau mereka fokus mencari alternatif sumber pendanaan bukan menyerang pemerintah. Jadi, kalau Pramono mau mencari kesempatan di luar APBD untuk membangun Jakarta itu bagus sekali! 🤝
 
Pemotongan TKD ini memang benar-benar berat, tapi kita harus ingat kalau itu sudah menjadi bagian dari undang-undang. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah mencari alternatif yang lebih baik untuk membangun daerah. Kita bisa menggunakan sumber pendanaan lain seperti pinjaman internasional atau investor asing. Kita juga harus meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD kita sendiri. Kalau kita bisa menghemat biaya dan meningkatkan penerimaan pajak, maka anggaran transfer ke daerah (TKD) itu tidak akan menjadi masalah lagi 😊
 
Mengenai keputusan Pemerintah untuk tidak ikut protes bersama gubernur daerah lain terhadap pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) itu, aku rasa sudah wajar. Kalau mau mengikuti protes, harus ada alasan yang kuat dan bukan hanya sekedar memprotes aja. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang pembangunan Jakarta, kalau tidak ada alternatif lain, mending menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.
 
Maksudnya siapa yang bilang Jakarta harus beradaptasi dengan pengurangan anggaran itu kayak gampang2 aja 🤷‍♂️. Mau buat Jakarta menjadi model keberhasilan atau mau jadi contoh keselamatan, apa kabar kalau ada masyarakat yang terus kehabisan fasilitas 😩? Kalau ingin semuanya berada di tempat yang sama, toh kita harus bersatu dan mencari solusi yang benar 🤝. Tapi, siapa yang bilang tidak ada pilihan, itu cuma keliruan 😒.
 
Pemotongan TKD itu memang bikin banyak daerah kesulitan, tapi saya rasa jadi peran dari pemerintah dan APBD yang harus dicari solusi alternatif. Saya tidak setuju dengan tindakan 18 gubernur lainnya yang memprotes, karena seharusnya mereka mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu, bukan memotong-potong lagi. Pemotongan TKD itu sudah menjadi bagian dari undang-undang, jadi pemerintah harus menjalankannya dengan baik dan mencari cara untuk membangun daerah tersebut. Yang penting adalah Jakarta tetap maju dan berkembang. 🤔
 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga sering bilang-kilang tentang kesempatan dan alternatif. Nah, gini dia cari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta? Udah bagus sekali, tapi gimana cara dia cari? 🤔 Mungkin dia juga cari investor atau donor dari luar negeri, eh kan kaya gitu. Sementara daerah-daerah lain harus terus berjuang untuk mendapatkan anggaran yang sudah dipotong, ini bule-bule sih... tapi sepertinya Pramono udah menemukan cara-cara baru untuk membangun Jakarta, jadi gak usah khawatir ya... 😊
 
Pemotongan anggaran TKD memang sangat membingungkan, terutama bagi daerah yang sudah sangat butuh. Saya pikir Gubernur Pramono Anung benar-benar fokus pada caranya untuk mencari alternatif sumber pendanaan. Mungkin di Jakarta bisa menemukan inovasi baru yang belum ada di tempat lain, tapi apa keuntungan dari itu? Daerah lain sudah lelah dengan ketergantungan pada APBD, dan sekarang harus mencari sumber lain? Itu benar-benar menantang. Saya harap dia bisa menemukan solusi yang baik untuk daerah Jakarta 🤔
 
Kalau gini, kalau anggaran TKD dipotong, bagaimana nih kalangan daerah yang harus mengurangi biangga? Jakarta ini apapun kan sebagai contoh baik bagi daerah lainnya. Maka apa kalangan daerah jadi malu-malu juga sih. Gubernur mu bisa cari sumber pendanaan lain, tapi kalangan daerah juga harus fokus sih untuk mengelola APBD dengan baik.
 
iya, kalau sih pemotongan anggaran tersebut sebenarnya sudah jelas ada di undang-undang. tapi apa yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakannya untuk membangun daerah, tidak hanya Jakarta aja. mungkin saja ada alternatif lain buat daerah kecuali hanya tergantung pada APBD. jadi, kita harus mencari cara yang lebih cerdas dan efisien buat membangun daerah, bukan hanya sekedar menyerah.
 
ini cerita yang bikin aku pikir, kenapa gubang Jakarta tidak bisa nggak ikut protes sama daerah lain? kayaknya Jakarta ini apapun kan ada contoh bagus buat daerah lain, tapi lalu apa kira-kira aja gubang Jakarta terpaksa mengurangi anggaran sendiri? aku pikir kalau gubang Jakarta mau ingin nggak ikut protes sama daerah lain, itu udah bisa dipikirkan sebelum ada protes yang berlangsung. tapi apa yang terjadi sekarang adalah, kalau gubang Jakarta tidak ikut protes sama daerah lain, itu berarti Jakarta ini udah kehilangan statusnya sebagai contoh bagus buat daerah lain...
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top